KOTA MADIUN (global-news.co.id) – Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun mendapat hasil dari Survei Penilaian Integritas (SPI) terbaik nasional untuk kategori Pemerintah Kota. Pemkot. Madiun mendapat nilai SPI 83,00. Hal itu berdasar hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2022 yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk Kota Madiun di Jakarta, Rabu (14/12/2022).
Piagam tersebut diserahkan Ketua KPK Firli Bahuri dan diterima Walikota Madiun, H. Maidi di Gedung Juang KPK.
Walikota Madiun, H. Maidi menjelaskan, SPI merupakan survei untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD). SPI 2022 ini dilaksanakan KPK mulai Juli-Oktober lalu. Dari penilaian itu, Kota Madiun berhasil mendapat nilai terbaik untuk kategori Pemerintah Kota.
‘’Alhamdulillah, kerja keras kita bersama dalam pemberantasan korupsi membuahkan hasil. Hasil SPI kita yang terbaik nasional kategori kota,’’ jelas Walikota Madiun H. Maidi.
Pemberantasan korupsi di Kota Madiun, lanjutnya, menjadi visinya dalam memimpin Kota Madiun. Yakni, Terwujudnya Pemerintah yang Bersih Berwibawa menuju Masyarakat Sejahtera. Tak heran, dia terus berupaya mewujudkan good and clean government di Kota Madiun.
‘’Untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, pemerintah harus baik dulu. Pemerintah harus anti korupsi. Makanya, itu yang kita dahulukan,’’ kata dia.
Selain itu, Pemkot. Madiun juga mendapat nilai cukup baik dalam program Monitoring Centre for Prevention (MCP) yang juga dilakukan KPK.
Nilai indeks MCP Kota Madiun mencapai 97 dan mengantarkan Kota Madiun di jajaran tertinggi nasional. MCP merupakan program yang digagas KPK RI. Program tersebut memudahkan monitoring upaya koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang dioperasikan pada lembaga maupun instansi pemerintah.
Indikatornya antara lain terkait perencanaan dan penganggaran APBD serta dari perizinan yang mendapat nilai 100, manajemen ASN dengan nilai 99, Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan nilai 97, Pengadaan Barang dan Jasa serta Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) masing-masing dengan nilai 95 dan Optimalisasi Pajak Daerah dengan nilai 93.
Dalam hal ini, Kota Madiun tidak sendiri. Ada juga Kementerian Sekretariat Negara dengan nilai 85,48 untuk kategori Kementerian, Bank Indonesia dengan nilai 87,28 untuk kategori lembaga, Pemerintah Provinsi Bali dengan nilai 78,82 untuk kategori Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten Boyolali dengan nilai 88,33 untuk kategori Pemerintah Kabupaten. (kmf/her)