Pemerintah Republik Indonesia (RI) sudah menyiapkan roadmap menuju Net Zero Emission 2060. Untuk mendukung program Pemerintah RI itu, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN – Persero) dan PT Pertamina (Persero) sudah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkannya. Termasuk pengembangan hidrogen. Berikut wawancara khusus Global News dengan Natarianto Indrawan, PhD., Founder dan CEO FlexiH, LLC, sebuah perusahaan rintisan dalam mendukung pengembangan Hidrogen Hub (H2Hub) di Amerika Serikat (AS), yang memberi masukan kepada PT PLN maupun PT Pertamina.
Oleh Gatot Susanto
SEBAGAI peneliti hidrogen yang sudah lama menggeluti energi ramah lingkungan ini di Amerika Serikat (AS), Natarianto Indrawan menyarankan agar Indonesia, baik melalui PLN maupun Pertamina, maupun Kementerian ESDM, segera melakukan kolaborasi dengan negara lain yang sudah lebih maju dalam pengembangan energi alternatif tersebut. Khususnya Amerika Serikat.
Salah satu kebijakan terkait hidrogen di AS yang bisa ditiru oleh Indonesia adalah production tax credit (PTC). Untuk itu dia lalu memberi contoh tentang babak final kompetisi Hidrogen Hub (H2Hub) di negeri Paman Sam.
“Ada tabelnya, intinya adalah, ketika institusi atau kelompok perusahaan atau perguruan tinggi mampu menciptakan proses untuk produksi hidrogen tanpa emisi sama sekali, maka Pemerintah akan memberikan insentif sebesar 3 dollar AS per kg hidrogen. Ada range-nya, mulai dari tidak ada emisi sama sekali sampai emisi sekian persen. Yang paling atas itu 3 dollar tadi, lalu di bawahnya lagi 2,75 dollar, lalu 2,5 dollar, dan seterusnya. Ini bisa diadopsi oleh Indonesia. Siapa pun yang bisa melakukan implementasi dari PTC, belum inovasi ya, sebab itu agak sulit, mereka bisa melakukan hal yang sama. Termasuk untuk menarik investor dari luar negeri. Mungkin tidak sebesar di AS, sebab kapasitas pendanaannya berbeda tapi setidaknya bisa diciptakan,” katanya kepada Global News, Rabu (1/11/2023).
Kedua, kebijakan hidrogen hijau yang bisa diadopsi adalah kompetisi setiap provinsi. Sama seperti kompetisi di negara bagian AS. Perlu diketahui bahwa setiap provinsi atau negara bagian punya resources masing-masing.
“Seperti pengembangan hidrogen di AS melibatkan 50 negara bagian untuk berkompetisi. Kalau di Indonesia ada sekurangnya 34 provinsi misalnya. Kompetisi wilayah, yang berbeda-beda sebab resourcesnya juga berbeda, setiap provinsi akan bekerja sama dengan perguruan tinggi, atau swasta, atau BUMN di daerahnya, untuk men-submit proposal hidrogen hub ini. Misalnya Provinsi Riau berkolaborasi dengan Sumatera Utara, sebab resourcesnya sama ada kelapa sawit. Lalu, Papua sinergi dengan perusahaan yang ada di sana seperti Freeport, dan lain-lain,” katanya.
Ketiga, roadmap pengembangan hidrogen yang sudah ada di Kementerian ESDM. Namun dalam roadmap tersebut perlu ditambahkan komponen-komponen yang bisa memicu investor luar negeri untuk datang guna menggencarkan implementasi produksi hidrogen di Indonesia.
Berdasarkan catatan, PT PLN (Persero) sudah gencar menjalin kerjasama dengan perusahaan energi bersih di luar negeri untuk mengembangkan green energy. Misalnya, dengan dua perusahaan energi bersih di China dalam pengembangan EBT pada Indonesia – China Business Forum (ICBF) di Beijing, yang disaksikan oleh Presiden Jokowi di sela-sela pertemuannya dengan Presiden China Xi Jinping, 15-18 Oktober 2023.
