Global-News.co.id
Madura Utama

Sekdakab Totok Hartono : “Penggeseran TPP Masih Dalam Tahap Pengkajian”

Sekdakab Pamekasan Totok Hartono usai menerima pendemo aktivis LSM.

PAMEKASAN (global-news.co.id) –Sekdakab Pamekasan Ir Totok Hartono MA menegaskan dalam kondisi pandemic Covid 19 belanja public untuk masyarakat banyak kekurangan. Karena itu salah satu alternatifnya Pemkab Pamekasan berencana menggeser Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) para Aparat Sipil Negara (ASN) ke belanja public.

Totok Hartono mengungkapkan hal itu kepada wartawan usai menemui para pengunjuk rasa yang dilakukan oleh gabungan aktivis LSM Pamekasan, di depan Kantor Bupati Pamekasan, Kamis (25/3/2021). Para aktifis LSM itu menyuarakan kepentingan ASN dengan tuntutan menolak rencana Pemkab Pamekasan menggeser TPP menjadi belanja publik.

Totok Hartono menegaskan rencana untuk menggeser TPP ASN menjadi belanja publik itu kini masih dalam kajian pihak tim anggaran eksekutif. Jika selesai di pihak tim anggaran eksekutif, kata dia, nanti proses selanjutnya juga akan dibahas bersama Badan Anggaran DPRD Pamekasan.

“Nanti proses ini kan juga akan dibahas dengan bagian anggaran. Makanya waktu kami sampaikan ini masih dikaji, sekarang ini proses masih, karena pembahasan yang terakhir tim anggaran panggar itu nanti ada dititik temu seperti apa yang dihasilkan,” terangnya.

Terkait dengan aspirasi kalangan aktifis LSM yang memperjuangkan kepentingan ASN, Totok Hartono mengaku itu merupakan aspirasi yang nantinya akan disampaikannya kepada Bupati Pamekasan Baddrut Tamam.

“Yang jelas aspirasi hari ini melakukan penolakan terhadap penghapusan, itu aspirasinya, nanti ini kami laporkan kepada pimpinan untuk kita diskusi, bagaimana konsepnya nanti akan kita bawa kepada panggar,” katanya.

Mantan Kepala Dinas PUPR ini mengungkapkan rencananya dana TPP yang telah disediakan sebesar Rp 63 miliar itu akan dialokasikan untuk belanja public dan ke masyarakat. Baik terkait dengan penanganan dampak negatif pandemi covid 19, maupun kebutuhan pembangunan lainnya akibat bencana alam.

“Karena kita tahu akibat pandemic dan bencana alam ini hancurnya bukan main kan ? Adik adik dan saudara-saudara semua sudah pernah lihat ke lokasi ke lapangan kan ? Semuaya itu yang akan kita biayai dengan dana penggeseran TPP itu,” jelasnya.

Untuk pemulihan ekonomi, kata Totok, langkah penggeseran atau penghapusan TPP juga dilakukan oleh daerah lain. Tapi itupun tetap harus melalui satu pembahasan yang cukup panjang yang harus mempertimbangkan dari berbagai sudut pandang.

“Tentu akan minta persetujuan dewan karena ini ada perubahan Peraturan Bupati didalamnya dengan dasar refocusing yang didalamnya ada kegiatan kegiatan yang sifatnya baru seperti pemulihan ekonomi dan lain lainnya,” ungkapnya.

Para aktifis LSM itu tiba di depan kantor Bupati Pamekasan sekitar pukul 10.00 WIB. Disana mereka langsung ditemui oleh aparat Polres Pamekasan yang sudah berjaga jaga dipintu masuk bangian timur Kantor Bupati Pamekasan. Aparat keamanan sengaja tidak memperbolehkan mereka masuk area halaman kantor bupati.

Di pintu masuk itulah koordinator aksi mereka melakukan orasi secara bergantian mengkritik rencana penggeseran TPP untuk kegiatan penanganan dampak Covid maupun belanja publik. Menurut mereka penggeseran TPP akan melemahkan semangat kerja para ASN, dan jika ini terjadi akan berakibat fatal pada pelayanan public.

Awalnya para pengunjuk rasa itu meminta Bupati Baddrut Tamam menemui mereka. Namun karena Bupati Baddrut Tamam ada kegiatan di Jakarta, mereka hanya bisa ditemui oleh Sekdakab Totok Hartono. (mas)

.

baca juga :

Kabar Dugaan Klaster BRI, Walikota Malang Bakal Panggil Pimpinan BRI

Redaksi Global News

BI Musnahkan Uang Tak Layak Edar Rp 160,25 T Selama 2015

Redaksi Global News

Umat Islam Besar, tapi Perannya Kecil Sebab Tidak Bersatu

gas