Global-News.co.id
Metro Raya Utama

Pemkot Surabaya Terima Peta Bidang Tanah dan Sertifikat dari BPN

Walikota Surabaya Eri Cahyadi menerima penyerahan Peta Bidang Tanah (PBT) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) I dan II di ruang sidang walikota, Kamis (4/3/2021).

SURABAYA (global-news.co.id) – Walikota Surabaya Eri Cahyadi bersama jajaran Pemkot Surabaya menerima penyerahan Peta Bidang Tanah (PBT) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) I dan II di ruang sidang walikota, Kamis (4/3/2021).

Dalam kesempatan itu, BPN 1 menyerahkan sembilan sertifikat yang akan dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP) serta 14 Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan yang dikelola oleh Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT).

Sedangkan, untuk BPN II menyerahkan sebanyak 486 PBT. Rinciannya yakni 39 dikelola DPBT dan DPUBMT 447 PBT. Berikutnya 23 Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan.

Walikota Eri Cahyadi mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya dengan BPN dalam mengamankan aset milik negara. Dia menyebut, seluruh aset pemkot yang saat ini belum tersertifikat akan segera bersertifikat semuanya dalam waktu secepatnya. Jika dihitung sebenarnya akan rampung pada tahun 2025 tetapi dilakukan percepatan menjadi 2023 mendatang.

“Terima kasih atas dedikasi BPN, sudah membantu mengeluarkan sertifikat dan peta bidang sehingga kami tinggal meneruskan saja. Ini akan terus kami lakukan karena jumlahnya ribuan,” kata Walikota Eri Cahyadi seusai acara.

Walikota Eri Cahyadi menjelaskan, mengingat jumlah persil yang cukup banyak maka, dipastikan akan semaksimal mungkin rampung percepatan pada tahun 2023 mendatang. Termasuk sertifikat untuk jalan, tanah maupun fasiltas umum (fasum) yang diserahkan pengembang kepada pemerintah.

“Paling tidak sudah keluar PBTnya dahulu supaya bisa dimanfaatkan untuk masyarakat. Sebenarnya kalau dihitung penyelesaiannya bisa sampai 2025 tetapi kita percepat dengan dukungan dari berbagai pihak,” paparnya.

Tidak hanya itu, orang nomor satu di Kota Pahlawan ini memastikan minimal sudah keluar peta bidang agar aset negara itu bisa segera dapat dimanfaatkan dan digunakan untuk masyarakat. Makanya, ia meminta dengan sangat agar kolaborasi seperti saat ini terus dijaga dan semakin ditingkatkan. “Saya berharap kolaborasi yang lebih hebat lagi dari sekarang, supaya kalau bisa kurang dari 2023 sudah kelar, akan lebih bagus,” tegasnya.

Dalam waktu dekat, mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bapekko) ini pun bakal membentuk pasukan atau tim khusus untuk membantu meringankan beban BPN yang diambil dari jajaran Pemkot Surabaya. Mulai dari menyiapkan tim sebagai pengukur hingga administrasi. Tujuannya, agar beban terkurangi sehingga diupayakan akan kelar sebelum targetnya.

“Dan percepatan di tahun berikutnya. Kita juga akan sampaikan kepada masyarakat bahwa jumlah yang belum tersertifikat itu berapa jumlahnya dan di mana saja lokasinya. Lalu disampaikan pula bahwa ini sedang menuju sertifikat,” jelas dia.

Sementara itu, Kepala BPN 1 Kota Surabaya Kartono Agustiyanto berupaya semaksimal mungkin agar target 2023 dapat terlampaui. Bahkan, dia memastikan hingga sampai hari ini jumlah persil yang belum tersertifikat sudah semakin berkurang. “Berkurang terus. Kita akan maksimalkan, ini juga mendapat dorongan dan dukungan dari KPK. Pada 2023 harus tuntas,” pungkasnya. pur

baca juga :

Insiden Berdarah FPI-Polisi, Jasa Marga Sebut CCTV Tol Rusak saat Kejadian

Redaksi Global News

Imbas Corona, Perludem Desak KPU Tinjau Ulang Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020

Redaksi Global News

Walikota Surabaya Jadi Pembicara di Markas PBB

nasir nasir