Lalu, mengutip Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, selain selama 3,5 tahun terakhir menghapus rencana pembangunan 13,3 gigawatt (GW) pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang sebelumnya masuk ke dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dan mengganti PLTU batubara sebesar 800 MW dengan pembangkit gas hingga membatalkan perjanjian pembelian tenaga listrik atau power purchase agreement (PPA) PLTU batu bara sebesar 1,3 GW, PLN juga tengah menggencarkan pengembangan EBT di Indonesia dengan membangun rancangan kelistrikan paling hijau dalam sejarah yakni penambahan 52 persen pembangkit dari EBT. PLN juga mengakselerasi penambahan pembangkit energi terbarukan secara agresif hingga 75 persen berbasis air, angin, matahari, panas bumi, dan ombak.
Selain itu PLN juga gencar mendukung program Pemerintah terkait ekosistem kendaraan listrik atau electric vehicle (EV). Misalnya Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo sudah melakukan Launching Program Menuju 100% Kendaraan Listrik Operasional PLN di kantor Unit Induk Distribusi (UID) Jakarta Raya, Minggu (29/10/2023). PLN mencanangkan menuju 100 persen kendaraan listrik dalam operasionalnya. Artinya, saat ini PLN mengoperasikan lebih dari 7 ribu motor dan juga lebih dari 2.500 mobil dan di akhir tahun 2024 mencapai 100% menggunakan motor listrik alias molis. Hal ini sesuai Instruksi Presiden RI No. 7 tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Lalu kampanye penggunaan molis juga semakin digencarkan. Seperti dilakukan PT PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur misalnya, bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur menyelenggarakan konvoi motor listrik yang dilaksanakan secara serentak oleh 1.588 peserta di Surabaya dan tersebar di 11 Kabupaten/Kota lainnya di Jawa Timur, Selasa (24/10/2023).
Konvoi yang diikuti oleh pegawai PLN, Grab Indonesia, pejabat serta staf Pemprov Jawa Timur, komunitas motor listrik Bromolis dan Tetric, wartawan, serta masyarakat umum ini berhasil memecahkan rekor MURI konvoi kendaraan listrik dengan peserta terbanyak.
Selanjutnya PLN juga sudah masuk bisnis hidrogen. Untuk itu PLN bekerja sama dengan perusahaan asal Singapura, Sembcorp Utilities Pte. Ltd., mengembangkan produksi hidrogen hijau. PLN akan mengekspor hidrogen hijau untuk memenuhi kebutuhan Singapura. Penjajakan kerja sama dua perusahaan ini ditandai dengan penandatanganan Joint Development Study Agreement (JDSA) untuk pengembangan Green Hydrogen Plant di sela acara Singapore International Energy Week 2023, Selasa (24/10/2023). Green Hydrogen Plant ini diproyeksikan akan menghasilkan 100 ribu ton hidrogen hijau per tahun. Tak hanya itu, proyek ini juga berpotensi menghasilkan energi bersih yang bisa memenuhi kebutuhan listrik Singapura.
PT Pertamina juga melakukan hal sama. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mendorong PT Pertamina mengembangkan bahan bakar masa depan itu. Bahkan, produksi dari hydrogen sendiri rencananya bakal diprioritaskan untuk pasar ekspor. PT Pertamina sendiri sudah menargetkan produksi pertama green hydrogen wilayah kerja panas bumi (WKP) Ulubelu mulai 2023. Produksinya ditargetkan mencapai 100 kilogram per hari. Lokasinya di WKP Gunung Way Panas, sekitar 125 Km dari Kota Bandarlampung, Provinsi Lampung.
Mobil Listrik Vs Mobil Hidrogen
Natarianto Indrawan, peneliti energy hydrogen di Amerika Serikat, kelahiran Belitung, menegaskan, bahwa semua pihak harus mendukung bisnis PT PLN dan PT Pertamina di bidang hidrogen hijau/biru ini. Mantan peneliti di Departemen Energi Amerika Serikat pada bidang gasifikasi dan produksi hidrogen bersih sejak 2018 itu juga berkomitmen untuk mendukung pengembangan energi hidrogen pada berbagai komunitas global dan regional termasuk di Tanah Air.
Dia pun memberikan sejumlah alasan mengapa bisnis hidrogen perlu segera dikembangkan di Indonesia. Pertama, saat ini hidrogen menjadi tren bisnis global. Selain kendaraan listrik, perusahaan otomotif besar di dunia sudah fokus mengembangkan kendaraan hidrogen.
