Oleh Masdawi Dahlan*
PROSES pengusutan kasus pembunuhan Brigadir Joshua Hutabarat (Brigadir J) yang tewas ditembak oleh atasanya sendiri, Irjen Pol Ferdy Sambo (FS), membuka tabir kebohongan yang selama ini sering dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum (APH). Ternyata kebenaran akhirnya akan tetap menang dan kebohongan atau kebatihan akan terbongkar.
Kasus ini mengingatkan kebenaran firman Allah SWT dalam Al Quran yang berbunyi : “Wamakaru wamakarallah, wallahu hairul makirin ”, yang artinya : “Mereka bisa melakukan tipu daya, Allah membalas tipu daya dan Allah sebaik baik pembalas tipu daya “. (QS Ali Imron 54)
Pada saat awal kejadian bisa saja sebuah kasus ditutupi oleh keangkuhan manusia, namun pasti tidak bertahan lama kasus itu akan terbongkar. Kebatilan itu memunculkan bau busuk dan aroma itu akan terkuak dan akan membuka lebar penglihatan manusia.
Allah SWT berfirman : ‘’Jaalhaqqu wazahaqalbatil innalbatila kana zahuka “. Artinya jika datang kebenaran maka akan hancur kebatilan, karena sesungguhnya kebatilan itu pasti akan hancur ’’.
Ketika Allah SWT akan menampilkan kekuatan-Nya untuk membuka tabir kebohongan manusia, maka Allah akan buka juga kebohongan lain yang dilakukan manusia terkait dengan kejadian lainnya. Itulah cara indah Allah SWT menunjukkan kekuasaan-Nya. Manusia yang angkuh akhirnya bertekuk lutut karena apa yang selama ini ditutupi karena keangkuhan, kekuasaan dan harta yang digenggamnya, akan terbongkar juga.
Kasus yang tak kalah besar dengan tragedi tewasnya Brigadir J adalah kasus KM-50 yang menewaskan 6 orang laskar FPI. Namun pada saat kasus tewasnya 6 laskar FPI yang juga mati karena tertembak peluru oknum aparat, respon public tidak begitu dahsyat seperti tewasnya Brigadir J. Dukungan public khususnya para netizen media social untuk mengusut tuntas secara adil dan transparan dalam kasus tewasnya lascar FPI tidak sebesar dukungannya pada kasus tewasnya Brigadir J.
Kondisi itu jika dianalisa dari sudut pandang social politik keagamaan tampak ada benang merahnya, karena kasus tewasnya 6 laskar FPI sangat kental nuansa politisnya. Enam laskas FPI dianggap menjadi bagian dari kekuatan pendukung kelompok umat Islam yang selama ini dikesankan menjadi oposisi pemerintah. Sementara pada saat yang bersamaan dari kalangan umat Islam terdapat polarisasi orientasi politik, yakni ada kalangan umat Islam pro oposisi dan umat Islam yang mesra dengan rezim.
Kasus tewasnya 6 laskar FPI kurang maksimal mendapat dukungan umat Islam untuk disuarakan agar kasus itu diusut secara tuntas jujur dan adil, karena sebagian umat Islam banyak yang tidak mendukung atau bahkan berseberangan dengan FPI, akibatnya tewasnya 6 laskar FPI kurang mendapat dukungan politik. Bahkan mungkin sebagian umat Islam ada yang “senang” atau menyalahkan pihak lascar FPI karena dianggap telah melakukan tindakan yang tidak tepat dan dianggap bertentangan dengan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin.
Saat itu ada yang berharap akan mendapat dukungan dari kelompok non Islam, tapi dalam kasus 6 laskar FPI jelas akan kesulitan. Sehingga berjalanlah penanganan kasus penembakan atas 6 laskar FPI sesuai dengan mikanisme yang sangat mengecewakan, karena konon dalam kasus tersebut semua terdakwa akhirnya divonis bebas karena dianggap tidak bersalah. Tindakannya melakukan penembakan terharap 6 laskar FPI dinilai sebagai upaya membela diri.
Kasus penembakan yang menewaskan Brigadir J, sungguh luar biasa respon public luas yang menuntut agar kasus itu diusut secara jujur transparan objektif dan tuntas. Hampir semua elemen masyarakat di negeri ini memberikan respon yang kuat agar kasus itu diusut tuntas jujur dan objektif. Bukan hanya dari kalangan oposisi pemerintah, namun dari kalangan pejabat pemerintah sendiri hingga Presiden Jokowi juga meminta agar kasus itu dibuka lebar dan pelakunya dihukum seberat- beratnya.
Sejumlah purnawirawan TNI maupun purnawirawan Polri memberikan atensi dan dukungan yang kuat agar kasus Brigadir J itu diusut tuntas. Mereka sama-sama melihat ada kejanggalan besar dalam kasus ini. Yang awalnya dilaporkan berawal dari tembak menembak antara dua ajudan FS yang dipicu dugaan pelecehan seksual yang katanya dilakukan Brigadir J terhadap istri FS.
