Global-News.co.id
Utama

Paguyuban Sopir Taksi Ancam Mogok Lebih Besar

GN?Istimewa Ribuan sopir taksi di Jakarta melakukan aksi mogok bersama.
GN?Istimewa
Ribuan sopir taksi di Jakarta melakukan aksi mogok bersama.

JAKARTA (Global News)-Perwakilan Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat (PPAD), mengatakan, pertemuan mereka dengan Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika, di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (22/3/2016), tidak menemui hasil. Mereka pun mengancam akan melakukan mogok nasional.
Dalam jumpa pers di Kominfo, Selasa (22/3/2016) Humas PPAD Suharto menyampaikan ancamannya. “Hasilnya tidak bisa ditutup Uber dan Grab, ” ujar Suharto. “Kami akan melakukan aksi nasional, di Lombok besok akan aksi yang sama untuk tutup Grab dan Uber,” jelas Suharto. “Kami merapatkan barisan. Memkominfo tidak memayungi masyarakat nya,” jelas dia lagi.
Suharto memberi penjelasan, bahwa Uber dan Grab ada koperasi. Jadi, diberi alasan yang bisa menutup gubernur atau Menhub. “Ini aneh ada perusahaan ilegal tapi nggak bisa nutup. Kami minta konsolidasi dari perusahaan perusahaan taksi agar tidak bergerak lagi pada hari nanti,” jelas dia. “Kami masih konsolidasikan kapan aksi besarnya,” ungkap Suharto.
Pertemuan selama kurang lebih dua jam tersebut berlangsung alot. Ia menyatakan dalam pertemuan tersebut Rudiantara menolak untuk menutup aplikasi tranportasi itu, dan menyatakan bukan kementerian itu yang berhak menutup. Namun ketika ditanyakan, Rudiantara justru mengelak tidak tahu pihak yang berhak.
Sementara itu, ribuan pengemudi taksi melakukan unjuk rasa demontarsi di depan Kemenetrian Komunikasi dan Informatika.
Sebelumnya, Ignasius Jonan, Menteri Perhubungan, telah mengirimkan surat rekomendasi permohonan untuk memblokir aplikasi Uber dan GrabCar ke Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Sekadar diketahui demo besar besaran dilakukan pengemudi kendaraan roda empat konvensional terhadap perusahaan transportasi berbasis aplikasi. Menanggapi hal tersebut, pihak Grab mengaku telah memiliki badan hukum untuk mengikuti semua regulasi yang dibuat pemerintah.
“Kami mendorong aktif mitra kami untuk membentuk badan hukum yang sesuai, yaitu badan hukum koperasi,” ujar Managing Director Grab Indonesia, Ridzki Kramadibrata kepada wartawan usia jumpa pers di kantor Kemenkopolhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakpus, Selasa (22/3/2016).
Ia menjelaskan badan hukum mitra koperasi ini mewakili rakyat banyak. Hal tersebut sesuai dengan salah satu misi Grab yaitu untuk mensejakterakan mitra pengemudinya. “Jadi sejak Desember 2015 kami sudah melakukan pengajuan untuk badan hukum mitra koperasi kami. Alhamdulillah Rabu lalu badan hukum tersebut sudah terbentuk dan segera mendorong mitra kami untuk mengajukan lisensi untuk angkutan umum sewa sebagaimana araham pemerintah juga. Dan akhir minggu lalu sudah disampaikan oleh mitra kami ke pemerintah terkait,” jelas Ridzki. Lalu apa yang akan dilakukan pihak Grab saat nanti terjadi kesetaraan harga? “Kami tidak bisa menjawab itu, karena merupakan ranah pemerintah,” tutupnya.
Sementara itu para pengemudi taksi non aplikasi berencana akan melakukan aksi unjuk rasa bahkan mogok nasional hingga Jumat. Namun demikian, Kapolda Metro Jaya Irjen Moehgiyarto menegaskan pihaknya belum menerima pemberitahuan ke aparat polisi untuk aksi besok.
Moehgiyarto akan menindak tegas bila Rabu (23/3/2016) sopir taksi kembali turun ke jalan untuk aksi demo.
“Ya melanggar dia, kan tidak ada izinnya. Kan izinnya hari ini sudah selesai, jadi kalau dia mau melakukan demo lagi maka dia perlu melakukan pembukaan izin, kan pemberitahuan kepada kita,” jelas Moechgiyarto pada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta.
Kapolda mengingatkan apabila massa sopir taksi hendak melakukan aksi demo lagi, maka harus memberikan pemberitahuan kepada aparat polisi. Ini dilakukan agar polisi bisa mengamankan aksi tersebut.
“Maksudnya pemberitahuan ini supaya pihak kepolisian akan mengamankan dengan baik, dalam arti bahwa dia akan menjelaskan apa-apa saja yang akan disampaikan. Kemudian unjuk rasa ini ditujukan kemana? Nah itu lah yang akan dijembatani oleh pihak Polri supaya mudah nanti pada saat unjuk rasa menyampaikan perwakilannya itu disampaikan kemana dan akan ditampung,” paparnya. (dtc/ssn/faz)

baca juga :

Terima Bantuan, Pemkot Surabaya Janji Segera Distribusikan ke Warga Terdampak COVID-19

Korban Bus Sriwijaya Bertambah, Menhub Warning Sopir Bus

Redaksi Global News

Khofifah Minta Puskesmas Jatim Dirikan Posko Corona

Redaksi Global News