SURABAYA (global-news.co.id) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) menggencarkan operasi pasar murah untuk meringankan beban masyarakat di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok, khususnya beras yang masih terbilang mahal di pasaran.
Penjabat (Pj) Gubernur Jatim Adhy Karyono menjelaskan pasar murah digelar di dua tempat. “Selain di halaman Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Jatim. Pasar murah hari ini juga kami gelar di Pasar Puspa Agro, Sidoarjo,” katanya.
Salah satunya menjual beras medium kemasan lima kilogram seharga Rp51 ribu atau Rp10.200 per kilogram.
Pj Gubernur Adhy mengungkapkan selama sebulan terakhir harga gabah kering giling di tingkat petani mengalami kenaikan mencapai Rp7.320 per kilogram atau sekitar 44,6 persen dari harga yang ditetapkan pemerintah, yaitu Rp5 ribu. Itu sebabnya harga beras di pasaran sampai sekarang masih tinggi.
Maka Pemprov Jatim melakukan intervensi sebagai solusi untuk meringankan beban masyarakat. Salah satunya dengan menggelar pasar murah yang juga telah dijadwalkan digelar di tiap Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) Jatim.
Pj Gubernur Adhy menandaskan, sementara untuk komoditas telur, daging ayam ras, sapi dan unggas harganya masih stabil.
“Kalau pun naik hanya 1 persen itu wajar. Biarkan mekanisme pasar berjalan tetapi kita harus menyertainya dengan membantu masyarakat yang tidak mampu dengan menggelar pasar murah serta menyalurkan bantuan sosial tepat sasaran. Sekarang waktunya tepat karena menjelang Ramadhan,” ujarnya.
Sebelumnya, terhitung sejak awal tahun hingga pertengahan Februari 2024, Pemprov Jatim telah menggelar sebanyak 15 kali operasi pasar murah.
Pj Gubernur Adhy menyatakan sedang mengupayakan dalam gelaran operasi pasar murah berikutnya menyertakan komoditas cabai yang harganya di pasaran kini mendekati Rp100 ribu per kilogram.
Menurutnya musim hujan menyebabkan tanaman cabai gampang layu, sehingga stoknya berkurang.
“Agar ketersediaan stok cabai dapat bertahan lebih lama, Pemprov Jatim sedang mengupayakan gudang berpendingin dengan melibatkan Badan Usaha Milik Daerah, bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/ kota,” kata dia. (ntr, fan)