SURABAYA (global-news.co.id) – Acara Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) XXVIII digelar di Taman Surya Balai Kota Surabaya, Kamis (25/4/2024). Selaku inspektur upacara adalah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. Dalam acara Peringatan Hari Otoda Tahun 2024 yang mengusung tema “Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan Yang Sehat” itu, Walikota Surabaya Eri Cahyadi bersama 13 kepala daerah lain di Indonesia, menerima tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha.
Selain tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha, dalam kesempatan yang sama Mendagri juga menyerahkan piagam penghargaan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama 28 pemerintah daerah (pemda) lain di Indonesia. Piagam penghargaan ini diberikan berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2023.
Walikota Eri Cahyadi ingin mendedikasikan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha yang diraih itu kepada RT/RW, LPMK, dan Kader Surabaya Hebat (KSH). Baginya, semua unsur tersebut telah berjuang bersama pemerintah kota dalam membangun Surabaya melalui pembentukan Kampung Madani.
“Karena tidak ada tujuan pemerintah hadir itu selain memberikan yang terbaik kepada warganya melalui kampung-kampung, melalui RW-RW tadi,” kata Walikota Eri.
Bagi Walikota Eri, kepala daerah dan pemerintah tidak akan mungkin bisa bekerja sendiri dalam membangun Kota Surabaya. Karena itu, dibutuhkan dukungan dan peran serta semua pihak untuk bisa bergerak bersama membangun Kota Surabaya.
“Karena itu saya selalu mengatakan kepada RT/RW, LPMK dan KSH, bahwa tujuannya semua bisa bergerak bersama, bukan hanya walikotanya. Karena walikota tidak mungkin bisa mendapatkan apa-apa, tanpa pergerakan dari warga,” katanya.
Kampung Madani memang terobosan Walikota Surabaya, Eri Cahyadi. Dengan program ini Walikota Surabaya berhasil menurunkan angka kemiskinan di wilayahnya. Kampung Madani adalah implementasi tujuan Sustainable Development Goals (SDGs/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) yang bergerak dalam 4 pilar utama, yaitu sosial, ekonomi, lingkungan, tata kelola dan hukum. Skema pemberian bantuan yang dilakukan dalam bentuk zakat Kampung Madani dengan mendata warga miskin di setiap kelurahan melibatkan RT/RW.
“Ketika mereka berzakat Infaq sodaqoh dan tidak dikeluarkan, tapi diberikan kepada kampungnya atau warga sekitar, maka di situlah akan tercipta sesuatu kebahagiaan. Itu yang mengerjakan bersama kita, tapi duduk bersama dengan RT/RW dan perwakilan dari masyarakat. Kita harus tahu yang mana yang benar-benar miskin yang berhak menerima,” kata Eri dalam suatu acara.
Warga Surabaya pun bersyukur kerja keras Walikota dan masyarakat mendapat apresiasi dari Pemerintah Pusat dengan mendapatkan penghargaan tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha. Penyematan tanda kehormatan ini berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24/TK/Tahun 2024. Tanda kehormatan itu disematkan oleh Mendagri Tito Karnavian yang hadir dalam acara peringatan ke-28 Hari Otoda mewakili Presiden RI Joko Widodo.
“Saya mengucapkan selamat kepada rekan-rekan yang telah menerima penghargaan Satyalancana langsung dari Bapak Presiden yang saya wakili pada kesempatan ini,” kata Mendagri Tito Karnavian, dalam amanatnya.
Mendagri Tito menegaskan bahwa pemberian tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha ini berdasarkan prinsip reward and punishment dan menciptakan iklim kompetitif antar semua kepala daerah. “Saya harap pemberian penghargaan ini akan dapat betul-betul membangkitkan motivasi rekan-rekan untuk berkompetisi secara positif,” harapnya.
Selain tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha, di kesempatan yang sama Mendagri juga menyerahkan piagam penghargaan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama 28 pemerintah daerah (pemda) lain di Indonesia. Piagam penghargaan ini diberikan berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) Tahun 2023.
Mendagri Tito menjelaskan bahwa penilaian dalam pemberian penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha maupun piagam kepada pemda, tidak dilakukan sendiri oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), melainkan dilakukan bersama semua unsur yang tergabung dalam tim panelis.
“Termasuk dari sekretaris militer juga mengecek dan kemudian diikuti juga oleh pihak-pihak eksternal, baik akademisi dan lembaga-lembaga internasional yang ada di Indonesia yang kredibel, yang mereka tidak bisa untuk diintervensi,” jelasnya.
Untuk itu, Mendagri Tito menyatakan bahwa pemda maupun kepala daerah yang menerima penghargaan itu harus berbangga. Sebab, penghargaan itu diberikan bukan hanya berdasarkan penilaian dari Kemendagri tetapi bersama tim panelis yang dilakukan secara objektif.
“Jadi rekan-rekan yang terpilih, rekan-rekan perlu bangga. Karena rekan-rekan yang terpilih bukan terpilih karena pesanan, tapi betul-betul karena penilaian objektif yang cukup panjang,” ujar dia.
Dalam amanatnya, Mendagri Tito juga mengungkapkan, bahwa setelah 28 tahun berlalu, otonomi daerah telah memberikan dampak positif. Baik itu berupa meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), bertambahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kemampuan fiskal daerah.
“Kepada daerah-daerah otonom baru yang telah berhasil meningkatkan PAD dan kemampuan fiskalnya, peningkatan tersebut diharapkan agar dimanfaatkan untuk program-program pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Sehingga dapat meningkatkan angka IPM, menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan konektivitas serta akses infrastruktur yang baik, dan lain-lain,” katanya.
Di akhir amanatnya, Mendagri Tito mengucapkan selamat Hari Otoda ke-28 Tahun 2024 kepada seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Ia berharap, seluruh pemerintah daerah dapat bekerja lebih baik lagi untuk mencapai tujuan bersama, yakni kesejahteraan masyarakat. “Selamat melaksanakan dan memperingati Hari Otonomi Daerah. Mari kita bekerja lebih baik melangkah lebih baik untuk Indonesia yang lebih baik,” tuturnya. (fan)