Dra Nyai Hj Masruroh Wahid MSi, ketua PW Muslimat NU Jatim.
SURABAYA (global-news.co.id) – Pimpinan Wilayah (PW) Muslimat NU Jawa Timur akan meneken Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan Bank Jatim untuk pengelolaan iuran anggota (i’anah syahriyah).
MoU akan dilakukan saat workshop Penguatan Layanan Pendidikan Usia Dini di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Sabtu (7/1) dan Minggu (8/1). “Agar pengelolaan iuran tertata secara profesional, PW akan meneken MoU dengan Bank Jatim,” tutur Ketua PW Muslimat NU Jatim, Dra Nyai Hj Masruroh Wahid MSi, Jumat (6/1).
“Kemarin-kemarin itu kan selalu iuran tapi tidak optimal karena pengelolaanya kurang profesional. Nah sekarang eranya kan perbankan dan keuangan digital, maka kita MoU dengan Bank Jatim,” tandasnya.
Sebenarnya, pola pengumpulan iuran anggota dengan menggandeng Bank Jatim sudah dilakukan Pimpinan Cabang (PC) Muslimat NU Jombang lewat program Gerakan 1000 Rupiah, disusul kemudian PC Kota Pasuruan.
Namun mengacu hasil Kongres XVII di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, 23-27 November, di AD-ART iuran bukan Rp 1.000 tapi Rp 2.000. “Ya nanti kalau bisa kita sesuaikan dengan AD-ART biar pas dengan aturan organisasi,” jelasnya.
Meski demikian, Masruroh menegaskan, PW tetap mengedepankan musyawarah dengan cabang-cabang kira-kira yang gampang seperti apa dan akan dikelola Bank Jatim.
“Setelah MoU diteken nanti kami inginkan Bank Jatim menindaklanjuti dan memberikan instruksi pada cabang Bank Jatim untuk melakukan kerjasama dengan cabang Muslimat NU,” jelasnya.
Grand Design PAUD
Terkait workshop, Masruroh menuturkan dalam kegiatan ini akan dibicarakan grand design PAUD di Jatim serta peluang yang bisa diambil Muslimat NU. “Supaya PAUD ini tak tersisihkan,” ujarnya.
Terlebih selama ini, katanya, dari sisi anggaran belum optimal karena anggaran PAUD di Pemprov Jatim masih ada di PKK, belum pada organisasi-organisasi pelaksana yang lain seperti Muslimat NU.
“Belum optimal kalau soal anggaran, karena itu nanti kita ingin ada perbaikan-perbaikan supaya lebih berkeadilan,” paparnya.
Apalagi jumlah PAUD di bawah naungan Muslimat NU tidak sedikit. “Karena itu kita menghadirkan pihak DPRD (Ketua DPRD Jatim Abdul Halim Iskandar, red) sebagai pembuat regulasi,” tandasnya.• rdl