Turunkan Stunting, Wagub Emil Ajak Seluruh Elemen Masyarakat Terlibat

Wagub Emil E.Dardak, bersama Plt Kepala BBTKLPP Surabaya Budi Hidayat (3 dari kiri) , Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit-Kemenkes RI, Hanung Sugihantono (2 dari kanan), Kadinkes Jatim, Kohar Hari Santoso (kanan), dan beberapa relawan usai memasangkan rompi relawan secara simbolis dalam seminar penanganan stunting di Gedung Grahadi, Senin (23/12/2019).

SURABAYA (global-news.co.id) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengajak seluruh elemen masyarakat terlibat dalam penurunan angka stunting yang masih cukup tinggi. Wakil Gubernur Jatim, Emil E.Dardak mengatakan, meski sudah mengalami penurunan dibanding lima tahun silam, namun angka stunting di Jatim masih cukup tinggi.

“Kata kuncinya, kita tidak bisa hanya mengandalkan aparatur sipil negara (ASN) dan tidak bisa ditangani hari ini selesai, harus dilakukan kontinyu. Ini harus dilakukan seluruh elemen masyarakat, termasuk menggandeng ormas NU yang sudah mengakar,” ujar Wagub Emil pada seminar bertajuk  “Bebas Stunting: Generasi Sehat, SDM Unggul untuk Membangun Peradaban Budaya Bangsa Maju” di Gedung Grahadi, Senin (23/12/2019).

Dalam seminar yang digagas Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Surabaya bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tersebut, Emil mengungkap angka stunting di Jatim saat ini 32,81%, relatif tinggi dibanding angka nasional yang 30%. Angka tersebut sudah turun dibanding lima tahun silam yang 35,8%.

Ditegaskan, stunting bukan hanya masalah postur tapi masalah tumbuh kembang dan optimalisasi kemampuan termasuk kemampuan intelektual yang bisa berpengaruh dalam kehidupan seseorang. “Ini bukan masalah sekunder, tapi  masalah primer. Jangan bicara Indonesia emas pada 2045 nanti kalau belum bisa menjadikan anak-anak di generasi emas ini bebas stunting,” tandas Emil.

Dia mengakui Jatim disorot angka stunting-nya karena penduduk Jatim  adalah yang terbanyak kedua di Indonesia,  sekitar 40 juta.  Karena itulah pembentukan relawan  diharapkan bisa meningkatkan daya deteksi dini terhadap risiko stunting secara pro aktif. “Kata kunci dalam public health adalah deteksi dini. Kebetulan relawan yang dibentuk ini untuk sementara dari kalangan Muslimat dan Fatayat NU. Diharapkan bisa dilakukan monitoring terhadap wanita hamil sehingga bisa diketahui berisiko terhadap kekurangan gizi kronis, sehingga kita bisa segera melakukan intervensi” jelasnya.

Menurut Emil upaya yang dilakukan Pemprov Jatim dalam penanganan stunting tidak hanya melibatkan Dinas Kesehatan saja melainkan juga sejumlah dinas terkait seperti Dinas PU untuk memastikan hunian yang layak. “Intervensi yang dilakukan Pemprov antara lain bantuan gizi dan kesehatan lingkungan,” jelasnya.

Emil menjelaskan target di tahun 2020 menurunkan angka stunting secara signifikan. “Penurunan stunting di Jatim setiap tahun rata-rata 1% yaitu 5% dalam 5 tahun. Masa sih tahun depan tidak bisa lebih,” ujarnya berharap.

Untuk mengakselerasi target tersebut, lanjutnya, lokus penanganan stunting di Jatim bakal ditambah menjadi lebih dari 20 kabupaten dari 12 kabupaten yang sudah dilakukan.

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit-Kementerian Kesehatan RI,  dr Anung Sugihantono MKes, menegaskan,  di akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)  yaitu pada 2024, angka stunting nasional ditargetkan turun hingga di bawah 20%. Mendasarkan data Riset Kesehatan Dasar 2018, angkanya masih 30,8%, tapi berdasarkan pemantauan di akhir 2019 ini sudah turun menjadi 27,9%.

“Pemerintah menargetkan angka di bawah 20% yang maknanya kemudian, bahwa stunting bukan persoalan kesehatan masyarakat. Di negara maju manapun, stunting itu ada, tapi angkanya rendah banget. WHO membuat angka potong 20, kalau di bawah itu bukan persoalan kesehatan masyarakat melainkan jadi persoalan kesehatan orang per orang karena karakteristik yang berbeda-beda,” terang Anung.

Mengutip pernyataan Menteri Kesehatan, Anung mengatakan untuk menyelesaikan persoalan stunting perlu memaksimalkan konvergensi seluruh sektor lembaga dan masyarakat. Yang kedua, yang perlu ditekankan lagi adalah menggeser atau mengembalikan peran Puskesmas ke arah promotif dan preventif sehingga Puskesmas itu tidak lagi bangga kalau melayani pasien yang banyak. “Tapi bangganya kalau posyandunya bisa aktif, kalau upaya kesehatan masyarakatnya bisa aktif, kalau dari rumah-rumah yang bisa dikunjungi banyak dan menemukan secara dini persoalan yang ada di tingkat keluarga dan diselesaikan bersama masyarakat. Ini yang dimaksud penguatan konvergensi,” tandasnya.

Pada kesempatan itu Dinkes Jatim juga meluncurkan Sistem Informasi Pencegahan dan Deteksi Stunting (SI-GADIS) sebagai tools yang bisa diakses dan dimanfaatkan secara umum untuk membantu memberikan informasi dan edukasi mengenai stunting. Aplikasi ini akan membantu mendeteksi faktor risiko stunting pada wanita usia subur (WUS). Dalam hal ini membantu memonitor kondisi kesehatan ibu hamil sehingga bisa diketahui risiko terhadap kekurangan gizi kronis. Dengan begitu bisa segera dilakukan intervensi untuk mencegah terjadinya stunting pada anak yang dikandungnya.

“Seminar Bebas Stunting, pembentukan relawan, dan aplikasi SI-GADIS ini sebagai upaya integratif dan komprehensif dalam mendukung upaya pencegahan dan pengendalian penyakit dalam penurunan kejadian stunting di Jatim dan Wilayah Layanan BBTKLPP Surabaya,” kata dr Budi Hidayat MKes, Plt Kepala BBTKLPP Surabaya.ret