Global-News.co.id
Indeks Metro Raya Utama

PPDB, Dewan Kesulitan Intervensi untuk Sekolah Swasta

Hikmah Bafaqih

SURABAYA (global-news.co.id) –
Menjelang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di tengah pandemi COVID-19, setiap sekolah baik negeri maupun swasta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan. Semua dilarang bergerombol baik orangtua maupun anak didik. Karena pendaftaran bisa dilakukan secara online.
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Hikmah Bafaqih menegaskan sesuai SE Mendikbud disebutkan jika semua sekolah dalam melaksanakan PPDB diminta mematuhi protokol kesehatan. Dengan begitu semua sekolah diminta mematuhi aturan yang ada dan mempersiapkan pendaftaran secara online.
Sementara untuk uang pendaftaran bagi negeri, dewan bisa melakukan intervensi, namun kalau kalangan swasta sebatas mengimbau, mengingat akibat pandemi ini banyak orangtua yang kehilangan pekerjaan.
“Jujur kalau negeri, kami bisa melakukan intervensi, tapi kalau swasta kita susah intervensi. Sebab pembiayaan mereka banyak yang mandiri juga. Tapi tetap bagi yang miskin, setidaknya bisa dihimbau untuk gratis agar ada subsidi silang dengan mereka yang mampu,”tegas politikus asal PKB Jatim, Jumat (24/4/2020).
Lebih lanjut ditambahkan, kalau sekolah negeri sesuai aturan sudah diatur. Apalagi di situasi bencana seperti saat ini, jangan sampai membebani orangtua calon siswa, utamanya yang miskin. Orangtua diperbolehkan untuk mengangsur. “Yang pasti jangan sampai membebani. Termasuk sejumlah sekolah swasta. Karena masyarakat saat ini sudah terbebani untuk makan dan tingginya biaya hidup sehari- hari. Apalagi di saat bersamaan harus membayar biaya sekolah, harus ada kebijakan khusus, “lanjutnya.
Seperti diketahui, sejumlah masyarakat mengeluhkan dana yang harus disediakan untuk PPDB. Untuk sekolah negeri barangkali tidak ada masalah, karena ada kebijakan khusus akibat dari pandemi corona. Tapi untuk sekolah swasta biasanya aturannya saklek.
Itupula yang dirasakan sejumlah warga di Surabaya.
“Saya bekerja sebagai asisten rumah tangga. Sudah tiga bulan ini diliburkan. Sementara suami seorang satpam perumahan, kini gajinya dipotong karena kantornya ada efisiensi dampak corona. Kehidupan keluarga kami sangat sulit, ” kata Yanti (35).
Dia mengaku ada anak tiga yang harus ditanggung. Saat situasi seperti ini, untuk makan saja dia berharap ada bantuan perorangan atau pemerintah.
“Kalau masih bayar masuk SMP swasta, kami tidak mampu. Kami memilih anak tidak usah sekolah karena tidak ada biaya,” ungkapnya seraya menitikkan airmata. ani, cty

baca juga :

1.463 Sapi Terjangkit, Penularan PMK di Magetan Meluas

Tragedi Kanjuruhan: Mahfud Sebut Penggunaan Gas Air Mata Sebabkan 133 Orang Meninggal

Redaksi Global News

Pemkot Surabaya Percepat Pengerjaan Saluran melalui Dana Kelurahan

Redaksi Global News