SAMPANG (global-news.co.id) – Dalam rangka membangun sistem kerja yang lebih efektif untuk mempersiapkan tahapan pembentukan Badan Ad Hoc Pemilu Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang menggelar rapat koordinasi dan sosialisasi pembentukan badan Ad Hoc Pemilu 2024 bersama stakeholder tingkat Kabupaten Sampang.
Bertempat di Aula Hotel Bahagia Sampang, rapat dihadiri oleh seluruh Camat se-Kabupaten Sampang, Ormas Kepemudaan, PWI Sampang, Perwakilan Forkopimda, dan Kepala Bakesbangpol serta Diskominfo Kabupaten Sampang, Jum’at (4/11/2022).
Ketua KPU Sampang Addy Imansyah dalam sambutannya berharap agar pembentukan Badan AdHoc tersebut agar dapat berlangsung sesuai dengan harapan, sehingga nanti Pemilu 2024 bisa berlangsung dengan lancar, aman, tertib dan sukses.
Taufiq Rizqon selaku anggota KPU Sampang Bidang Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM KPU Kab. Sampang, menyampaikan bahwa kebutuhan pembentukan Badan Ad Hoc penyelenggara pemilu diantaranya, 70 PPK untuk 14 Kecamatan, 558 PPS untuk 180 Desa 6 Kelurahan, Pantarlih, KPPS, serta Linmas di seluruh TPS se-kabupaten Sampang.
Selain itu, Taufik juga menjelaskan tentang keserentakan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No.55 Tahun 2019, yaitu tanggal 14 Februari 2024.
Di mana pemilu serentak akan dilaksanakan mulai dari eksekutif yakni Presiden dan Wakil Presiden dan pemilihan legislatif dalam hal ini DPR RI, DPD, DPRD Provinsi hingga DPRD Kabupaten/Kota, sesuai UU No. 7 tahun 2017.
Sementara pemilu Gubernur dan Bupati atau Walikota berdasarkan UU No. 1 Tahun 2015, dan direncanakan pesta rakyat itu akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024.
Selanjutnya Taufiq mengatakan soal isu strategis tahapan, Tata Kerja, Persyaratan, Tahapan pembentukan Badan Ad Hoc PPK dan PPS seleksi terbuka, serta SIAKBA.
SIAKBA sendiri merupakan aplikasi berbasis Website yang membantu proses dalam Administrasi anggota KPU dan Badan Ad Hoc.
“Kami berharap melalui Rapat konsolidasi ini akan ada kesamaan visi serta cara pandang dan frekuensi dalam tim kerja yang baru, khususnya mengevaluasi kekurangan dan permasalahan pengalaman di Pemilu 2018 silam, untuk menjalankan aktivitas jelang tahapan Pemilu 2024 yang lebih baik, jujur, adil serta mandiri”, pungkasnya. (isn)