SURABAYA (global-news.co.id) – Sebanyak 197 juta masyarakat diperkirakan mudik Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriyah. Karena itu, persiapan penyelenggaraan mudik Lebaran tahun ini harus dilakukan secara maksimal. Jangan sampai terjadi lagi kemacetan parah di jalan tol akibat penumpukan pemudik, apalagi sampai meminta korban, seperti terjadi pada tragedi kemacetan parah di pintu keluar Tol Brebes Timur atau Brebes Exit (Brexit) pada 2016 silam.
Untuk itu, M. Said Sutomo, Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Jawa Timur (YLPK Jatim), menegaskan, bahwa pengelola jalan tol wajib memberikan layanan yang benar-benar bebas hambatan. Sekaligus memberikan kenyamanan, keselamatan bagi konsumen jalan tol, terutama lampu penerangan jalan tol yang hingga sekarang tidak merata dalam memberikan penerangan jalan umum tol yang tidak gratis.
“Petugas jalan tol wajib sigap dalam memberikan bantuan segala kesulitan konsumen jalan tol terutama yang sedang dalam perjalanan mudik!,” kata Said Sutomo kepada Global News, Rabu (3/4/2024) siang.
Dia juga menyoroti program mudik gratis yang dianggap merupakan solusi tepat untuk membantu masyarakat yang ingin pulang kampung halaman merayakan momen Lebaran. Namun, kenyamanan dan keselamatan penumpang harus tetap menjadi prioritas utama.
“Yang jelas bahwa mobil angkutan mudik wajib memberikan jaminan, keamanan, kenyamanan dan keselamatan bagi para pemudik,” katanya.
Sebagai ketua lembaga yang fokus pada perlindungan konsumen, Said Sutomo mengingatkan penyelenggara mudik gratis untuk memastikan kondisi kendaraan laik jalan dan telah lulus uji kir. Hal ini untuk menghindari kecelakaan di perjalanan. Termasuk menyediakan fasilitas yang memadai untuk kenyamanan penumpang, seperti AC, kursi yang nyaman, dan toilet.
“Jangan sampai ada mobil mudik yang dioperasikan di bawah standar jaminan keamanan, kenyamanan dan standar keselamatan seperti rel blong, roda yang halus dan tidak lolos uji kir keselamatan mobil beroperasi, ” katanya.
Selain Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Pemprov Jatim melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Timur juga menggelar program mudik bareng gratis ke 20 daerah tujuan melibatkan 96 armada bus. Selain itu kalangan swasta dan ormas juga mengadakan mudik gratis.
Program Pemprov Jatim yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang ingin pulang kampung tanpa harus khawatir dengan biaya transportasi itu rencananya diberangkatkan pada tanggal 7 April 2024 pukul 07.00 WIB dari depan kantor Dishub Jatim Jalan Ahmad Yani Surabaya. Kepala Bidang Angkutan Jalan Dishub Jatim, Ainur Rofiq, mengatakan, program mudik bareng ini telah menjadi agenda tahunan yang dinantikan oleh masyarakat Jawa Timur. “Kami sangat senang dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat yang ingin merayakan momen penting ini bersama keluarga di kampung halaman,” ujarnya.
Program ini akan menyediakan layanan gratis bagi para pemudik, termasuk tiket bus, pengawalan oleh petugas keamanan, dan fasilitas lainnya. Armada bus yang disiapkan telah dilengkapi dengan standar keamanan dan kenyamanan untuk memastikan perjalanan yang aman dan nyaman bagi pemudik.
Para pemudik yang menggunakan layanan ini telah terdaftar melalui sistem pendaftaran online dan offline yang telah disediakan oleh Dishub Jatim. Hal ini bertujuan untuk mengatur jumlah pemudik yang akan menggunakan layanan tersebut agar dapat memaksimalkan pelayanan.
Rofiq juga menambahkan, bahwa program ini merupakan hasil kerja sama antara Dishub Jatim dengan berbagai pihak terkait, termasuk perusahaan otobus dan pemerintah daerah setempat. “Kami berharap program ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Jawa Timur dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan lebih tenteram dan berkualitas,” katanya
Sementara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menambah kuota Mudik Gratis 2024 dengan moda bus sebanyak 10.000 kursi untuk keberangkatan saat arus mudik maupun balik. Saat ini kuota Mudik Gratis 2024 dapat dicek secara berkala di aplikasi MitraDarat karena apabila ada yang gagal validasi kuota akan otomatis terbuka.
