SURABAYA (Global-News.co.id) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur (DPRD Jatim) mengapresiasi rencana pemerintah mengubah status guru PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu, serta mengangkat PPPK penuh waktu menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Anggota Komisi E DPRD Jatim, Dr Puguh Wiji Pamungkas, MM, menilai, kebijakan Pemerintah tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat ekosistem pendidikan sekaligus menjawab persoalan kesejahteraan guru yang selama ini menjadi salah satu tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.
“Kita tentu menyambut baik apa yang disampaikan pemerintah terkait pemberian kesempatan kepada para guru dengan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu, dan yang sudah PPPK penuh waktu menjadi PNS,” kata Puguh yang juga Sekretaris Fraksi PKS di DPRD Jatim Senin (24/8/2026).
Seperti diketahui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers usai rapat bersama sejumlah menteri dan DPR RI di Gedung Parlemen, Selasa 18 Agustus 2026, mengatakan, bahwa status kepegawaian guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan dialihkan menjadi pegawai pemerintah pusat. Kebijakan tersebut disepakati dalam rapat pemerintah bersama Pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2026). Pengalihan status guru PPPK menjadi pegawai pusat diharapkan dapat mengurangi tekanan fiskal yang selama ini ditanggung pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan pegawai.
Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah saat ini tengah menghitung kebutuhan guru secara nasional sebagai dasar penerapan kebijakan tersebut. Perhitungan mencakup kebutuhan guru berdasarkan mata pelajaran.
“Berkenaan dengan masalah status, tadi juga kami menyepakati bersama-sama bahwa status kepegawaian akan dipindahkan menjadi pegawai pusat atau pegawai pemerintah pusat,” kata Prasetyo.
Prasetyo memastikan guru PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu mulai 2027. Setelah berstatus PPPK penuh waktu, mereka akan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti proses menuju status PNS.
Puguh mengatakan peningkatan kesejahteraan guru sangat penting karena guru merupakan instrumen krusial dalam proses belajar mengajar. Kondisi ekonomi yang stabil akan turut memengaruhi konsentrasi dan kemampuan guru dalam menjalankan tugasnya mendidik siswa.
“Kesejahteraan guru ini menjadi krusial. Stabilitas secara ekonomi sangat menentukan kemampuan dan kestabilan mereka dalam menyampaikan banyak hal kepada para murid,” jelasnya.
Puguh juga menilai, rencana pengalihan status kepegawaian guru menjadi pegawai pemerintah pusat sebagai sebuah terobosan, terutama di tengah keterbatasan fiskal yang dimiliki pemerintah daerah.
Selama ini, sebagian beban pembiayaan guru PPPK menjadi tanggung jawab fiskal daerah. Dengan adanya rencana pengalihan tersebut, pemerintah pusat akan mengambil alih pembiayaan gaji guru.
“Ini menjadi langkah terobosan yang patut diapresiasi di tengah keterbatasan fiskal yang dimiliki pemerintah daerah. Daerah tidak lagi harus memikirkan gaji guru karena sudah diambil alih oleh pemerintah pusat,” katanya.
Menurut Puguh, kebijakan tersebut berpotensi memberikan ruang fiskal lebih besar bagi pemerintah daerah untuk memperkuat sektor pendidikan dari sisi lain, seperti peningkatan sarana prasarana, kualitas pembelajaran, dan pengembangan kompetensi guru.
Namun demikian, ia berharap rencana tersebut tidak berhenti pada pengumuman kebijakan, tetapi benar-benar direalisasikan dengan mekanisme yang jelas dan tidak menimbulkan persoalan baru bagi guru.
“Semoga langkah strategis yang dilakukan pemerintah ini benar-benar bisa direalisasikan dan menjawab tantangan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia,” tegasnya.
Puguh juga mengingatkan besarnya kebutuhan intervensi pemerintah di Jawa Timur. Menurutnya, terdapat lebih dari 35 ribu guru yang tersebar di seluruh Jawa Timur yang membutuhkan perhatian serius. Dengan wilayah Jawa Timur yang luas dan karakteristik daerah yang beragam, kesejahteraan guru menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan kualitas pendidikan tetap terjaga.
“Jawa Timur memiliki lebih dari 35 ribu guru yang tersebar di wilayah yang begitu luas. Tentu membutuhkan intervensi yang serius agar proses belajar mengajar bisa menghasilkan anak-anak yang berdaya saing, berprestasi, dan menjadi sumber daya manusia Jawa Timur yang berkualitas,” kata Puguh. (*/fan)