Bahkan kendaraan hidrogen sudah meluncur di jalan-jalan kota besar dunia. Sebagai catatan, ada Toyota Mirai dan Hyundai Nexo. Bukan hanya Toyota, produsen otomotif lain juga menjajal energi hidrogen sebagai tenaga penggerak mobil produksinya. Sebut contoh Mercedes-Benz yang memasuki jalur hidrogen dengan GLC F-Cell SUV, BMW meluncurkan X5 bertenaga Hidrogen tahun 2022 dan Grup PSA meluncurkan Van berbahan bakar cell di tahun 2021.
Fenomena ini bukan tanpa alasan. Geliat mobil bertenaga hidrogen itu terjadi setelah mempelajari tingkat efisiensi mobil listrik. Semua tahu selama ini kelemahan mobil listrik ada pada baterai.
Natarianto Indrawan lalu memberi perbandingan kendaraan hidrogen versus kendaraan listrik. “Semua pabrikan kendaraan yang pemain utama di dunia saat ini fokus di kendaraan hidrogen. Seperti Toyota karena dianggap lebih mudah daripada kendaraan listrik dalam hal pengisian. Tapi mengapa sekarang masih jarang? Itu karena bahan bakarnya, dalam hal ini stasiun pengisian bahan bakarnya, yang masih terbatas. Jadi bukan soal kendaraan mobilnya,” katanya.
Kedua, sebagai perbandingan, kata dia, untuk kendaraan listrik, yang paling canggih sekarang ini, menggunakan solid state battery. Sekarang mobil listrik sudah tidak lagi memakai baterai lithium (li-ion). Teknologi baterai solid-state, satu kali charging jarak tempuhnya bisa sampai 620 miles dengan membutuhkan waktu pengechasan kurang lebih 10-15 menit. Toyota sedang fokus meluncurkan produk pertamanya dengan teknologi solid state battery ini.
“Nah, untuk hidrogen, pengisiannya lebih cepat lagi. Hanya itungan detik. Tabung hidrogen, ada beberapa silinder, per silindernya bisa diganti, sudah selesai. Kendaraan bisa jalan lagi. Itu yang paling canggih sekarang ini. Yang normalnya seperti kita mengisi di pom (SPBU) bensin biasa. Seperti saat kita mengisi gasoline, bensin premiun, pertalite, dan lainnya. Waktunya sama. Sebab bahan bakunya sama, cair dan dipompa. Tapi yang paling mutakhir sekarang ini, yang kita amati, kendaraan hidrogen itu membawa silinder-silinder saja, kecil-kecil, dan tabungnya itu saja yang diganti kalau bahan bakarnya habis. Langsung bisa jalan lagi. Jadi kalau dibandingkan dengan kendaraan listrik, waktu pengisiannya lebih cepat hidrogen,” katanya.
Yang ketiga, kata dia, dalam hal jarak tempuh. Bila mobil listrik memakai solid state battery mencapai 500-600 miles, tapi kalau memakai hidrogen per sekali pengisian mencapai 845 miles. Itu mulai dari full tank sampai habis.
“Selain itu kendaraan listrik memiliki pengaruh ke lingkungan karena terkait limbah baterai setelah habis masa pakainya. Misalnya, battery lithium umumnya mengalami degradasi kinerja setelah 1000 cycle. Sementara solid state battery pada kisaran 2000-3000 cycle. Hanya solid state battery sekitar 39% lebih ramah lingkungan daripada teknologi lithium-ion karena jumlah material yang digunakan lebih sedikit dan memiliki stabilitas thermal lebih tinggi, alias tidak mudah terbakar jika terkena ekspos temperatur tinggi. Oleh karena itu upaya recycle battery solid state akan lebih mudah dan aman daripada lithium-ion,” katanya.
Dalam hal recycle inilah, kata dia, kendaraan fuel cell unggul jauh karena setelah habis masa pakai. Fuel stack dari kendaraan bisa direfurbish, sehingga performance bisa kembali menjadi seperti baru lagi. Teknologi refurbish fuel cell stack ini menjadi keunggulan tersendiri karena material akhir bekas pakai kendaraan fuel cell yang berakhir di tempat pembuangan akhir (landfill) akan sangat minim. “Jadi sangat ramah lingkungan,” katanya.
Karena itu dia mendukung PT PLN maupun PT Pertamina masuk bisnis hidrogen hijau. Sebab peluangnya sangat besar.
