SURABAYA (global-news.co.id) – Prospek perekonomian domestik pada 2024-2025 diperkirakan tetap terjaga di tengah semakin tingginya ketidakpastian global. Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi dapat mencapai kisaran 4,7-5,5% pada 2024 dan akan meningkat 4,8-5,6% pada 2025. Inflasi akan tetap terkendali dalam rentang sasaran 2,5±1% pada 2024 dan 2025 didukung konsistensi kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Selain itu stabilitas eksternal dan sistem keuangan tetap terjaga dan digitalisasi juga terus berkembang pesat.
Demikian disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2023 yang digelar secara hybrid di Jakarta, Rabu (29/11/2023) malam. Perry menyebut berbagai tantangan global ke depan yang perlu dicermati mencakup perlambatan dan divergensi pertumbuhan ekonomi global, penurunan inflasi yang lambat, suku bunga negara maju yang lebih tinggi dan lebih lama, kuatnya mata uang dollar, serta pelarian modal dalam jumlah besar dari emerging markets ke negara maju. Untuk itu sinergi sebagai kunci dari prospek kinerja ekonomi Indonesia dalam melanjutkan ketahanan dan kebangkitan ekonomi terus diperkuat.
Menghadapi ketidakpastian global yang terus meningkat di tengah siklus ekonomi dan keuangan nasional yang masih berada di bawah kapasitas perekonomian potensial, bauran kebijakan BI akan terus diarahkan untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Bauran kebijakan tersebut terus disinergikan dengan kebijakan ekonomi nasional sekaligus sebagai pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Bank Indonesia dan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). “Arah bauran kebijakan Bank Indonesia pada tahun 2024 mencakup kebijakan moneter yang difokuskan pada stabilitas (pro-stability) khususnya pencapaian sasaran inflasi dan stabilitas nilai tukar Rupiah. Sementara empat kebijakan Bank Indonesia lainnya yaitu kebijakan makroprudensial, kebijakan sistem pembayaran, kebijakan pendalaman pasar uang dan pasar valas, dan kebijakan ekonomi keuangan inklusif dan hijau terus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (pro-growth),” kata Perry.
Untuk kebijakan moneter, papar Perry, arah kebijakan moneter Bank Indonesia pada 2024 tetap difokuskan pada tercapainya sasaran inflasi dan stabilitas nilai tukar Rupiah agar gejolak global tidak mengganggu stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan moneter pro-stability akan ditempuh dengan kebijakan suku bunga secara forward-looking dan pre-emptive untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan Pemerintah, stabilisasi nilai tukar rupiah agar tetap sejalan dengan pencapaian sasaran inflasi dan mendukung stabilitas eksternal, didukung operasi moneter pro-market untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan Bank Indonesia ke pasar keuangan dan perekonomian, termasuk daya tarik masuknya aliran portofolio asing, serta pengelolaan lalu lintas devisa sesuai kaidah internasional untuk mendukung stabilitas eksternal dan kecukupan cadangan devisa.
Untuk kebijakan makroprudensial, BI akan melanjutkan kebijakan makroprudensial longgar pada tahun 2024 untuk mendorong kredit dan pembiayaan perbankan yang optimal dengan tetap turut menjaga stabilitas sistem keuangan (SSK). Pelonggaran kebijakan makroprudensial ditempuh dengan tiga instrumen pokok yaitu peningkatan efektivitas Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dan pelonggaran seluruh instrumen kebijakan makroprudensial lainnya. Pelonggaran likuiditas dengan penurunan rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) dan terakhir penguatan surveilans SSK.
Untuk kebijakan sistem pembayaran akan terus diarahkan untuk akselerasi lebih lanjut ekonomi dan keuangan digital nasional sebagaimana Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025, struktur industri yang sehat dan efisien, serta infrastruktur aman dan andal, dengan fokus pada lima program yakni pengembangan BI-FAST yang interkoneksi, interoperabilitas, dan integrasi dengan Gerbang Pembayaran Nasional, pengembangan BI-RTGS Generasi ke-3 yang modern, multi-currency dan berstandar internasional, serta interkoneksi dengan modernisasi sistem operasi moneter Bank Indonesia, pengembangan pusat data transaksi pembayaran didukung inovasi dan pemanfaatan Artificial Intelligence.
Pengembangan Rupiah Digital sebagai satu-satunya alat pembayaran digital yang sah di Indonesia. Perluasan kerjasama sistem pembayaran ritel antarnegara melalui QRIS dan BI-FAST secara bilateral dengan negara ASEAN dan sejumlah negara Asia lainnya.
