JAKARTA (global-news.co.id) – Menteri Perdagangan (Mendag), Muhammad Lutfi, menyatakan izin impor beras umum terakhir kali diterbitkan pada 2018, untuk keperluan cadangan beras pemerintah. Selama tiga tahun selanjutnya, pihaknya tidak menerbitkan izin impor beras untuk keperluan umum.
“Pada 2019, 2020 dan 2021, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan tidak menerbitkan izin impor beras untuk keperluan umum,” kata Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi melalui siaran pers yang diterima Rabu (1/12).
Kementerian Perdagangan, lanjut Lutfi, menerbitkan izin impor beras pada tahun di atas, untuk keperluan khusus. Untuk keperluan hotel, restoran, kafe (horeka), dan warga negara asing yang mengonsumsi beras yang tidak diproduksi di dalam negeri.
“Seperti Basmati, Japonica, Hom Mali, beras khusus untuk keperluan penderita diabetes seperti beras kukus, dan beras pecah 100 persen untuk keperluan bahan baku industri,” imbuhnya.
Pemerintah akan selalu menjaga kekuatan stok beras nasional untuk menjaga keseimbangan dan ketersediaan pasokan beras di pasar, terutama di saat pandemi Covid-19 yang masih berkepanjangan. Dengan cara memberikan perlindungan bagi petani dan penyerapan hasil produksi dalam negeri.
Kemudian, selalu berupaya menjaga stabilitas harga melalui kebijakan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH), terutama saat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru.
“Berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan perberasan dalam menjamin ketersedian dan stabilisasi harga,” tuturnya. (IP, ins)