SURABAYA (global-news.co.id) – Legislator menilai usulan Walikota Surabaya Eri Cahyadi terkait pemberian dana operasional Ketua Rukun Tetangga (RT) sebesar Rp200 ribu dan Rukun Warga (RW) Rp300 perlu ditinjau ulang dengan mengukur kekuatan belanja anggaran.
“Kami setuju saja rencana itu, tetapi dengan syarat target pendapatan tercapai. Tahun ini saja target pendapatan banyak yang meleset,” kata anggota Komisi A DPRD Surabaya Imam Syafi’i, Selasa (12/9/2023).
Menurutnya, wacana tersebut perlu ditinjau kembali dengan mengukur kekuatan belanja, karena anggaran Pemkot Surabaya terbatas sedangkan belanja operasional tinggi.
Di sisi lain, target pendapatan banyak yang tak tercapai. Bahkan saat ini seluruh dinas di lingkungan Pemkot tengah melakukan rasionalisasi anggaran.
Imam mengatakan, belanja operasional Pemkot terbilang tinggi. Misalnya untuk memberikan gaji kepada ASN, outsourcing, dan insentif bagi Kader Surabaya Hebat (KSH), RT/RW serta LPMK saja mencapai hampir Rp8 triliun.
Bila nanti pada 2024 ditambahkan pemberian dana operasional ke masing-masing RT/RW, maka akan sangat menguras dan membebani APBD Surabaya.
“Belanja operasional cukup tinggi. Gaji itu hampir Rp8 triliun. Sedangkan saat ini di seluruh dinas terjadi rasionalisasi anggaran, karena uang itu memang tidak ada,” ujar legislator NasDem ini.
Imam meminta wacana pemberian dana operasional tiap-tiap RT/RW itu ditunda. Dia khawatir Pemkot akan semakin terbebani. Sementara para ketua RT dan RW nantinya malah merasa diberi harapan palsu apabila rencana itu tidak jadi terlaksana.
Ia justru mendorong Pemkot Surabaya agar bekerja sama dengan PDAM Surya Sembada dan PLN untuk membuat kebijakan insentif atau subsidi yang pro terhadap bangunan Balai RW.
“Justru kalau niatnya dana operasional itu untuk bayar listrik dan air, kenapa nggak langsung kerja sama dengan PDAM dan PLN. Jadi tidak berupa uang melainkan ada insentif atau subsidi khusus bangunan balai RW,” kata Imam.
Walikota Surabaya Eri Cahyadi sebelumnya menyatakan, anggaran operasional Ketua RT/RW tersebut diperuntukkan mendukung berbagai kegiatan positif masyarakat di Balai RW.
“Kalau selama ini RT/RW ada honor insentifnya, maka pada tahun 2024 dimasukkan anggaran buat operasionalnya. Mungkin (anggaran operasional) per RW Rp300 ribu, per RT Rp200 ribu. Misalnya untuk kegiatan RW, bayar listrik dan sebagainya,” ujarnya.
Cak Eri, panggilan akrabnya, menyampaikan ingin menjadikan Balai RW di Surabaya sebagai episentrum atau pusat dari berbagai kegiatan positif masyarakat.
Lebih dari itu, kata dia, Balai RW juga diharapkan menjadi ruang untuk menggerakkan semangat gotong-royong dan kerukunan antarwarga. (pur)