SURABAYA (global-news.co.id) – Kantor Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur (MUI Jatim) yang berlokasi di sebelah selatan seberang Masjid Nasional Al Akbar Surabaya diresmikan penggunaannya oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Selasa (21/11/2023) malam. Kesempatan tersebut menjadi momentum yang istimewa karena dihadiri para pejabat, tokoh nasional, dan para ulama terkemuka di Jawa Timur.
Sejumlah ulama dari berbagai organisasi seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Islam Tionghoa (PITI), jajaran pengurus MUI Jawa Timur, Pimpinan Forkopimda turut hadir menyaksikan acara peresmian dan tasyakuran tersebut. Hadir pula Ketua Umum MUI Pusat KH Muhammad Anwar Iskandar dan Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Khofifah mengatakan, bahwa gedung baru MUI Jawa Timur yang terdiri atas 5 lantai nantinya akan memberikan layanan keumatan dan umum. “Jadi keluarga besar MUI baik dari NU, Muhammadiyah, LDII, Al Irsyad, Al Washliyah dan lain- lainnya, saya rasa ini akan menjadi rumah besar kita semua,” kata Khofifah.
Sementara KH Anwar Iskandar mengingatkan pentingnya menjaga persatuan mengingat semakin dekatnya hajatan politik pemilihan umum. Wakil Rais ‘Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini kembali menegaskan bahwa, pertama, MUI secara organisasi harus bersikap netral. Tidak memihak kepada partai apa pun. Namun secara pribadi tentu tidak dilarang untuk menyampaikan aspirasi kepada apa pun dan kepada siapa pun yang menjadi pilihannya.
Yang kedua, kata KH Anwar Iskandar, para ulama, para cendekiawan sebagai orang yang punya ilmu, harus tidak boleh terseret di dalam arus pertikaian, perpecahan, yang diakibatkan oleh adanya pilihan-pilihan yang berbeda. “Kita harus menjadi pendingin, kita harus menjadi suatu kelompok yang memberi suatu wacana, pencerahan kepada masyarakat akan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia ini,” kata Kiai Anwar Iskandar. “Kita menjadi kelompok yang mencerahkan,” ujar Kiai Anwar dalam pidato sambutannya yang sesekali disambut dengan senyum dan tepuk tangan hadirin.
“Pemilu, presiden, wakil presiden, legislatif semua penting. Tetapi tentu yang lebih penting adalah menjaga persatuan Republik Indonesia. Agama jangan dijadikan alat untuk membenturkan antara satu kekuatan dengan kekuatan yang lain,” katanya.
KH Anwar Iskandar kembali mengingatkan kepada MUI secara organisasi agar menjadi yang momong umat yang beraneka macam pilihannya, pendiriannya.
“Kita (MUI) para kiai, para ulama punya kewajiban, ormas ormas Islam yang punya masjid, punya musola, punya pesantren, tentu kita berharap menjadi imam yang baik bagi terciptanya ukhuwah wathoniyah di Negara Republik Indonesia ini, jangan sampai pemilu ini mencabik persatuan. Persatuan ini modal penting sekali. Persatuan kunci utama stabilitas keamanan, politik. Ini merupakan modal penting sekali bagi pembangunan pembangunan yang lain,” papar Anwar Iskandar.
Menjaga kerukunan bangsa, kata dia, adalah sebuah kewajiban karena persatuan dan kesatuan merupakan kunci dasar stabilitas dan stabilitas kunci dasar terlaksananya semua aktivitas. Kalau ibadah itu wajib dan tanpa ketenangan, ibadah tidak bisa terlaksana dengan baik maka menciptakan ketenangan adalah wajib.
“Jangan karena partai tertentu atau calon tertentu kemudian membelah ukhuwah wathoniyah, Ukhuwah Islamiyah kita,” ujar Anwar. “Jawa Timur ada apa pun juga, ada pemilu atau tidak ada pemilu harus tetap kita jaga Jawa Timur Bersatu untuk kemajuan Indonesia,” tegas Anwar Iskandar.
Senada dengan KH Anwar Iskandar, Ketua Umum MUI Jawa Timur KH Muhammad Hasan Mutawakkil Alallah mengajak seluruh masyarakat Jawa Timur untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum. Dia juga mengingatkan bahwa perbedaan pilihan politik seharusnya tidak merusak persaudaraan dalam bangsa dan negara.
Terkait dengan peresmian gedung Kantor MUI Jawa Timur, Kiai Mutawakkil mengatakan, bahwa dengan diresmikannya kantor baru MUI Jawa Timur ini menjadi catatan bersejarah dalam perjalanan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Selama ini sudah ada banyak niat baik tapi ketika niat baik tidak dilanjutkan dengan tindak yang konkret, maka tentu niat itu kurang sempurna. Bahkan bisa menjadi harapan palsu. Hari ini Ibu Gubernur memberikan pelajaran kepada kita bahwa niat yang baik apabila dilanjutkan dengan kebijakan yang konkret maka akan menjadi bagian mulia. Apalagi dilakukan oleh seorang pemimpin seperti Ibu Gubernur kita,” kata Pengasuh Ponpes Zainul Hasan Genggong Probolinggo ini. (faz)