SURABAYA (global-news.co.id) –
Pemerintah Indonesia berencana memperpanjang relasi kereta cepat Jakarta-Bandung hingga ke Kota Surabaya, Jawa Timur. Dengan demikian, moda transportasi tersebut, nantinya menjadi kereta cepat Jakarta-Surabaya.
Walikota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mendukung penuh rencana pengembangan relasi kereta cepat itu. Apalagi, Kota Surabaya dan Jakarta merupakan salah satu pusat bisnis di Indonesia.
“Semoga yang disampaikan Pak Menteri (Perhubungan) bisa terwujud (kereta cepat) Surabaya-Jakarta. Karena bisnis banyak yang di Surabaya dan Jakarta,” kata Walikota Eri di sela even RUN HUB 2023 di Balai Kota Surabaya, Minggu (8/10/2023).
Menurutnya, apabila kereta cepat Jakarta-Surabaya terealisasi, maka masyarakat akan lebih banyak pilihan moda transportasi. Baik itu melalui jalur udara pesawat maupun kereta cepat.
“Sehingga transportasi akan banyak pilihan, melalui udara maupun kereta. Kita support penuh dan berdoa semoga bisa terwujud (kereta cepat) Surabaya-Jakarta,” ujarnya.
Meski demikian, Walikota Eri mengakui, saat ini belum ada pembahasan lebih lanjut antara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dengan Pemkot Surabaya soal rencana itu. Namun begitu, rencana ini sudah dimasukkan ke dalam blue print perencanaan Kemenhub.
“Belum disampaikan, dibahas, tapi itu yang dimasukkan Pak Menteri (Perhubungan) di perencanaan Kementerian Perhubungan. Semoga bisa terwujud,” imbuhnya.
Di tempat yang sama, Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi menjelaskan, bahwa pihaknya telah diperintahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membuat blue print rancangan dari Bandung ke Surabaya.
Menhub Budi juga menyatakan, pemerintah telah membuktikan kereta cepat Jakarta-Bandung bisa terealisasi. Karenanya, pihaknya kemudian membuat mapping atau rancangan dengan variabel-variabel tertentu yang membuat kereta api nanti lebih efisien. “Bayangkan Jakarta – Surabaya 3,5 jam,” ujarnya.
Menurut dia, variabel perhitungan itu salah satunya terkait dengan cost atau biaya. Perhitungan cost ini tentu memperhatikan jalur atau jalan mana saja yang akan dilalui oleh kereta cepat tersebut. “Nah, itu mempengaruhi. Terus cara, terus daya beli masyarakat, ini dihitung sebagai suatu optimalisasi,” ujarnya.
Namun begitu, Menhub Budi menegaskan, keberadaan kereta cepat itu bukan semata-mata untuk komersial. Keberadaan transportasi itu tentu harus ada tanggung jawab bersama baik pihak swasta atau pemerintah.
“Justru yang akan mendapatkan bangkitan ekonomi itu adalah kota-kota yang dilalui. Dan cost yang dikeluarkan pada kereta cepat, terbayarkan pada bangkitnya ekonomi di banyak daerah. Katakanlah Purwokerto, Cirebon, Jogja, Solo dan Surabaya, pasti akan kegiatan ekonomi bertambah,” kata dia. (pur)