Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito
JAKARTA (global-news.co.id) – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) diminta mempercepat sertifikasi izin penggunaan darurat (EUA) vaksin Covid-19. Izin itu diperlukan agar vaksinasi bisa segera dimulai.
“Kami harap komitmen ini secepatnya dilaksanakan,” kata Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Wiku Adisasmito dalam telekonferensi di Jakarta, Selasa (5/1/2021).
Menurut dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang direncanakan divaksin pertama kali pada Rabu, 13 Januari 2021. Namun, uji klinik fase 3 vaksin Covid-19 Sinovac masih berlangsung sehingga EUA belum bisa terbit.
Pemerintah, kata Wiku, terus berpegang pada prinsip dan prosedur kesehatan. Dia mengatakan EUA dari BPOM bakal berdasarkan data saintifik.
“Bapak Presiden Jokowi akan divaksinasi jika vaksin sudah dapat EUA dari BPOM,” tegas dia.
Jokowi bakal menjadi orang pertama di Indonesia yang disuntik vaksin Covid-19. Tata cara dan proses pelaksanaan vaksinasi perdana akan dibahas pada Jumat, 8 Januari 2021.
Untuk diketahui vaksin Covid-19 buatan Sinovac Biotech belum boleh disuntikkan. Sebab, vaksin Sinovac ini belum memperoleh izin penggunaan darurat (Emergency Use Authorization, EUA).
Penegasan ini disampaikan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Penny K Lukito.
“EUA masih berproses, tapi vaksin sudah diberikan izin khusus untuk didistribusikan karena membutuhkan waktu untuk sampai ke seluruh daerah target di Indonesia,” kata Penny kepada wartawan di Jakarta, Senin (4/1/2021).
Ia mengatakan vaksinasi Covid-19 hanya boleh dilakukan jika sudah mendapatkan EUA. BPOM, kata dia, akan terus mengevaluasi uji klinis Sinovac di Bandung.
Selain itu, BPOM akan terus mengkaji secara seksama berbagai hal terkait vaksin Covid-19, termasuk data dari berbagai negara terkait uji klinis antivirus SARS-CoV-2 tersebut. yan