PAMEKASAN (global-news.co.id) – DPRD Pamekasan tidak masalah Pemerintah Pusat menolak membangun jalan tol di Pulau Madura. Namun demikian, wakil rakyat meminta agar jalan nasional di Madura lebih banyak lagi yang dilebarkan mengingat sekarang jumlah kendaraan yang melintas di jalan utama Pulau Garam juga semakin banyak.
Bahkan, di beberapa tempat sering terjadi kemacetan. Misalnya di Pasar Blega Bangkalan. Jalan Raya Blega biasanya juga macet saat terjadi arus mudik Lebaran Idul Fitri.Namun, sebagian kemacetan itu bukan disebabkan oleh kondisi jalan yang kurang memadai, melainkan gegara perilaku masyarakat yang tidak disiplin.
“Apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri PUPR (Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Red.) itu sudah benar. Dan itu sudah berdasarkan kajian mendalam dan mapan, bahwa Madura belum waktunya dibangun jalan tol. Pernyataan itu sudah berdasarkan hitung-hitungan, jumlah kendaraan, terutama kendaraan besar,” kata Ketua DPRD Pamekasan, Halili Yasin, kepada Global News, Rabu (3/4/2024) siang.
Menurut Halili, sampai sekarang berdasarkan hitungan Kementerian PUPR, persoalan transportasi Jawa-Madura masih bisa diatasi dengan cara dilakukan pelebaran, perbaikan, dan peningkatan jalan. Selain itu, juga mendisiplinkan masyarakat Madura agar lebih taat lagi kepada aturan transportasi.
“Jadi kalau macet jangan nyelonong, terutama di pasar-pasar itu. Andaikan pasar diatur, di Madura tidak akan macet. Lalu jalan terus dilebarkan, kecuali macetnya karena perbaikan jembatan. Itu kan temporer, tidak terus menerus. Jadi saya kira yang disampaikan Kementerian itu sudah benar,” tandasnya.
Yang harus dilakukan Pemda dan masyarakat Madura, kata Halili, adalah penegakan aturan Lalu Lintas. Kelemahannya selama ini, Pemerintah suka membuat aturan tapi tidak konsisten atau tidak patuh kepada aturan tersebut. “Aturan itu baru bisa terlaksana dengan baik kalau disertai dengan penegakan sanksi,” ujarnya.
Jika dibandingkan dengan negara lain, di Australia, misalnya, kata Halili, di sana masyarakat tingkat kedisiplinannya luar biasa. Jangankan berkendara, jalan kaki saja tetap patuh kepada rambu-rambu lalu lintas. Karena itu, di Australia tidak ada polisi berjaga di pinggir jalan karena kedisiplinan masyarakatnya sudah tinggi. Bahkan, nyaris tidak ada kemacetan di negeri Kanguru tersebut.
“Di berbagai negara yang kemacetannya bisa teratasi karena aturan betul-betul ditegakkan. Begitu juga pemberian sanksi itu benar-benar ditegakkan, beda dengan di Indonesia,” ungkapnya.
Penegakan kedisiplinan masyarakat perlu terus didorong. Menurut Halili, penegakan aturan harus dilakukan termasuk kedisiplinan aparat penegak hukumnya. Dia pun meminta agar penegakan aturan itu jangan hanya masyarakat saja yang diajak disiplin, aparatnya juga harus memberi contoh berlaku disiplin.
“Kita lihat fakta di lapangan, dalam keseharian, misalnya, ke Surabaya – Madura. Itu tidak ada kemacetan yang luar biasa, kecuali di hari tertentu, ketika pasaran di Blega, Tanah Merah, Galis Bangkalan. Di luar itu gak ada kemacetan, kecuali ada perbaikan jemabatan, tapi itu sementara,” jelasnya.
Tidak dibangunnya jalan tol Madura, kata Halili, juga tidak akan menyebabkan terhambatnya arus ekonomi di Madura. Karena fasilitas jalan yang ada sudah bagus. Apalagi kini terus dilebarkan. Hal itu sudah dianggap cukup untuk menjadi jalan menuju akselerasi pembangunan ekonomi di Madura asal masyarakatnya selalu disiplin.
Dia memberi contoh kesadaran masyarakat untuk disiplin, antara lain tidak berjualan di pinggir jalan jika ada pasaran. Misalnya Pasar Waru Pamekasan, yang tiap hari selalu macet. Ternyata kemacetan terjadi di luar pasar, sementara di dalam pasar kosong tak ada orang jualan. Seandainya para pedagang berjualan di dalam pasar, semua pembeli pasti akan masuk ke dalam pasar sehingga tidak menimbulkan kemacetan.
“Jangan hanya masyarakat yang disalahkan, termasuk juga aparatnya, mereka tidak tegas, apalagi kadang-kadang kongkalikong. Andaikan para pedagang jualan di dalam, pembeli semua akan ke dalam, mesti mencari barang yang akan dibeli di dalam pasar,”katanya.
Dia mengimbau kepada masyarakat agar menyadari bahwa pembangunan jalan tol untuk Madura memang belum waktunya karena jalan yang ada sekarang masih memadai untuk arus lalu lintas di Madura.
“Apalagi sekarang ada upaya dari pemerintah pusat untuk dilakukan pelebaran dan perbaikan jalan, tinggal bagaimana masyarakat disiplin menggunakan jalan saja,” katanya.
Seperti diketahui, saat berkunjung ke Pamekasan Madura, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menolak adanya pembangunan jalan tol di Madura. Pernyataan itu disampaikan Basuki saat meninjau sejumlah proyek pembangunan di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Jumat (29/3/2024) lalu.
Namun demikian, menurut Basuki, jalan nasional yang ada di Madura sudah saatnya dilebarkan mengingat kondisi lalu lintas sudah mulai ramai. “Ke depan jangan ada usulan jalan tol di Madura, lebih baik jalan nasional yang sudah ada di Madura ini dilebarkan,” kata Basuki.
Menteri yang memiliki hobi fotografi ini menambahkan, banyak orang bangga dengan keberadaan tol. Padahal untuk melewati jalan tol itu harus membayar. Sedangkan jalan nasional tidak perlu membayar.
“Saya ingin jalan nasional yang dilebarkan dan masyarakat tidak perlu membayar. Jangan bangga dengan jalan tol karena harus bayar,” ungkapnya.
Sebagian jalan nasional di Madura sudah dilebarkan. Namun kemacetan masih sering terjadi. Terutama di pasar-pasar yang ada di pinggir jalan nasional.
“Kalau ada jalan macet setelah pelebaran, itu problemnya bukan di jalan tapi kedisiplinan kita menata parkir,” tegasnya. (mas)