“Semua artikel yang saya tulis mulai dari awal hingga yang terbaru kemarin merupakan kompilasi dari berbagai upaya pengembangan hidrogen ekonomi yang dilakukan di Amerika Serikat. Ini babak baru ekonomi hidrogen yang akan menggantikan energi fosil, sebab energi fosil sendiri bisa langsung di-convert ke hidrogen. Karena itu kalau PLN maupun Pertamina merintis proyek hidrogen di Tanah Air itu harus didukung,” katanya.
Dia lalu menunjukkan salah satu artikel tulisannya membahas Proyek Hidrogen Hub (H2Hubs) Amerika Serikat (AS) yang sudah dimulai seiring dengan pengumuman pemenang atau penerima dana hibah Pemerintah Federal AS pada Jumat 13 Oktober 2023 lalu. Melalui Undang-Undang Infrastruktur Bipartisan (BIL), H2Hubs akan mempercepat penerapan hidrogen ramah lingkungan dalam skala komersial yang membantu menghasilkan energi bersih yang dapat dikirim (dispatchable), menciptakan sistem penyimpanan energi baru, serta dekarbonisasi sektor industri dan transportasi.
Proyek H2Hubs ini diprediksi akan mengurangi 25 juta metrik ton emisi karbon dioksida setiap tahunnya, jumlah yang kira-kira setara dengan gabungan emisi tahunan 5,5 juta mobil bertenaga bensin, serta menciptakan puluhan ribu lapangan kerja di berbagai negara.
“Pengembangan energi hidrogen merupakan fokus utama Departemen Energi AS karena merupakan bahan bakar yang dapat digunakan untuk menjelajah antariksa dengan konsep energi nuklir fusi,” katanya.
Untuk itu, bila Indonesia ingin meniru langkah negeri Paman Sam dalam mengembangkan ekonomi hidrogen, Natarianto Indrawan memberi saran ke PLN dan Pertamina, Pertama tentunya soal sumber daya manusia (SDM) yang memiliki keahlian di bidang teknologi hidrogen.
“Rekan-rekan kita yang memiliki background teknologi produksi hidrogen termasuk fuel cell ini harus menjadi orang kunci di lembaga tersebut. Hal ini agar pada saat pemilihan teknologi, penerapan, hingga operasional kita tidak kalah dengan negara lain. Dan skill ini, seperti di Amerika, saat ini sedang demanding, di mana-mana sedang bermunculan proyek hidrogen, tapi orang-orang yang berkecimpung di bidang ini, masih sangat terbatas. Jadi PLN maupun Pertamina harus memperhatikan sumber daya manusia, yang memiliki background dalam produksi hidrogen,” katanya.
Kedua, Natarianto menyarankan, perlunya internal research and development di PLN maupun Pertamina jika belum ada. Namun bila sudah ada harus dikembangkan lagi. Diisi dengan para pakar di bidang energi hijau ini termasuk fuel cell tersebut. Mereka harus menjadi ujung tombak kemajuan bisnis baru PLN dan Pertamina tersebut.”Peluang ini harus segera ditangkap, sebab sudah demanding,” ujarnya.
Dia memberi contoh Australia juga gencar mengembangkan proyek hidrogen sehingga kebutuhan hidrogen di negara itu akan sangat tinggi. “Sudah demanding. Demand hidrogennya lebih tinggi dari supply. Dan Australia merupakan pasar paling dekat dengan Indonesia. Jadi PLN dan Pertamina bisa menangkap peluang hidrogen market di Australia ini,” ujarnya.
Ketiga, kata dia, PLN dan Pertamina perlu berkolaborasi. Dia juga menekankan kemampuan PLN dan Pertamina melihat beberapa terobosan teknologi di luar. Sebab sekarang banyak sekali perusahaan rintisan atau start up di bidang hidrogen.