Untuk kebijakan pendalaman pasar uang dan pasar valas, menurut Perry, kebijakan pendalaman pasar uang terus diarahkan untuk terwujudnya pasar uang yang modern dan berstandar internasional, memperkuat efektivitas transmisi bauran kebijakan Bank Indonesia, serta mendukung pembiayaan bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Kebijakan pendalaman pasar uang dan pasar valas pada tahun 2024 akan difokuskan pada 4 program utama yaitu pengembangan produk untuk peningkatan volume dan likuiditas pasar uang dan pasar valas, penguatan mekanisme pasar yang efisien dalam pembentukan struktur suku bunga dan nilai tukar, penguatan konsolidasi pelaku pasar melalui Primary Dealers dan Asosiasi Pasar Uang dan Valuta Asing Indonesia (APUVINDO), serta pengembangan Central Counter Party Suku Bunga dan Nilai Tukar (CCP SBNT) dengan industri.
Sedangkan untuk kebijakan ekonomi-keuangan inklusif dan hijau, menurut Perry, BI akan terus memperkuat sinergi untuk mendorong akselerasi pengembangan ekonomi-keuangan inklusif dan hijau antara lain melalui pengembangan UMKM untuk memperkuat ketahanan dan kebangkitan ekonomi nasional. Penguatan UMKM dilakukan antara lain melalui peningkatan produktivitas UMKM terutama melalui pengembangan UMKM pangan yang sejalan dengan GNPIP, transformasi UMKM naik kelas melalui pengembangan UMKM ekspor dan UMKM hijau, serta penguatan dan perluasan program digitalisasi UMKM yg tidak hanya utk mendorong UMKM masuk ke ekosistem digital namun juga mengembangkan UMKM digital kreatif. Pelaksanaan program tersebut dilakukan melalui sinergi yang erat dengan K/L terkait dan didukung oleh seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia.
Dijelaskannya lima arah kebijakan Bank Indonesia tersebut diperkuat dengan sinergi kebijakan Bank Indonesia dan kebijakan fiskal Pemerintah untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Sinergi kebijakan Bank Indonesia juga diperkuat dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID), Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah, serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Transaksi Pemerintah Pusat dan Daerah (P2DD). Sinergi kebijakan antara Bank Indonesia dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong kredit/pembiayaan kepada dunia usaha juga akan terus diperkuat.
Dalam pertemuan tahun ini juga dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam kesempatan tersebut, Jokowi menyampaikan ucapan terima kasih atas sinergi yang telah terbangun sehingga proses pemulihan ekonomi berjalan dengan baik dan perekonomian Indonesia dalam kondisi stabil. Ke depan, dia berpesan pentingnya kita untuk terus optimistis namun tetap waspada untuk ketahanan dan kebangkitan ekonomi nasional. Untuk menopang momentum perekonomian yang berkelanjutan, strategi hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah merupakan penggerak perekonomian nasional.
Pada kesempatan tersebut, BI juga memberikan penghargaan Bank Indonesia Awards tahun 2023 kepada 64 mitra strategis yang berasal dari perbankan, korporasi, dan perorangan sebagai apresiasi dan sekaligus pengakuan nasional kepada para mitra kerja yang telah mendukung pelaksanaan tugas-tugas Bank Indonesia selama tahun 2023. Penghargaan ini juga merefleksikan jalinan sinergi antara Bank Indonesia dan para mitra strategis, bersama-sama Pemerintah, OJK, dan LPS dalam memperkuat ketahanan dan kebangkitan ekonomi nasional.
Untuk diketahui forum PTBI merupakan forum strategis yang diselenggarakan rutin setiap akhir tahun untuk menyampaikan pandangan Bank Indonesia mengenai kondisi perekonomian terkini, tantangan, prospek, dan arah bauran kebijakan Bank Indonesia, serta memperoleh arahan dari Presiden RI. Forum PTBI 2023 dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo, Pimpinan dan Anggota DPR dan DPD RI, Pimpinan Lembaga Negara, para Duta Besar negara sahabat, Menteri Kabinet Indonesia Maju, Ketua dan Anggota Dewan Komisioner OJK dan LPS, Gubernur Kepala Daerah, pimpinan perbankan dan korporasi, akademisi, media nasional, serta perwakilan sejumlah lembaga internasional. Masyarakat juga mengikuti rangkaian PTBI melalui siaran langsung pada kanal media sosial Bank Indonesia, serta Kantor Perwakilan Bank Indonesia di seluruh Indonesia dan luar negeri. (tis)