Banjir yang melanda sejumlah daerah yang selama ini menjadi sentra beras di Jatim, ternyata tak terlalu berdampak pada stabilitas pangan.
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim mencatat, hingga 22 Februari 2021 luas lahan puso di Jatim 6 hektare dari total luas tanam padi 796.607 hektare (ha) atau persentase puso terhadap luas tanam 0,001 %. “Imbas banjir terhadap pertanian adalah kerusakan pada pertanaman dan juga terjadi puso. Namun dari hasil laporan terpantau jumlah puso relatif kecil dan masih bisa dilakukan panen. Secara umum, produksi padi di Jatim masih terkendali,” kata Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim Ir Hadi Sulistyo, Rabu (24/2/2021).
Dijelaskan Hadi Sulistyo daerah terdampak banjir pada Februari 2021 (periode 16 s/d 22 Februari 2021) meliputi Kabupaten Lumajang, dengan luas keadaan banjir 269 ha dari luas tanam 31 ribu ha dan persentase puso terhadap luas tanam sebesar 0,02%.
Kabupaten Jombang dengan luas keadaan banjir 220 ha dari luas tanam 27 ribu ha dan persentase puso terhadap luas tanam sebesar 0%. Kabupaten Nganjuk dengan luas keadaan banjir 56 ha dari luas tanam 31 ribu ha dan persentase puso terhadap luas tanam sebesar 0%. Kabupaten Madiun dengan luas keadaan banjir 0 ha dari luas tanam 31 ribu ha dan persentase puso terhadap luas tanam sebesar 0%. Kabupaten Pasuruan dengan luas keadaan banjir 0 ha dari luas tanam 35,7 ribu ha dan persentase puso terhadap luas tanam sebesar 0%. Kabupaten Kediri dengan luas keadaan banjir 0 ha dari luas tanam 26,9 ribu ha dan persentase puso terhadap luas tanam sebesar 0%. Kabupaten Sidoarjo dengan luas keadaan banjir 77,3 ha dari luas tanam 1,06 ribu ha dan persentase puso terhadap luas tanam sebesar 0,19 %.
Dengan kondisi ini, Hadi Sulistyo optimistis kontribusi Jatim terhadap produksi padi nasional tidak terganggu. Untuk diketahui produksi padi pada tahun 2020 sebesar 10,02 juta ton GKG (menurut angka sementara BPS 2020), naik 2,02 persen dibandingkan tahun 2019, setara dengan 5,76 juta ton beras. Kontribusi Jatim terhadap produksi padi nasional mencapai 18,17% atau paling tinggi di Indonesia. Sedangkan jumlah konsumsi beras penduduk Provinsi Jatim selama tahun 2018, 2019, dan 2020 berturut-turut sebesar 4,20 juta ton, 4,22 juta ton dan 4,26 juta ton beras. Pertumbuhan konsumsi beras ini umumnya meningkat bersamaan dengan bertambahnya jumlah penduduk.
Dijelaskan Hadi Sulistyo kondisi banjir pada 2020 – 2021, telah diprediksi dan dilakukan antisipasi serta mitigasi. Sebagai langkah antisipasi dan mitigasi terhadap La Nina atau iklim basah dengan tingkat curah hujan tinggi, Kementerian Pertanian telah melakukan imbauan pada Oktober dan ditindaklanjuti oleh Pemprov Jatim dengan melakukan mapping wilayah rawan banjir, memantau early warning system dan informasi BMKG, serta mengoptimalkan Brigade Proteksi.
Karena itu sejak Oktober 2020 menjelang musim hujan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim melakukan langkah-langkah operasional dalam rangka kewaspadaan musim hujan 2020/2021 untuk pengamanan produksi.
“Untuk mengatasi lahan pertanian yang banjir dengan cara memompa in-out dari sawah serta rehabilitasi jaringan irigasi tersier dan kuarter, menggunakan benih tahan genangan (misal: Inpari 1-10, Inpari 29, Inpari 30, dan Ciherang), menerapkan Asuransi Usaha Tani Padi dan bantuan benih gratis bagi yang puso serta pasca panen dengan menggunakan pengering (dryer) dan RMU,” katanya.
Khusus bantuan dryer yang diberikan kepada para petani bertujuan untuk mempertahankan mutu hasil gabah petani, meningkatkan nilai tambah gabah, menjadi penyelamat saat panen musim hujan. Diharapkan Perum Bulog dapat hadir di tengah petani yang sedang panen untuk dapat menyerap hasil panennya, terutama di daerah yang harga Gabah Kering Panen (GKP) di bawah Harga Pokok Penjualan (HPP).
Hingga Februari ini pihaknya juga melakukan pengawalan terhadap peningkatan produksi melalui beberapa fasilitasi seperti benih, saprodi dan alat mesin pertanian. Selain itu juga melakukan optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana yang telah dialokasikan pada tahun sebelumnya untuk melakukan pengamanan produksi.
Wakil Ketua DPRD Jatim Anik Maslacha menjelaskan kebutuhan pangan selama ini terpenuhi dari produksi dalam negeri dan impor. Dalam kondisi pandemi Covid-19 dan trend pertumbuhan jumlah penduduk maka kebutuhan terhadap akses pangan impor menyebabkan rentannya ketahanan pangan sehingga berdampak terhadap aspek sosial, ekonomi dan bahkan politik. Oleh sebab itu, komoditas tanaman pangan terutama padi (beras) menjadi komoditas strategis dalam perekonomian dan ketahanan pangan, sehingga menjadi basis utama dalam pembangunan pertanian ke depan termasuk di Jatim. “Ini yang harus dijaga. Antisipasi dan mitigasi terhadap La Nina atau iklim basah dengan tingkat curah hujan tinggi harus dilakukan Pemprov Jatim bersama instansi terkait,” katanya.
Dengan antisipasi yang dilakukan, dia berharap Jatim mampu mempertahankan diri sebagai kota buffer stock pangan di Indonesia. Apalagi fakta di lapangan sektor yang mampu tumbuh positif ketika pandemi adalah pertanian. “Sepanjang 2021, kami berharap Pemprov Jatim menggenjot kinerja sehingga tetap dapat dicapai swasembada pangan berkelanjutan,” katanya. tis