“Dan akan semakin jitu strategi yang dilakukan PLN dan Pertamina bagi mereka, jika mereka mampu untuk melakukan investasi dari awal, membantu perusahaan start up itu untuk berkembang. Strategi ini sudah dilakukan perusahaan-perusahaan besar di Amerika termasuk Shell, Chevron, BP (British Petroleum), Microsoft. Mereka selalu membuka keran financing bagi para start up di bidang energi hidrogen meskipun baru pada tataran skala pilot. Sebagai contoh, tahun lalu Shell melakukan investasi jutaan dollar ke salah satu perusahaan startup Canada yang fokus pada produksi hidrogen berbasis microwave meskipun baru pada tataran bench scale (belum sampai skala pilot) selama upaya tersebut sesuai dengan visi misi perusahaan karena Shell berambisi untuk menjadi salah satu leading teknologi produksi hidrogen hijau di masa mendatang,” ujarnya.
Dia mengatakan, investasi di perusahaan – perusahaan teknologi ini merupakan cara paling smart karena bila teknologi itu berhasil dikembangkan, maka PLN dan Pertamina bisa langsung menjadi salah satu stakeholder utama pada perusahaan rintisan tersebut.
“Hal ini sempat kita sampaikan juga kepada para rekan dan senior kita di PLN dan Pertamina. Coba bapak, selain menggunakan conventional ways untuk business development, bisa lihat juga alternatif peluang teknologi baru, di luar sana, banyak sekali. Di perusahaan rintisan yang melakukan terobosan teknologi tapi mereka perlu partner untuk dapat back up financing agar dapat berhasil. Jadi itu termasuk kolaborasi, karena pada akhirnya teknologi itu nantinya akan bisa dibawa ke dalam negeri. Selain itu PLN dan Pertamina juga perlu meningkatkan kerjasama riset dengan berbagai perguruan tinggi, lembaga-lembaga riset yang ada, untuk mendorong riset di bidang teknologi hidrogen dan terkait lainnya,” katanya.
Kolaborasi PLN dan Pertamina dengan lembaga riset dan institusi pendidikan, baik di dalam maupun luar negeri, kata dia, perlu digiatkan lagi untuk dapat menjadi leading ekonomi hydrogen di masa mendatang. Sebagai contoh, saat ini fokus kompetisi global berada pada teknologi produksi berefisiensi tinggi yang dapat mencapai target biaya produksi sebesar $1/kg hidrogen.
“Steam methane reforming yang dilengkapi carbon capture masih berada di kisaran $3-5/kg hydrogen hanya investasi kompleks dan berbiaya tinggi, tren ke depan akan ditinggalkan. Elektrolisis dengan efisiensi 75% saat ini berada di kisaran 36 kWh/kg hidrogen. Teknologi yang paling mutakhir saat ini berada pada 10.5 kWh/kg hydrogen. Jadi di sini fokus global saat ini, meningkatkan efisiensi proses produksi agar tercapai target biaya produksi $1/kg hidrogen. Departemen Energi AS memberikan periode sebesar 8-12 tahun untuk mencapai ini,” kata Natarianto Indrawan.
Lalu apa yang bisa dilakukan kalangan kampus atau peneliti? Pertama, kata dia, mereka bisa membuka pusat studi dan pengembangan /riset energi hidrogen. Ini jika mereka belum melakukan. Sebab itu bukan hanya tren melainkan keniscayaan perkembangan hidrogen yang masif dilakukan negara lain khususnya Amerika Serikat, yang juga didukung lembaga penelitian termasuk kampus-kampus, yang memiliki perhatian besar terhadap energi ini lantaran dianggap energi masa depan, yang ramah lingkungan dan aplikable terhadap semua mode kendaraan, termasuk udara dan laut, sebab dua moda ini menjadi kesulitan atau tantangan terbesar bagi teknologi baterai.
Kedua, melakukan kolaborasi dengan lembaga yang punya pusat penelitian energi hidrogen baik regional maupun global. Ketiga, mengirimkan dosen muda untuk belajar mengembangkan ekspertis di luar negeri bergabung dengan lembaga-lembaga global yang punya track record terbaik bagi pengembangan energi alternatif semacam ini, khususnya hidrogen.
Soal kebijakan dia membenarkan banyak policy kendaraan listrik memang belum establish tapi bukan berarti kita di dalam negeri terhambat menginisiasi kebijakan pengembangan hidrogen. Apalagi Kementerian ESDM juga telah mengeluarkan roadmap pengembangan energi hidrogen untuk Indonesia.
