BOJONEGORO (global-news.co.id) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro mengawal pengajuan penambahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkup daerah setempat. Sebab, pengajuan yang telah disampaikan oleh Kepegawaian Daerah Bojonegoro belum ada kejelasan dari KemenPAN-RB hingga kini.
Anggota Komisi A DPRD Bojonegoro Rasijan menjelaskan bahwa Pemkab Bojonegoro telah mengajukan 1.030 PPPK untuk mengisi sejumlah formasi. Yakni formasi guru sebanyak 375, tenaga kesehatan sebanyak 315, teknis 333 dan dokter spesialis 7.
“Kami sudah mendengar penjelasan dari Kepegawaian. Kami akan mencoba untuk melakukan lobi. Karena masih situasi pandemi seperti ini, akan mencoba mencari solusi lain,” ucapnya kepada wartawan baru-baru ini.
Disampaikannya bahwa kebutuhan pegawai di lingkungan Pemkab Bojonegoro memang mendesak. “Sebab, setiap tahun ada ratusan PNS yang pensiun,” ujarnya.
Dia menjelaskan, tahun 2020 Kementerian menyetujui 484 formasi PPPK dari jumlah pengajuan lebih 700 pegawai. Namun berkurang 5 orang karena ada 2 orang meninggal dunia dan 3 orang lainnya mengundurkan diri.
Dia menambahkan, sekarang ini terdapat 8.000 ASN di lingkup Pemkab Bojonegoro. “Sebenarnya jumlah itu masih kurang. Mengingat cakupan wilayah Kabupaten Bojonegoro yang cukup luas. Sementara, pegawai yang memasuki masa pensiun juga banyak,” kata dia.
Idealnya, kata dia, Bojonegoro memiliki 16.000 ASN. Namun, kekuatan APBD Bojonegoro tidak mungkin mampu memenuhi belanja pegawai. rno