SURABAYA (Global-News.co.id) – Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jatim bersinergi dengan Pemprov Jatim, 38 pemerintah kabupaten/kota, Satgas Pangan serta pelaku usaha menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (27/2/2026).
Dalan forum ini mereka sepakat memperkuat komitmen dalam menjaga stabilitas harga dan digitalisasi transaksi keuangan daerah untuk ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.
“Konsolidasi level pimpinan lembaga/instansi se-Jawa Timur merupakan wujud nyata sinergi Bank Indonesia dengan pemerintah daerah serta seluruh instansi anggota TPID dan TP2DD se-Jawa Timur dalam mendukung pertumbuhan Jawa Timur yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya tahan,” kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jatim Ibrahim saat memaparkan kondisi perekonomian, perkembangan inflasi dan digitalisasi di Jawa Timur.
Ibrahim menekankan kewaspadaan terhadap harga pangan strategis, seperti daging ayam, telur, dan cabai, yang berpotensi menekan inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), khususnya pada momen Ramadhan – Idul Fitri 2026.
Ibrahim turut memaparkan kondisi disparitas harga dan pasokan komoditas yang masih terjadi antarwilayah di Jawa Timur dan menekankan pentingnya sinergi intradaerah untuk mencukupi kebutuhan pangan dan stabilitas harga. “TPID se-Jawa Timur terus berupaya menjaga stabilitas melalui penguatan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi publik,” jelas Ibrahim.
Sementara itu Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan Jatim sebagai lumbung pangan nasional, perlu memperkuat kerjasama intraprovinsi dan antarprovinsi guna mendukung pemerataan distribusi pangan. Jatim secara aktif mengantisipasi potensi curah hujan tinggi dengan melakukan operasi modifikasi cuaca yang terbukti berhasil meminimalisir bencana hidrometeorologi, termasuk dampaknya terhadap perekonomian.
Khofifah juga menegaskan mengenai pentingnya percepatan ekosistem digital dan orkestrasi peta jalan digitalisasi daerah.
Arahan ini sejalan dengan pernyataan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur Ibrahim, bahwa percepatan dan perluasan digitalisasi pendapatan dan belanja daerah perlu terus diperkuat melalui berbagai inovasi kebijakan dan program serta menghimbau untuk selalu melakukan monitoring dan evaluasi peta jalan TP2DD daerah. Bank Indonesia siap mendukung sinergi dan inovasi pemerintah daerah sekaligus mengawal Jawa Timur dalam digital championship TP2DD.
Pada rapat level pimpinan tersebut juga dibahas mengenai strategi percepatan dan perluasan digitalisasi daerah sebagai upaya menjaga kemandirian fiskal dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Sebagai bentuk penguatan program pengendalian inflasi khususnya menjelang HBKN Idul Fitri 1447 H, dilakukan peluncuran program Etalase Pengendalian Inflasi Kabupaten/Kota (EPIK) Mobile Jawa Timur 2026 oleh Gubenur Jatim bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Sekdprov Jatim dan bupati/walikota se-Jawa Timur.
EPIK Mobile merupakan platform distribusi pemasaran keliling yang mengefisienkan rantai pasok dengan menghubungkan produsen secara langsung dengan masyarakat.
Program awal ini bersinergi dengan 15 kabupaten/kota di Jawa Timur dan Bulog yang menjual produk dengan harga terjangkau. Komoditas yang dijual berupa beras SPHP, beras Jatim Cettar (hasil korporasi petani binaan Provinsi Jawa Timur), minyak goreng, dan gula pasir. (tis)