Bukan hanya kalangan orang non muslim, karena Brigadir J secara kebetulan non muslim, namun hampir semua elemen dalam umat Islam juga meminta agar kasus tewasnya Brigadir J diusut tuntas terbuka jujur dan adil. Umat Islam ingin agar kasus ini diusut tuntas terbuka dan jujur karena terkait dengan prinsip kemanusiaan universal dan penegakan hukum yang sama dan adil oleh aparat penegak hukum. Tidak boleh ada rekayasa sekalipun pelakunya adalah oknum pejabat negara. Tuntutan penangan atas kasus Brigadir J itu menggemuruh menjadi kekuatan yang dahsyat agar kasus itu diusut terbuka jujur tuntas dan adil.
Walhasil dari kasus tewasnya Brigadir J inilah, kini public mulai menguak tentang adanya kebatilan lain yang sebelumnya juga diduga disembunyikan oleh oknum aparat penegak hukum. Yaitu berupa dugaan ada judi online dan penyalahgunaan penanganan narkoba dan berbagai manuver kebijakan yang dinilai sangat merusak moralitas bangsa, akhirnya terkuat sebagai rembesan dari kasus tewasnya Brigadir J. Polri saat ini pun gencar memberantas judi online.
Mantan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo bahkan diduga memimpin konsorsium 303 judi online. Konsorsium tersebut disebut-sebut melibatkan sejumlah jenderal dan anggota polisi lainnya. Informasi tersebut pun kini viral di sosial media dan menjadi pembicaraan publik.
Hal itu pula yang membuat Ferdy Sambo disebut “raja” di Polri. Istilah “Kerajaan Sambo” sendiri diungkap Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Mahfud MD saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/8/2022).
Yang menarik, sebagian pengamat dan ahli hukum memberikan analisa kuat ada benang merah yang terang pelaku kasus penembakan Brigadir J ini dengan pelaku kasus tewasnya 6 laskar FPI. Alasannya ada dugaan kuat terbunuhnya 6 laskar FPI ada kemiripan model eksekusi yang menewaskan Brigadir J.
Misalnya dengan cara menghilangkan barang bukti dan merekayasa cerita proses kematian korban. Sehingga para pengamat menilai kemungkinan kasus tewasnya laskar FPI dilakukan oleh tim yang bekerja secara profesional. Alvin Lim, seorang pengacara, melalui Refly Harun Cannel, mengutarakan secara terbuka tentang dugaan kuat keterkaitan kasus yang terkenal dengan nama KM-50 itu dengan kasus tewasnya Brigadir J.
Kalau analisa ini benar, tentu pemerintah dalam hal ini pihak Mabes Polri atau pihak terkait lainnya perlu membuka lagi kasus tewasnya 6 laskar FPI. Ini penting dilakukan agar keadilan hukum bisa makin terang menderang dinegeri ini. Agar keadilan bisa tercipta dinegeri ini, sehingg negeri ini bisa menata dan membangun penegakan hukum dengan jujur dan adil sebagai prasyarat datangnya rahmat Allah SWT.
Kalau analisa para pengamat itu benar, juga mengandung arti bahwa itulah cara indah Allah SWT menunjukkan kekuasannya yang selama ini diingkari oleh manusia sombong dan angkuh. Mereka tidak sadar bahwa Allah SWT pencipta dan penguasa yang tiada tandingan atas alam semesta. Manusia bisa merekayasa sesuatu, Allah juga bisa merekayasa, namun sabaik-baik rekayasa adalah milik Allah SWT.
Kasus tewasnya Brigadir J menunjukkan bahwa Allah SWT membongkar kebohongan kesombongan dan keangkuhan manusia dengan cara yang mudah gampang dan indah. Dari tewasnya Brigadir J ini maka terbongkarlah terang menderang betapa banyak oknum penegak hukum yang tidak taat hukum. Kasus tewasnya Brigadir J ini membuka benang merah jalan untuk dengan mudah mengusut apa dan siapa sebenarya pelaku pembuhuhan terhadap 6 laskar FPI. Terbunuhnya BJ ini juga membongkar ada praktik judi besar yang melibatkan oknum aparat penegak hukum yang sangat merusak moral bangsa. Terbunuhnya Brigadir J ini menjadi hikmah bagi bangsa Indonesia untuk kembali ke jalan yang lurus pada hati nurani dalam membangun negeri ini.
Ternyata masih banyak problem hukum dan penegakan keadilan yang tidak berjalan sebagaimana diharapkan. Bangsa ini harus mau belajar dari kesalahan yang dialaminya untuk kemudian melakukan perbaikan. Masih ada waktu dan belum terlambat untuk kembali pada hati nurani dan kejujuran. Jika semua elemen masyarakat khususnya aparat penegak hukum mau menyadari, insya Allah bangsa ini menjadi bangsa maju adil makmur dan rakyatnya hidup tenang dan sejahtera. Semoga! (*)
* Penulis adalah wartawan Global News.