Tahun Politik dan Daya Beli

 

Tahun 2018 hanya menunggu hitungan hari saja. Berbagai prediksi terlontar dari berbagai kalangan. Baik politik hingga ekonomi. Ekonomi dan politik mendapat porsi yang cukup dominan untuk disoroti. Ini menjadi maklum, karena tahun depan merupakan tahun politik. Sementara, sektor ekonomi tak kalah menariknya untuk kita simak.

Beberapa waktu lalu, sektor ekonomi cukup banyak mendapat sorotan yakni melemahnya daya beli yang mengakibatkan, sejumlah toko ritel yang bergururan sepanjang 2017. Mulai dari WTC Mangga Dua dan Glodok yang sepi ditinggal pembeli, lalu penutupan cabang yang dilakukan Matahari, Lotus, Debenhams, GAP hingga PT Modern Sevel Indonesia pengelola 7-Eleven (Sevel) yang gulung tikar. Sementara di kota-kota lainnya, seperti Surabaya sejumlah mal dan pasar moderen lainnya mulai berkurang pengunjungnya.

Lalu berbagai kalangan saling melontarkan pendapatnya dengan berbagai argumentasi. Ada yang mengatakan, hal tersebut merupakan pertanda bahwa daya beli masyarakat melesu. Namun ada pula yang bilang bahwa hal itu merupakan imbas dari pola kebiasaan masyarakat yang kini cenderung memilih untuk berbelanja online.

lalu bagaimana dengan tahun 2018? Seperti diketahui, tahun politik akan dimulai pada 2018 yang diharapkan akan menjadi pendorong daya beli masyarakat. Selain ada pemilihan kepala daerah (Pilkada), pada tahun depan partai politik (parpol) akan mulai melakukan persiapan jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Pada 2017 daya beli masyarakat memang menunjukkan tren yang kurang menggembirakan. Pada kuartal III 2017, pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar 4,93 persen, atau lebih rendah dibandingkan kuartal sebelumnya yang sebesar 4,95 persen. Meskipun daya beli masyarakat kita tetap tumbuh, tapi tidak setinggi yang diharapkan.

Hanya saja yang perlu kita cermati di tahun 2018 ada suatu motor baru yang mendorong daya beli masyarakat, yaitu belanja politik

pada tahun ini akan ada 131 pilkada yang digelar serentak. Namun, pada tahun depan jumlahnya lebih tinggi yaitu 171 pilkada. Hal ini dinilai akan mendorong daya beli masyarakat melalui belanja parpol. Sepanjang 2017 ada 131 pilkada, tahun 2018  akan ada 171 pilkada. Misalnya order atribut partai, aktivitas kampanye politik di daerah bisa menjadi transfusi bagaimana kekayaan itu bisa didistribusikan dari pusat ke daerah.

Selain itu, pada akhir 2018 parpol juga akan mulai melakukan persiapan jelang Pilpres 2019. Ini akan banyak dana dari pusat yang akan dikirim ke daerah sehingga menimbulkan kegiatan ekonomi yang bisa meningkatkan daya beli masyarakat. Kemudian di kuartal akhir tahun depan kampanye pilpres sudah mulai berjalan. Jadi, elastisitas terhadap belanja politik terhadap konsumsi domestik cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan transfer cash dari pusat ke daerah dalam bentuk aktivitas kampanye. Ini dalam jangka pendek bisa membantu daya beli masyarakat menengah ke bawah

Bertolak pada kenyatan itulah, diharapkan kebijakan pemerintah yang mampu menggenjot belanja masyarakat. Selain itu, suhu politik yang terjaga di tahun depan juga perlu dijaga sehingga masyarakat tidak menahan belanja. Konsistensi kebijakan harus mengacu kepada hal memacu sektor usaha tumbuh. Kedua politiknya kondusif tidak menimbulkan figur-figur yang bisa memecah belah masyarakat. (*)