SURABAYA (global-news.co.id) – Keberadaan transportasi umum diperlukan guna meningkatkan pelayanan publik pada masyarakat. Pemkot Surabaya terus mendorong warganya beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik.
Oleh karena itu sebagai upaya untuk memaksimalkan moda transportasi umum, Pemkot Surabaya berencana mencanangkan program agar seluruh transportasi publik di Surabaya dapat terintegrasi dengan Trans Jatim.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya, Tundjung Iswandaru, mengatakan, angkutan umum yang akan terintegrasi, antara lain Suroboyo Bus (SB) dan Trans Semanggi Suroboyo (TSS).
Dalam hal ini Dishub Kota Surabaya juga akan melakukan penyesuaian tarif terhadap kedua bus tersebut yang akan disesuaikan dengan Trans Jatim. “Akan terintegrasi. Harganya belum final,” kata Tundjung Iswandaru, Selasa (19/12/2023).
Menurutnya, wacana tersebut masih akan dibicarakan dan membutuhkan koordinasi secara internal, khususnya dengan Dishub Jatim yang mengelola Trans Jatim. “Kita masih terus komunikasikan bersama Dishub Jatim,” lanjut Tundjung.
Berkenaan dengan wacana tersebut, kemungkinan tarif yang akan ditetapkan akan jauh lebih murah, terkhusus untuk penumpang yang melakukan transit. Baik dari SB atau TSS ke Trans Jatim maupun sebaliknya.
“Wacananya bisa jadi Rp 2.500 kalau pindah dari SB atau TSS ke Trans Jatim,” ujar dia.
Tundjung menuturkan integrasi pembayaran sedang dibahas melalui Raperda dan telah menunjukkan progress positif.
Ia mengklaim tinggal menunggu legalitas untuk eksekusi akhir. “Artinya, semua sudah sepakat. Muaranya setuju skema satu banding dua,” lanjut Tundjung.
Lebih jauh ia memaparkan, setiap penumpang SB atau TSS akan dikenakan dengan tarif normal. Selanjutnya, saat pindah menggunakan Trans Jatim hanya perlu membayar Rp 2.500, begitu juga sebaliknya.
Skema itu ditujukan agar masyarakat Kota Surabaya dapat beralih menggunakan jasa transportasi umum. “Mudah-mudahan ini dapat menarik penumpang lebih masif, sehingga masyarakat semakin tertarik naik angkutan umum,” ujar Tundjung.
Kemudahan pelayanan transportasi publik sangat diperlukan agar warga tak lagi mengandalkan kendaraan pribadi. Hal tersebut diharapkan dapat menimbulkan efek jangka panjang yang positif.
“Bisa mengurangi kemacetan, menekan angka kecelakaan, menekan polusi, hingga mendongkrak sektor ekonomi. Intinya, pemerintah tidak berorientasi pada profit. Melainkan terus berupaya memberi kemudahan akses pada masyarakat,” ujar dia. (ins, pur)