Kejahatan & Kecurangan
Yang jadi masalah saat ini beredar informasi di media sosial tiket mudik gratis moda bus diperjualbelikan. Untuk itu Kemenhub melarang masyarakat menjual tiket Mudik Gratis 2024 tersebut.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno mengatakan, jual-beli tiket mudik gratis bisa mengambil kesempatan orang lain yang benar-benar membutuhkan untuk pulang ke kampung halaman secara gratis menggunakan angkutan umum.
“Kementerian Perhubungan sangat menyayangkan kejadian ini. Mudik gratis bertujuan memberikan kesempatan kepada masyarakat agar bisa mudik lebih aman, selamat, nyaman dan tentunya tanpa biaya. Kami meminta agar masyarakat tidak memperjualbelikan tiket mudik gratis,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya dikutip Global News, Rabu (3/4/2024).
Selain itu, dia juga mengimbau masyarakat untuk tidak membeli tiket mudik gratis di calo. Pasalnya, pada prosesnya nanti peserta mudik gratis perlu melakukan validasi ulang di hari keberangkatan sehingga tiket tidak dapat digunakan apabila terdapat perbedaan nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK). “Nanti akan dilakukan pencocokan nama dan NIK yang tertera pada tiket mudik gratis melalui pemeriksaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) para peserta saat Hari H keberangkatan. Yang identitasnya berbeda tidak akan bisa ikut berangkat mudik gratis,” jelasnya.
Di sisi lain, dia mengingatkan masyarakat yang serius mengikuti program Mudik Gratis 2024 untuk segera melakukan validasi pada posko-posko yang telah disediakan agar mendapatkan tiket fisik. Masyarakat juga diharapkan mengonfirmasi keberangkatannya apabila terdaftar di lebih dari dua program Mudik Gratis 2024 yang berbeda.
“Kementerian Perhubungan akan terus mengawal dan mengawasi apabila terjadi hal-hal yang tidak semestinya pada program Mudik Gratis 2024 ini demi keselamatan dan keamanan bersama,” tuturnya.
Kecurangan lain saat mudik diungkap Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri saat menggelar koordinasi dengan para Kasubdit Dittipidsiber Bareskrim, Dirkrimsus dan Kasatreskrim Polda jajaran terkait pengawasan dan penegakan hukum penyalahgunaan BBM menjelang Idul Fitri 1445 H Selasa, 2 April 2024. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Pol Nunung Syaifuddin, yang memimpin rapat koordinasi menyampaikan, budaya mudik dan arus balik pada Lebaran dapat berdampak pada meningkatnya harga kebutuhan pokok, salah satunya bahan bakar.
“Kesempatan ini dapat mendorong seseorang untuk mencari keuntungan dengan malakukan kecurangan dalam menjual BBM,” kata Nunung dalam keterangan tertulisnya Rabu (3/4/2024).
Nunung mengatakan, modus operandi yang sering ditemui berupa modifikasi tangki kendaraan, manipulasi dispenser BBM dan mencampur zat pewarna ke Pertalite dijual dengan harga Pertamax karena disparitas harga yang cukup tinggi.
Dia pun mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada jajaran Dirkrimsus dan Kasatreskrim yang sudah melakukan kegiatan sidak ke SPBU-SPBU. Kegiatan ini menjadi penekanan kepada seluruh jajaran dan Bareskrim dalam rangka pengawasan dan pelayanan menjelang arus mudik dan balik Idul Fitri.
“Lakukan pendataan jumlah SPBU di masing-masing wilayah, SPBU yang berada pada arus mudik dan arus balik serta mendata stok BBM di lokasi arus mudik dan arus balik,” katanya.
Selain itu, dia meminta jajaran melakukan komunikasi dan koordinasi secara rutin kepada para pihak yang memiliki tugas dan kewenangan dalam pengawasan penyaluran BBM dan LPG bersubsidi. “Melaksanakan sidak dan ambil sampel di SPBU-SPBU yang diindikasikan rawan terjadi kecurangan,” ujarnya. (gas/det)