SURABAYA (global-news.co.id)–
Kebijakan pemerintah untuk stay at home atau di rumah saja guna mencegah penyebaran virus corona baru atau COVID-19, tidak saja membuat nasib UMKM kelimpungan. Tapi juga para petani dan nelayan yang tidak memperoleh pendapatan karena tidak bisa memasarkan produknya ke pasar tradisional atau luar kota. Akibatnya perekonomian mereka sangat terdampak. Kondisi ekonomi mereka babak belur. Apalagi jika memiliki pinjaman di bank untuk modal kerja.
Karena itu anggota Komisi B DPRD Jatim Dwi Hari Cahyono berharap agar petani dan nelayan juga dibebaskan dari angsuran berikut bunga bank seiring pandemi virus COVID-19. Mereka berhak mendapatkan relaksasi kredit seperti yang diterima UMKM. Dia berharap pemerintah lewat presiden memberikan instruksi ke seluruh bank untuk membebaskan mereka selama wabah belum selesai.
“Meski wabah sudah selesai, kami pesimistis mereka dapat mengembalikan pinjaman beserta bunganya. Mengingat perekonomian dan daya beli masyarakat masih rendah akibat banyaknya PHK,”tegas pria yang juga Ketua FPKS, Senin (27/4/2020).
Untuk itu, dibutuhkan kebijakan pemerintah baik pusat maupun provinsi untuk mengeluarkan kebijakan membebaskan para petani dan nelayan dari pinjaman dan bunga. Sebaliknya mereka dapat mengangsur jika perekonomian bangsa sudah benar-benar membaik.
Diakui Dwi yang pernah duduk sebagai anggota DPRD Kab Malang ini, untuk mendesak ke Presiden agar mengeluarkan kebijakan tersebut bukanlah hal mudah. Karenanya dia meminta kepada Ketua Umum Partai untuk menginstruksikan kadernya yang duduk di DPR RI menyuarakan persoalan tersebut.
“Memang bukan hal yang mudah mendesak presiden untuk mengeluarkan kebijakan tersebut. Tapi saya yakin lewat kader kita yang duduk di DPR RI, Insya Allah suaranya akan didengar,” harap Dwi di akhir pembicaraan. ani, cty