JAKARTA (global-news.co.id) –
Struktur utang luar negeri (ULN) Indonesia diklaim tetap sehat oleh Bank Indonesia. Hal itu tercermin dari besarnya pangsa ULN berjangka panjang yang mencapai 89,3 persen dari total ULN. Namun klaim BI tersebut dimentahkan Salamuddin Daeng, ekonom dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) yang menyebut ULN saat ini sudah pada posisi membahayakan.
ULN, lanjut Salamuddin bukanlah bentuk kepercayaan masyarakat internasional kepada Indonesia. Melainkan kepercayaan dari pasar keuangan yang didasari karena Indonesia memberi imbal dan bunga yang lebih besar dibanding negara-negara lain.
“Mana ada negara lain yang memberikan bunga yang begitu besar kepada surat utang negara,” katanya dihubungi, Senin (18/1/2021).
Salamuddin menjelaskan di masa normal saja bayar utang itu berat, apalagi di masa pandemi ini yang lebih berat.
“Tahun pertama mungkin masih bisa selamat, tahun kedua harus segera membayar bunga yang lebih besar dari penerimaan utang. Tahun ketiga kita sudah tidak bisa lagi membayar bunga. Ini jelas membahayakan kalau tidak ada perubahan,” katanya.
Selain beban berat bayar utang, Salamuddin Daeng juga mengatakan pada 2021, ekonomi Indonesia akan mengalami dua tekanan. Pertama beban pemulihan ekonomi dari keterpurukan di tahun 2020 sebelum datangnya pandemi. Kedua, beban pemulihan Covid-19 yang tidak hanya disebabkan faktor ekonomi tapi juga politik dan sosial. “Pemulihan ekonomi ke depan semakin berat jika masyarakat kehilangan kepercayaan kepada pemerintah. Ini yang harus diperhatikan dan diantisipasi,” katanya.
Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir November 2020 mencapai 416,6 miliar dolar AS atau Rp 5.858,30 triliun. ULN tersebut terdiri dari ULN sektor publik (pemerintah dan Bank Sentral) sebesar 206,5 miliar dolar AS atau Rp 2.903,19 triliun dan ULN sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar 210,1 miliar dolar AS atau Rp 2.954,46 triliun.
Sedangkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat utang pemerintah hingga akhir Desember 2020 mencapai Rp 6.074,56 triliun. Dengan begitu, rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 36,68%.
“Secara nominal, posisi utang pemerintah pusat mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, hal ini disebabkan oleh pelemahan ekonomi akibat Covid-19 serta peningkatan kebutuhan pembiayaan untuk menangani masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional,” tulis Menteri Keuangan Sri Mulyani seperti dikutip pada buku APBN Kita, Minggu (17/1/2021).
Saat ini posisi utang tersebut diketahui mengalami kenaikan hingga 27,1% dibanding 2019 yang sebesar Rp4.778 triliun. Tahun 2019 lalu, rasio utang pemerintah terhadap PDB juga lebih rendah, yaitu 29,8 persen.
Kemenkeu memastikan komposisi utang pemerintah tetap dijaga dalam batas tertentu sebagai pengendalian risiko sekaligus menjaga keseimbangan makro ekonomi, di mana Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 mengatur batasan maksimal rasio utang pemerintah adalah 60%. Komposisi utang saat ini didominasi dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN).
Atas kenaikan utang itu, BI mengklaim ULN Pemerintah tetap dikelola secara hati-hati, kredibel dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas, yang diantaranya mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (23,8 persen dari total ULN Pemerintah), sektor konstruksi (16,6 persen), sektor jasa pendidikan (16,6 persen), dan sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (11,8 persen), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (11,2 persen). Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. jef, akt