SURABAYA (global-news.co.id) – Tim Pengkaji dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, Ratna Dwi Wulandari, menilai adanya polemik pemecatan kader kesehatan di Kota Surabaya, Jatim, akibat kurangnya sosialisasi dari pemerintah kota setempat.
Ratna Dwi Wulandari, Kamis (3/3), mengatakan, pihaknya telah mengurai akar masalah adanya polemik kader kesehatan yang berubah menjadi Kader Surabaya Hebat yang disusul dengan pemangkasan jumlah kader dalam rapat dengar pendapat di Komisi D DPRD Surabaya pada Selasa (1/3).
“Kenapa muncul keresahan karena sistem ini pergantiannya mendadak. Mungkin sosialisasinya belum cukup waktu, penataan pranata juga belum cukup waktu, sudah diimplementasikan. Inilah yang membuat muncul kegaduhan itu,” ujarnya.
Ia kembali mengatakan, seandainya waktu antara kajian ini dengan implementasinya cukup waktu, maka bisa dilakukan uji publik dulu sehingga bisa mengantisipasi permasalahan yang muncul.
Menurut dia, kemungkinan efisiensi terhadap keberadaan kader kesehatan dimunculkan untuk menyikapi kebutuhan terhadap anggaran.
“Seandainya ketika postur anggaran ini memungkinkan dengan jumlah kebutuhan yang ada ya silahkan saja. Tapi pemerintah kota kan punya prioritas anggaran. Tapi itu bukan dalam area kajian saya,” katanya.
Ratna menjelaskan, kajian yang dilakukannya berorientasi pada rasionalisasi tugas kader. Kenyataan di masyarakat, seringkali seorang kader mengemban tugas yang banyak seperti kader jumantik, kader kesehatan dan kader lingkungan menjalankan peran yang banyak tapi sendiri-sendiri.
“Ini yang membuat saya melakukan kajian agar kader itu terstruktur. Apakah memungkinkan tugas-tugas ini lebih ditata. Saya rasa dengan kajian ini kalau ditindak-lanjuti dengan baik akan menata terhadap beban kader itu sendiri,” ujarnya.
Menurut Ratna, restrukturisasi ini perlu peningkatan kapasitas kader dan penataan instrumen.
Untuk peningkatan kapasitas kader tidak hanya dilakukan oleh dinas kesehatan, karena kader ini menjalankan tugas dari organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya.
Ratna kembali mengatakan, saat pertemuan dengan Dinas Kesehatan Surabaya dan sejumlah OPD terkait, dirinya sudah menyampaikan, kalau program ini dibutuhkan pranata lain untuk back up.
“Pranata apa itu, kita perlu mempersiapkan RT, RW, dasa wisma. Sehingga kader ini bisa koordinasi dengan pranata tersebut supaya tugas kader akan semakin ringan,” katanya.
Walikota Surabaya Eri Cahyadi sebelumnya mengumpulkan seluruh kader kesehatan di Gedung Convention Hall, Kota Surabaya, Rabu (2/3), guna menjelaskan adanya kabar pemecatan hingga keterlambatan insentif kader.
Eri menegaskan, tidak ada perbedaan antara kader satu dengan lainnya serta tidak ada kader yang dipecat. Kader yang selama ini telah berkontribusi masih bertugas sebagai anggota, sedangkan tiga orang kader yang masuk di dalam Surat Keputusan (SK) Kader Surabaya Hebat bertugas sebagai koordinatornya.
“Jadi, bagi anggota kader sebelumnya, maupun itu yang berpendidikan SD, tidak berijazah dan sudah lanjut usia (lansia) itu jadi anggotanya. Makannya saya bilang, kader ini semuanya sama, meskipun koordinator, meskipun anggota, tetap sama Rp400 ribu insentifnya. Makanya, saya bingung ada yang bilang lulusan SD nggak dipakai lagi,” kata Eri. (pur)