SURABAYA (global-news.co.id) – Walikota Surabaya, Eri Cahyadi dinyatakan masuk nominasi penerima Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha dari Presiden RI Joko Widodo.
“Ini penyemangat bagi saya dan jajaran Pemkot Surabaya. Saya juga sudah menyampaikan kepada tim penilai nasional bahwa sebenarnya bukan penghargaan yang dicari, tapi yang paling penting adalah hadirnya pemerintah kepada warganya,” kata Walikota Eri, Selasa (14/11/2023).
Menurutnya, pemerintah diketahui dekat apa tidak dengan rakyatnya, bermanfaat dan selalu hadir apa tidak kepada rakyatnya.
“Jadi, bukan penghargaan yang kami kejar, tapi dengan bimbingan dari Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri), kami bisa lebih bermakna untuk warga Kota Surabaya,” kata Cak Eri panggilan akrabnya.
Cak Eri menjelaskan, berbagai program yang telah dilakukannya selama menjabat Walikota Surabaya mulai dari penurunan kemiskinan, penurunan angka stunting hingga menaikkan perekonomian Surabaya, serta berbagai program lainnya.
Berbagai program itu pun banyak mendapatkan apresiasi dari tim penilai tim Penilai Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha dari Kemendagri.
Ia menyampaikan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Surabaya diapresiasi dan dinilai baik oleh tim penilai nasional. Bahkan, mereka menyampaikan kalau masuk nominasi 10 besar penerima tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha.
“Alhamdulillah program yang kami jalankan diperhatikan oleh pemerintah pusat, dan sekarang ini mereka langsung mengecek lapangan,” katanya.
Plh. Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Kemendagri Imelda sebelumnya mengapresiasi LPPD Surabaya sudah lebih bagus dibanding tahun-tahun sebelumnya. Bahkan, saat itu dia juga menyampaikan bahwa Wali Kota Eri masuk nominasi penerima tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha.
“Proses pengusulan sejumlah kepala daerah yang dinominasikan salah satunya adalah Wali Kota Surabaya. Masuk ke dalam 10 besar sebagai pelaksana laporan penyelenggaraan pemerintah terbaik yang akan menerima penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha,” kata Imelda.
Ia menegaskan, tanda kehormatan itu diperuntukkan bagi kepala daerah dan hanya diberikan sekali dalam seumur hidup. Ia juga menyampaikan bahwa Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha sudah berproses dengan pengiriman Profil Kepala Daerah, uraian jasa beserta rangkuman prestasi yang berhasil diraih.
Tahapan selanjutnya yang harus dilalui, lanjut dia, adalah pelaksanaan peninjauan Langsung kepada Pemerintah Daerah terkait. Hal ini dilakukan untuk memperoleh penjelasan secara langsung dari Kepala Daerah dengan menggunakan metode tanya jawab dan melakukan wawancara kepada masyarakat sebagai penerima manfaat pelaksanaan roda pemerintahan daerah.
“Peninjauan langsung ini kami lakukan sejak kemarin (13/11) hingga Selasa hari ini,” kata dia. (pur)