SURABAYA (global-news.co.id) – Walikota Surabaya Eri Cahyadi meminta seluruh pejabat di lingkungan pemerintah kota (pemkot) setempat bekerja konsisten merampungkan program, sesuai dengan perjanjian yang termuat di dalam kontrak kinerja.
“Kontrak kinerja sudah saya tandatangani, tidak hanya kepala dinas tetapi juga lurah dan camat,” kata Cak Eri sapaan akrabnya usai acara bertajuk “Penandatanganan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Kota Surabaya” di Gedung Sawunggaling, Jumat (12/1/2024) sore.
Seluruh program kerja yang sudah diajukan dan ditandatangani harus terealisasi sesuai target.
Eri menyebut mekanisme pengawasan dan evaluasi kinerja para pejabat dilakukan dalam kurun waktu tiga bulan. Apabila dinilai tak sesuai ekspektasi, maka akan berdampak pada penilaian individu yang dilaksanakan tiga bulan setelahnya.
“Jadi enam bulan kalau tidak bagus akan kami ganti, tiga bulan awal melihat output-nya seperti apa,” ujarnya.
Para pejabat yang tak mampu bekerja maksimal legawa menerima keputusan tersebut dan melakukan introspeksi diri terkait kinerjanya selama memimpin.
“Saya tidak mau kalau pejabat pemkot itu saling menyalahkan satu sama lain. Kepala dinas, lurah, dan camat jangan cari popularitas atau takut kehilangan jabatan,” ucapnya.
Sedangkan, bagi pejabat yang berhasil menyelesaikan persoalan sesuai kontrak kerja, maka berpotensi promosi jabatan dengan sistem merit atau berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja.
“Ketika nilai merit bertambah, bahkan staf bisa melampaui kepala bidang, kepala bidang bisa melampaui kepala dinas. Artinya kepala dinas akan tergantikan oleh kepala bidangnya,” kata Eri.
Karenanya, Eri menginstruksikan pejabat Pemkot Surabaya tidak boleh menjadi seorang penakut. Sebab, setiap program di dalam naskah kontrak kinerja menyesuaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.
“Saya tidak akan beri sanksi kalau kalian benar, misalnya Kalau ada orang miskin tidak mau diberi bantuan coret, suruh tandatangan surat pernyataan dan kami mengajukan ke kementerian,” kata Eri.
Selain soal bantuan sosial (bansos), Eri merinci sejumlah persoalan krusial yang harus diselesaikan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD), kecamatan, dan kelurahan, di antaranya parkir liat, penerangan di wilayah perkampungan, hingga pengurangan titik banjir.
Khusus titik genangan dan banjir, dia menyebut saat ini masih ditemukan di 250 titik, baik itu di saluran primer maupun sekunder.
Namun, kata dia jumlah itu lebih kecil ketimbang di awal masa jabatannya yang sebanyak 451 titik.
Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) pun diminta untuk merampungkan permasalahan yang ada.
Salah satu persoalan banjir yang disorotinya adalah di wilayah Dukuh Kupang, pengerjaan pun dijadwalkan berjalan pada Februari 2024.
“Jadi tahun 2024-2026 harus selesai tidak ada lagi yang namanya banjir. Banjir itu sampai satu hari kalau 15 menit itu genangan, kenapa masih terjadi karena ada saluran yang tidak terpenuhi,” ucapnya. (pur)