“Saya sempat diskusi dengan Pak Dadan (Dr Ir Dadan Kusdiana, M.Sc, Dirjen EBT dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Red.) di Jakarta bahwa roadmapnya sudah dalam proses ready untuk dilaunching, itu bagus, dan kita pun terus memberikan masukan-masukan kepada rekan-rekan di ESDM agar dapat mengadopsi dari apa yang kita peroleh di Amerika, sebab AS menjadi leading dalam pengembangan hidrogen, dan juga perusahaan di Eropa, Jepang, Korea, dan Timur Tengah berpusat dan berkolaborasi dengan hidrogen Hub di AS,” katanya.
Sedang di luar negeri, kata dia, kolaborasi sudah berjalan dengan baik, kerja sama antara kampus dan pabrikan otomotif. Bahkan jumlahnya sudah banyak sekali. Kampus tak hanya ke perusahaan otomotif tapi juga akses ke laboratorium nasional. “Saat ini ada 17 laboratorium nasional di Amerika Serikat, yang mayoritas punya riset hidrogen di dalamnya,” ujarnya.
Ekonomi Hidrogen
Bisnis hidrogen hijau ini perlu digencarkan bukan hanya soal gerakan menyelamatkan bumi dari dampak perubahan iklim, tapi juga faktor keekonomian. International Energy Agency (IEA) mencatat bahan bakar hidrogen (hydrogen fuel) memiliki peran penting dalam mendukung transisi dari energi fosil ke energi baru-terbarukan (EBT). Namun data tahun 2020 porsi penggunaan bahan bakar jenis ini masih di bawah 0,1% dari total konsumsi energi final dunia. Hanya saja porsinya ditargetkan terus naik dalam beberapa dekade mendatang. Apalagi mengingat proyeksi market hidrogen global pada 2050 adalah sebesar 2.5 triliun dollar, jadi harus benar-benar dipersiapkan dari sekarang jika PT Pertamina ingin menjadi leading pada ekonomi hidrogen di masa mendatang.
Karena itu, seperti di Amerika, ekonomi hidrogen perlu segera digalakkan di semua wilayah di Indonesia, karena masing-masing wilayah memiliki resource yang berbeda khususnya pada bahan baku produksi energi hidrogen ini. Sebagai contoh, wilayah yang memiliki kekayaan batubara dan biomassa, maka teknologi hidrogen akan berprioritas pada gasifikasi, sementara wilayah dengan sumber daya gas alam berlimpah, maka teknologi hidrogen bisa berfokus pada steam methane reforming atau methane pyrolysis, sedangkan wilayah dengan sumber daya pesisir pantai bisa memanfaatkan teknologi elektrolisis.
Semuanya, diperuntukkan untuk menangkap peluang ekspor jika demand di dalam negeri belum begitu besar. Saat ini sudah ada permintaan ekspor hidrogen Indonesia, antara lain dari Singapura. Sumber kekayaan alam terutama energi Indonesia yang melimpah membuat negara lain, seperti Australia, dipastikan juga melirik hidrogen dari Indonesia.
Maka kebutuhan hidrogen akan semakin besar. Belum lagi bila dimanfaatkan pula untuk kebutuhan otomotif, di mana sudah ada perusahaan otomotif yang akan memasarkan produknya ke Indonesia. Toyota Indonesia lewat PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) misalnya. Perusahaan ini sudah memasarkan secara global Toyota Mirai sejak 2014. Mobil yang menggunakan sel bahan bakar dengan mengubah hidrogen dan oksigen jadi listrik dan air itu pun segera meluncur di jalanan Tanah Air.
Data Kementerian ESDM tahun 2022, selama ini hidrogen telah dimanfaatkan di Indonesia dalam sektor industri, terutama sebagai bahan baku pupuk. Konsumsi hidrogen di Indonesia saat ini berkisar 1,75 juta ton per tahun, dengan pemanfaatan didominasi untuk urea (88%), amonia (4%) dan kilang minyak (2%). Kementerian ESDM dalam upaya mendukung pengembangan Hidrogen Hijau telah menyusun dokumen peta jalan nasional hidrogen dan amonia yang berisi rencana penerapan hidrogen di Indonesia hingga tahun 2060, yang mencakup regulasi, standar, infrastruktur, teknologi, supply-demand, dan lain-lain. Peta jalan nasional ini diharapkan semakin membuat perusahaan energi leluasa dan bergairah untuk berbisnis hidrogen baik untuk konsumsi dalam negeri maupun ekspor. (*)