Wakil Gubernur Saifullah Yusuf berbicara dalam diskusi publik ‘Membedah Tata Kelola Bencana di Jawa Timur’ dalam rangka Peringatan HUT ke 71 PWI dan Hari Pers Nasional (HPN) di Hotel Santika Premier Surabaya, Senin (27/3/2017).
SURABAYA (global-news.co.id)–Peran dari berbagai pihak sehingga tak mengandalkan pemerintah sangat dibutuhkan dalam mengimplementasikan komponen sistem nasional penanggulangan bencana agar penanganan bencana di berbagai wilayah dapat diantisipasi sejak dini.
Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf mengatakan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab semua elemen. “Penguatan tata kelola penanggulangan bencana dalam persperktif pemerintah, masyarakat dan dunia usaha menjadi penting untuk diwujudkan bersama,” kata mantan Menteri Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal tersebut di sela diskusi publik bertema “Membedah Tata Kelola Bencana di Jawa Timur” di PWI Jatim, Senin (27/3/2017).
Menurut pria yang akrab disapa Gus Ipul, ada 6 komponen, yaitu legislasi, perencanaan, kelembagaan, pendanaan, pengembangan kapasitas dan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Orang nomor dua di Pemprov Jatim itu merinci, legislasi meliputi peraturan daerah, peraturan gubernur, peraturan bupati atau wali kota yang terkait penanggulangan bencana.
Kemudian perencanaan meliputi rencana penanggulangan bencana , rencana kontingensi, rencana aksi daerah dan sebagainya.
Di sisi kelembagaan, kata dia, adalah pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), unsur pengarah, forum tematik penanggulangan bencana dan lainnya. “Dari sisi pendanaan dari APBD, APBN, partisipasi masyarakat dan dunia usaha, serta pengembangan kapasitas meliputi aparatur pemerintah, masyarakat dan dunia usaha,” ucapnya.
Satu lagi, lanjut dia, adalah penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu pada saat pra bencana bertindak preventif, pada saat bencana dengan responsif dan usai bencana melakukan pemulihan.
Gus Ipul juga mengungkapkan cuaca di Jawa Timur ke depan masih ekstrim dan berpotensi terjadinya bencana alam seperti banjir, puting beliung, tanah longsor. Karena itu, Saifullah Yusuf berharap, semua pihak selalu waspada terhadap berbagai potensi bencana.
“Kita harus menyadari bahwa ada beberapa titik yang merupakan daerah yang bisa dikatakan rawan terhadap bencana,” kata Gus Ipul.
Dari 38 kabupaten dan kota di Jatim, ada beberapa derah yang berpotensi terkena bencana alam banjir, longsor, angin puting beliung seperti, Malang, Jember, Lumajang, Banyuwangi, Pacitan, Trenggalek, Madiun, Ponorogo, Magetan, Ngawi, Blitar, Tulungagung, Kediri, Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, Bangkalan, Sampang, Jombang, Mojokerto, Nganjuk, Bojonegoro, Tuban, Surabaya, Gresik, Lamongan, Sidoarjo.
Wagub juga berharap, masyarakat juga sadar dan ikut menjaga lingkungannya. “Kita ingin membangun kesadaran masyarakat bahwa, mereka tahu situasi dan kondisi lingkungan dengan baik. Sehingga mereka bisa berpartisipasi dalam hal untuk menjaga lingkungannya,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua PWI Jatim Akhmad Munir menyampaikan diskusi publik digelar karena pers merasa perlu memberikan kontribusi sekaligus terlibat penanggulangan terhadap bencana.
Menurut dia, seringnya bencana yang terjadi di Jatim membuat penangananan harus dilakukan dari berbagai pihak, termasuk melibatkan pers dengan harapan masyarakat dapat menerima informasi bencana dengan benar serta sesuai fakta.
Berdasarkan data BPBD Jatim, secara keseluruhan selama tahun 2016 di Jatim terdapat 386 bencana, dari 2.384 bencana yang terjadi di Indonesia. “Bencana ini menyangkut nyawa seseorang maka harus disikapi dengan cepat, tanggap, tuntas dan selamat. Semoga masukan dari berbagai pihak dapat membantu pemerintah menanggulangi bencana,” kata LKBN Kepala Antara Biro Jatim tersebut.
Wagub yang akrab disapa Gus Ipul mengaku dalam beberapa waktu terakhir dan diperkirakan ke depan, bencana alam banjir masih berpotensi, karena pengaruh cuaca ekstrim.
“Memang durasi khususnya banjir ini meningkat terus setiap tahunnya. Kami perlu bekerja keras untuk memperbaiki keadaan ini dengan membuat tanggul-tanggul, maupun normalisasi,” ujarnya.(rja/eta/ins)