Pamekasan kembali dilanda banjir, Selasa (1/3/2022). Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa Rabu (2/3/22) didampingi Bupati Pamekasan Baddrut Tamam meninjau lokasi terdampak banjir di Dusun Tengah Desa Sumedangan Kecamatan Pademawu, Pondok Pesantren Nasrul Ulum dan pusat dapur umum di Kecamatan Pamekasan.
Oleh Masdawi Dahlan
DI sela-sela mendampingi Gubernur Khofifah, Bupati Baddrut Tamam mengatakan ada 14 desa dan kelurahan di dua kecamtan yakni Kecamatan Pamekasan dan Pademawu yang terdampak banjir, dan ada 3.670 rumah Kepala Keluarga dengan sekitar 14 ribu warga yang harus mendapatkan kepastian aman dan mendapatkan makanan yang cukup.
“Banjir ini tidak hanya karena dampak hujan tetapi karena factor alam lain yang memang perlu kajian dan pekerjaan cepat, diantaranya adalah sungai Semajid yang memang harus ada pengerukan. Saya atas nama pemerintah dan masyarakat Pamekasan menyampaikan terimakasih kepada Ibu Gubernur dan seluruh staf atas kerja cepatnya,” kata Baddrut Tamam.
Gubernur Khofifah mengaku telah mempersiapkan pompa air dan ala-alat berat terkait lainnya. Alat berat ini, kata dia, bisa segera dioperasikan untuk membantu pengerukan, karena banjir terjadi bukan hanya karena pendangkalan namun juga karena memang penyempitan. Karena itu harus secara sistematic beberapa titik harus dilakukan pengerukan.
“Sekarang kita siapkan alat eskavator dan mudah-mudahan nanti ini akan bisa lebih sistemik dengan melihat tanggul yang jebol kemarin, saya minta kepada dinas sumber daya air Jatim untuk menyiapkan DID nya, kita maksimalkan untuk mendapatkan alokasi anggaran apakah di APBD 2022 atau di APBD murni 2023,” katanya.
Dia berharap tidak hujan lagi, sehingga sungainya cepat surut dan bisa dipompa. Dikatakan ada dua alat pemompa air tapi harus nunggu sungainya sedikit surut karena ini harus ada tempat pembuangan. Dalam waktu satu sampai dua jam sungai sudah mulai surut, maka saat itu sudah bisa dipompa.
“Jadi ada hal yang memang harus kita selesaikan dalam jangka pendek, ada hal pada kebutuhan strategis jangka panjang. Tanggul dan pengerukan itu strategis jangka panjangnya. Cuma harus disiapkan secara sistematis, tapi sekarang sudah kita cicil pengerukannya,” tuturnya.
Dalam kunjungannya menemui warga terdampak banjir di Dusun Tengah Desa Sumedangan Pademawu, Gubernur menaiki perahu karet didampingi Bupati Baddrut Tamam. Saat bertemu warga Khofifah juga memberi bantuan makanan dan bahan sembako lainnya. Usai di Sumedangan, Khofifah meninjau pusat dapur umum di pendopo Kecamatan Pamekasan dan Pesantren Nasrul Ulum yang juga terdampak banjir.
Agus Priambodo, Kepala Bidang Pendayagunaan dan Pengelolaan Sumberdaya Air Dinas PUPR Pamekasan mengatakan banjir besar kali ini disebabkan oleh bertemunya aliran air dari empat sungai yang masuk ke sungai Semajid, yakni Sungai Klampar, Sungai Kalowang dan Sungai Jombang.
“Jadi makanya daerah Patemon, Sinhaji, pokoknya sepanjang sungai Samiran sama Semajid itu terjadi luberan air dari sungai ditambah adanya memang pasang di muara sungai. Karena empat sungai itu jadi satu di Gurem, masuk ke sungai Semajid,” jelas Agus.
Agus mengaku sudah datang ke muara sungai di Majungan dan air sudah surut. Dia berharap agar tidak ada lagi hujan di hulu. Sungai Samiran ini hulunya sebagian besar juga di perbatasan Pamekasan-Sampang dan saat ini Sampang juga banjir.
Terkait dengan langkah yang akan dilakukan, Agus mengaku tahun ini Pemkab Pamekasan tengah mengalokasikan dana untuk membangun alat pendeteksi dini banjir atau early warning system. Alat ini secara otomatis memberitahukan kondisi tinggi muka air sehingga memudahkan melakukan kesiap siagaan untuk menghindari dampak banjir.
Tentang perlunya early warning system ini, mantan Wakil Bupati Pamekasam Dr Kadarisman Sastrodiwirjo sangat mendukungnya. Dia bilang banjir itu tidak bisa ditolak karena kehendak tuhan. Yang perlu dipikirkan, kata dia, pemberitahuan lebih awal sehingga ada persiapan untuk mengamankan barang-barangnya dengan sistem peringatan dini.
“Karena itu mungkin orang teknis bisa melihat pada titik sekian seharusnya itu sudah lapor pada siapa yang berwenang disini. Itu yang lalu memberitahukan kepada camat dan lurah supaya dilakukan juga pemberitahuan secara berantai, kalau sudah ketinggian sekian. Pemerintah menyiapkan dapur umum untuk menyiapkan makanan. Dinas kesehatan persiapan, BNPB nyiapkan kalau terjadi bencana rumah roboh dan sebagainya,” terangnya.
Dalam jangka panjang, harus dilakukan penghijauan. Terkait dengan penghijauan ini, kata dia, ada data bahwa penghijauan Madura itu 3 % dari luas pulau. Padahal yang ideal 30 %. Menjadi 3 % ini karena ikut Jawa Timur. Jatim sudah 30 % termasuk Madura. Dengan Madura hanya 3 % sangat kurang. Selama ini pemerintah Jatim tidak serius dengan penghijauan di Madura.
Langkah berikutnya yang harus dilakukan adalah perawatan saluran air secara berkala. Gubernur harus turun karena masalah sungai ini kewenangannya provinsi. Bupati tidak punya kewenangan. Yang ketiga adalah bagaimana menyadarkan masyarakat untuk tidak buang sampah sembarang, tidak buat gundul hutan dan bukit. (*)