Global-News.co.id
Indeks Nasional Utama

PBNU Dukung KPK, Kiai Said: NU Jihad Lawan Korupsi

DUKUNG KPK: Ketua KPK Agus Rahardjo bergandengan tangan dengan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siraj, Yenny Wahid pengurus Muslimat NU, Robikin M Has Ketua Bidang Hukum PBNU, dan Rumadi Ketua Lakesdam NU di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (11/7/2017).

JAKARTA (global-news.co.id)-Kinerja DPR RI yang membentuk panitia khusus (Pansus) Hak Angket DPR RI terhadap Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK), mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Tidak hanya itu saja, sejumlah pimpinan organisasi masyarakat (Ormas) Islam di Indonesia pun mendukung langkah KPK untuk terus menangkap para koruptor.

Dukungan terhadap KPK inipun diperlihatkan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siroj yang datang bersama putri Presiden ke-4 KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Yenny Wahid. Kehadiran petinggi PBNU ini untuk memberi dukungan kepada lembaga antirasuah tersebut.

Kiai Said menegaskan, meski banyak pihak yang ‘menyerang’ dan menganggap KPK tak dibutuhkan lagi, pihaknya menilai pemerintah masih membutuhkan lembaga yang berdiri sejak 2004 lalu itu. “Kami tetap mendukung di belakang KPK, sampai hari ini negara butuh KPK. Karena harapan rakyat,” kata dia di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (11/7/2017).

Kiai Said menyatakan, keberadaan KPK masih dibutuhkan Indonesia lantaran penegakan hukum yang dilakukan Polri, Kejaksaan dan pengadilan belum berjalan maksimal. “Makanya sampai sekarang masih dibutuhkan. Nanti kalau sudah clear betul, enggak ada korupsi, baru KPK sudah nggak dibutuhkan,” tuturnya.

Karenanya, PBNU akan mendukung KPK untuk mengadakan jihad melawan korupsi. “NU dengan KPK sepakat untuk mengadakan jihad melawan korupsi. Sama dengan kami MoU dengan BNN, jihad melawan narkoba. Jadi sebenarnya ini kewajiban kita semua,” ujar Kiai Said.

Terkaiat manuver yang dilakukan DPR dengan membentuk Pansus Hak Angket untuk mencari kesalahan KPK, Kiai Said enggan berkomentar. “Sampai sekarang KPK masih dibutuhkan,” tegasnya.

Diakui Kiai Said, PBNU prihatin‎ terhadap kondisi lembaga pimpinan Agus Rahardjo Cs yang saat ini tengah diserang oleh segelintir oknum yang merasa terganggu akan kinerja KPK. “Memang akhir-akhir ini kita semua tahulah, ada upaya untuk melemahkan KPK. Bahkan, KPK ini bakal dijadikan yang akan ramai-ramai dikeroyok, nah ini saya prihatin,” ujar Kiai Said.

‎Padahal, sambung Kiai Said, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah gencar-gencarnya mendengungkan revolusi mental yang salah satu programnya menggalakkan pemberantasan korupsi di Indonesia. “Namun, di tengah-tengah reformasi, yang katanya Pak Jokowi revolusi mental, ternyata ada sebagian kelompok yang berniat tidak baik. Jelas, indikasinya akan melemahkan penegakan hukum,” kata Kiai Said.

Di tempat yang sama, Yenny Wahid mengatakan, kedatangannya untuk mendukung penuh KPK. Dia tak ingin ada upaya pelemahan terhadap pemberantasan korupsi dalam segi apapun. “Justru fungsi dan peran KPK harus diperkuat, sehingga cita-cita kita bersama bangsa Indonesia untuk tidak ada korupsi di negara ini bisa tercapai,” kata Mbak Yenny sapaan akrabnya.

“Kami ingin memberikan dukungan moral, dukungan politis juga,” imbuhnya.

Seperti diketahui, saat ini DPR tengah menggulirkan Pansus Hak Angket terhadap KPK yang bertujuan untuk mengevaluasi kerja-kerja pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK selama ini. Tak hanya lewat Pansus, komentar miring soal keberadaan KPK pun dilontarkan sejumlah wakil rakyat. Salah satunya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Fahri menyampaikan bahwa keberadaan lembaga seperti KPK sudah tidak diperlukan lagi. Menurut Fahri, KPK yang seharusnya bekerja untuk menunjang pemerintah, justru kini sudah berada di luar batas kewenangan. * cni, okz, lpt

baca juga :

Dugaan Korupsi di Dua Cabang, Bank Jatim Hormati Proses Hukum Yang Sedang Berjalan

Redaksi Global News

Kemajuan Daerah Tergantung Pimpinan, Ikhtiar dan Dukungan Publik

gas

Usai Ikut Pelatihan, 60 Pengusaha IKM Siap Bangkit

gas