Presiden RI Joko Widodo memberikan apresiasi kepada Gubernur Jatim Pakde Karwo atas kinerjanya berhasil memimpin Pemprov Jatim, sehingga penyerapan anggaran tahun 2015 mencapai 94,79 %.
“Terima kasih serapan anggaran Pemprov Jatim 94,79 %, tolong kab/ kota di Jatim juga dikawal dan didampingi agar serapan anggarannya bisa sama atau diatas Provinsi Jatim, karena tahun ini membutuhkan percepatan agar uang yang beredar semakin banyak di daerah”
Hal itu dikatakan Presiden RI Joko Widodo ketika melakukan Teleconference pendatanganan kontrak kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU dan PR) secara serentak untuk lima Provinsi, yaitu di Surabaya, Manado, Banjarmasin, Medan, dan Jayapura.
Paket kontrak yang ditandatangani di Balai Besar Kementrian PU Surabaya untuk Provinsi Jawa, Bali, NTT dan NTB sebanyak 138 kontral dengan nilai Rp 2 tiliun 51 miliar, dengan rincian untuk paket diatas Rp 50 miliar sebanyak 17 paket dan dibawah Rp 50 miliar sebanyak 121 paket.
Dari Balai Basar Kantor Kementerian PU dan PR Jakarta, Presiden berdialog jarak jauh/ teleconference dengan Pakde Karwo di Balai Besar Kementerian PU dan PR Jatim di Jl Waru Surabaya, Rabu (6/12).
Pakde Karwo dalam teleconference tersebut melaporkan, penyerapan anggaran Pemprov Jatim tahun 2015 mencapai 94,79 %, ini sama dengan tahun lalu, jadi tidak ada hambatan dan lancar. Hal itu karena setiap tanggal 10 pada bulan berikutnya, selalu dilakukan kontrol terhadap realisasi kas, bukan hanya penerimaan tapi juga pengeluaran/ belanja.
Sementara itu, dari 913 bendungan di Jatim yang perlu dibenahi 194 bendungan, selain membangun bendungan baru di Trenggalek sehingga fungsi pengairan berjalan lancar.
Pakde Karwo juga melaporkan kepada Presiden, Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Jatim sebanyak 234 ribu, yang sudah dikerjakan Pemprov Jatim 101 ribu RTLH, sisanya diharapkan Kementerian PU dan PR bersama-sama membiayai.
Selain itu Pakde yang didampingi Kajati, dan beberapa kepala SKPD terkait di lingkungan Pemprov Jatim juga melaporkan perkembangan pembangunan Jalan Lintas Selatan sepanjang 673 km. Yang sudah tembus 553 km, sedangkan yang belum tembus 120 km. “Mohon bantuan untuk pembiayaan pembelian tanah sehingga pembangunan jalan tersebut bisa dilanjutkan,” tambahnya.
Berkaitan dengan penandatangan kontrak kegiatan Kementrian PU dan PR, Presiden menjelaskan, kontrak yang ditandatangani hari ini serentak di lima Provinsi senilai Rp. 8,8 triliun, akhir januari akan ditandatangani 1.026 paket dengan nilai Rp 25 triliun.
“Dengan ditandatangani kontrak kegiatan hari ini, diharapkan penyerapan akhir januari mencapai 5-6 %, biasanya di tahun-tahun sebelumnya 5 -6 % diserap pada bulan Mei atau Juni,” ujarnya
Paket kontrak yang ditandatangani di Balai Besar Kementerian PU Surabaya untuk Provinsi Jawa, Bali, NTT dan NTB sebanyak 138 kontral dengan nilai Rp 2 tiliun 51 miliar, dengan rincian untuk paket diatas Rp 50 miliar sebanyak 17 paket dan dibawah Rp 50 miliar sebanyak 121 paket.
Presiden menegaskan, kontrak-kontrak harus dimulai di awal Januari dan pekerjaan juga harus dimulai Januari. ini adalah pola tradisi baru. Kalau dulu biasanya mulai Mei atau Juni bahkan Oktober baru mulai.
Kalau hari ini kontrak sudah ditandatangani, besok sudah harus bekerja. Pola-pola baru seperti ini akan terus saya tekankan kepada seluruh Kementerian. Pekerjaan proyek harus dimulai didepan karena mendorong pertumbuhan ekonomi.
Sekarang adalah era kompetisi, karena sudah memasuki Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) . sudah tidak bisa ditolak lagi, kalau tradisi lama masih diteruskan jangan kaget kalau orang luar dari 11 negara ASEAN yang akan masuk dan menguasai produk,dan proyek-proyek. “Hal ini sangat berbahaya kalau kita tidak merubah tradisi/ pola cara kerja lama,” tegasnya.
3 Pesan Presiden
Presiden berpesan tiga hal, pertama agar para kontraktor agar membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Karena anggaran di kementerian PU dan PR tahun 2016 sebesar Rp 104,08 triliun bisa membuka lapanganekrja yang besar sekali . oleh sebab itu usahakan proyek –proyek ini banyak menyerap tenaga kerja padat karya, tanpa melupakan teknologi dan alat berat.
Kedua, Presiden juga wanti-wanti agar dalam melaksanakan paket kontrak kerja mengggunakan kontraktor lokal, kalau tidak bisa 100 % paling tidak 90 %, dan ketiga, agar mengutamakan produk Nasional, jangan sedikit-sedikit impor.
Menurut Presiden, APBN untuk infrastuktur kedepan akan diprioritaskan. Oleh sebab itu Menteri PU dan PR harus menyiapkan SDM manejer lapangan yang baik, dan sinkronisai antar Kementerian.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan, anggaran Kementerian PU dan PR tahun 2015 sebesar Rp 119,62 Triliun, dengan rincian belanja barang dan Jasa Rp 21 Triliun, belanja pegawai Rp 2,54 triliun, dan belanja modal Rp 96 triliun (pembangunan prasarana baru di berbagai bidang, sumber daya air, jalan, jembatan, rumah) dilaksanakan melalui 14.073 paket, dan kinerja kementerian PU dan PR tahun 2105 mencapai 94,4 %.
Sementara tahun 2016 anggaran yang diberikan Rp 104,08 triliun, dengan rincian belanja barang Rp 20,8 Triliun, belanja pegawai Rp 2,3 triliun, dan belanja modal Rp 81,24 triliun, akan dilakukan pelaksanaannya melalui 10.649 paket.