JAKARTA (global-news.co.id)-Program bela negara yang mulai digalakkan oleh pemerintah tahun ini, bakal dimasukkan dalam kegiatan ospek Perguruan Tinggi Negeri maupun swasta. Penerapan program ini dalam rangka Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) terhadap mahasiswa.
Rencana penerapan program tersebut disosialisasikan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dihadiri ratusan perwakilan universitas di seluruh Indonesia. Selain itu, Kemenhan juga menggelar rapat kordinasi dan pembekalan kepada Ketua Kopertis dan Rektor seluruh Indonesia. Setidaknya ada 111 perwakilan dari Perguruan Tinggi Negeri maupun swasta seperti UI, UNPAD, UNDIP, Trisakti, Binus, Gunadharma dan lainnya.
Selain sosialisasi, kegiatan ini juga mengadakan diskusi dengan tema ‘Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) dalam kegiatan pengenalan kehidupan kampus’. Kemenhan meminta pendapat dari akademisi untuk program ini. “Kemenhan sudah ketemu dengan Menristek Dikti, beliau bicara bagaimana program ini masuk di kegiatan ospek untuk masa pengenalan mahasiswa baru,” ujar Direktur Bela Negara, Laksamana Pertama TNI, M. Faisal di sela-sela acara diskusi di Gedung A.H Nasution, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (25/7/2017).
Faisal mengatakan program ini dimasukkan ke kurikulum pendidikan karakter. Kemenhan sendiri sebagai pembuat buku pedoman. “Nah hari ini pembekalan kepada rektor terpilih dan kopertis. dalam pembekalan akan memberikan teori dan pemikiran yang bisa dilakukan dalam pelaksanaannya di kampus,” paparnya.
Fasial menjelaskan kalau program ini juga untuk meningkatkan pembinaan kesadaran dan tumbuh kembang cinta kepada tanah air. Sehingga di akhir masa studinya akan memunculkan bibit-bibit mahasiswa yang cinta dengan pancasila. “Ini program pengenalan lingkungan kampus Agustus 2017 sudah mulai masuk, jadi akan langsung mulai berjalan,” tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, bahwa semua elemen masyarakat Indonesia wajib membela negara. Menurutnya, bela negara merupakan suatu kebutuhan yang harus segera dilaksanakan. “Bela negara ini sudah merupakan kebutuhan yang harus segera dilaksanakan,” ujar Tjahjo.
Bela negara ini, dikatakan Tjahjo, wajib dilakukan oleh masyarakat Indonesia, jiks negara dalam keadaan genting, masyarakat sudah siap. Namun dia menambahkan bela negara bukan berarti wajib militer. Bela negara tak harus mewajibkan semua elemen masyarakat bisa menggunakan senjata dan berperang.
Setidaknya, kata Tjahjo, bela negara ini memberi masyarakat pemahaman yang benar tentang UUD, Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan sebagainya. “Bagi elemen masyarakat yang lain, kan tidak semua harus pegang senjata. Tapi setidaknya memahami mengenai Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 45, sejarah perjuangan bangsa, itu wajib, di tingkat kurikulum dasar, pemahaman-pemahaman tersebut diterapkan, termasuk penghormatan terhadap bendera, sampai elemen-elemen masyarakat, ormas, semua harus ada,” ujarnya. * dtk, nas