SURABAYA (Global-News.co.id) – DPRD Provinsi Jawa Timur – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur memberikan dukungan penuh terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD Jatim yang menyasar dua sektor strategis, yakni obat bahan alam dan transportasi berbasis aplikasi.
Dua regulasi tersebut dinilai penting untuk menjawab perkembangan industri herbal sekaligus memberikan kepastian dan perlindungan bagi masyarakat di tengah pesatnya pertumbuhan layanan transportasi online.
Dukungan Pemprov Jatim disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim di Surabaya, Rabu (2/9/2026). Pendapat gubernur atas penjelasan dua Raperda inisiatif Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) tersebut dibacakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur, Adhy Karyono.
Salah satu sorotan utama Pemprov Jatim adalah Raperda tentang Obat Bahan Alam. Regulasi ini dipandang sebagai momentum untuk mendorong produk jamu dan herbal lokal agar tidak berhenti sebagai obat tradisional, tetapi berkembang menjadi produk yang memiliki standar ilmiah dan daya saing nasional.
Adhy mengatakan, pembaruan regulasi menjadi penting karena aturan lama masih berorientasi pada obat tradisional. Sementara itu, perkembangan sektor kesehatan saat ini membutuhkan pendekatan yang lebih luas terhadap bahan alam dan proses saintifikasi.
“Ya, untuk tanaman obat, bahan obat, tanaman obat ini memang harus diatur lagi karena Perda yang lama itu masih mengatur obat tradisional,” ujar Adhy seusai rapat paripurna.
Menurutnya, Indonesia memiliki potensi hayati yang sangat besar. Namun, jumlah tanaman obat yang berhasil dikembangkan menjadi produk Obat Herbal Terstandar (OHT) maupun Fitofarmaka yang telah melalui pembuktian ilmiah masih relatif terbatas.
Karena itu, Pemprov Jatim ingin regulasi baru tersebut mampu membangun ekosistem industri obat bahan alam dari hulu hingga hilir.
Mulai dari penelitian bahan baku, pengembangan produk, proses produksi, sertifikasi hingga pemasaran perlu mendapat dukungan agar produk herbal Jawa Timur mampu naik kelas.
“Bagaimana caranya potensi dari bahan-bahan alam, tumbuh-tumbuhan yang banyak sekali spesiesnya, tetapi baru sedikit yang masuk dalam klasifikasi obat yang sudah dengan temuan ilmiah,” jelas Adhy.
*Target Besar: Produk Herbal Masuk Katalog Nasional*
Adhy menegaskan, proses saintifikasi menjadi salah satu kunci agar produk herbal lokal dapat memperoleh pengakuan secara nasional.
Pemprov Jatim bahkan berharap pengembangan obat bahan alam tidak hanya memperkuat industri jamu, tetapi juga membuka peluang produk herbal Jawa Timur masuk dalam katalog kesehatan nasional.
“Oleh karena itu kita akan mencoba bagaimana mengembangkan, melakukan penelitian, dan juga membuat hulu dan hilirnya bisa menjadi produk Jawa Timur yang unggul,” katanya.
Ia menambahkan, jamu dan produk herbal lokal perlu didorong melalui penelitian dan standardisasi sehingga memiliki posisi yang lebih kuat dalam sistem kesehatan nasional.
“Jamu-jamu itu memang harus disaintifikasi dan menjadi obat yang baku secara nasional,” tegasnya.
Sementara itu, dukungan Pemprov Jatim juga diberikan terhadap Raperda Penyelenggaraan Jasa Transportasi Berbasis Aplikasi.
Namun, Pemprov mengingatkan agar regulasi daerah tersebut tetap berada dalam koridor kewenangan pemerintah daerah dan tidak mengambil alih kewenangan Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian Perhubungan.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah tarif transportasi online, terutama terkait angkutan sewa khusus dan ojek online (ojol).
Adhy menjelaskan, ruang kewenangan gubernur terutama berkaitan dengan penetapan batas atas dan batas bawah tarif angkutan sewa khusus. Sementara pengaturan biaya jasa sepeda motor berbasis aplikasi tetap mengacu pada pedoman yang ditetapkan menteri.
“Tugas gubernur hanya membuat batas atas, batas bawah. Di perda ini kita ingin dudukkan, jangan sampai melampaui kewenangan dari gubernur,” jelasnya.
Karena itu, Raperda tersebut diarahkan bukan untuk mengambil alih kewenangan pusat, melainkan memastikan adanya perlindungan terhadap pengemudi ojol sekaligus penumpang.
“Kita lebih kepada bagaimana memberikan perlindungan kepada pengemudi ojol dan penumpangnya, sehingga semuanya nyaman dan transportasi di Jawa Timur berjalan baik,” pungkas Adhy.
Sementara, Ketua Bapemperda DPRD Jawa Timur, Yordan Batara Goa, menegaskan Raperda tentang Penyelenggaraan Jasa Transportasi Berbasis Aplikasi disusun untuk menjawab aspirasi para pengemudi transportasi online di Jawa Timur.
Salah satu persoalan yang ingin diperjelas melalui regulasi tersebut adalah mekanisme tarif.
“DPRD Jatim mendorong adanya kejelasan mengenai batas tarif atas dan tarif bawah agar tidak menimbulkan perbedaan tafsir dalam penerapannya di lapangan,” katanya.
Kehadiran Raperda ini dinilai semakin penting setelah pemerintah pusat menerbitkan Perpres Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Regulasi tersebut antara lain mengatur perlindungan bagi pengemudi serta pembatasan potongan yang dilakukan aplikator.
“Dengan adanya payung hukum di tingkat daerah, DPRD Jatim berharap posisi pengemudi transportasi online semakin terlindungi tanpa mengabaikan kepentingan konsumen dan keberlangsungan ekosistem transportasi digital,” jelas politisi PDIP ini.
Sementara itu, Raperda tentang Obat Bahan Alam diarahkan untuk memperkuat sektor kesehatan sekaligus membuka peluang lebih besar bagi pengembangan riset, industri dan ekonomi berbasis potensi lokal Jawa Timur.
“Regulasi ini diharapkan mampu mendorong kekayaan tanaman obat dan produk herbal lokal tidak hanya berkembang sebagai produk tradisional, tetapi juga memiliki standar ilmiah dan nilai ekonomi yang lebih tinggi,” tandasnya.
Dua Raperda tersebut memiliki sasaran berbeda, namun sama-sama diarahkan untuk memberikan kepastian regulasi sekaligus memperkuat potensi Jawa Timur.
Raperda Obat Bahan Alam menyasar penguatan sektor kesehatan dan industri herbal, sedangkan Raperda Transportasi Berbasis Aplikasi diharapkan menjadi instrumen perlindungan bagi pengemudi, konsumen serta pelaku usaha dalam ekosistem transportasi digital. (*/fan)