NGANJUK (global-news.co.id) – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) meluncurkan Pil KB untuk ibu menyusui. Peluncuran dilaksanakan di Nganjuk karena kabupaten ini mempunyai prestasi pencapaian angka stunting di 9%.
“Itu kita apresiasi dan sebagai percontohan di daerah lain di Indonesia,” ujar Kepala BKKBN Pusat, dr Hasto Wardoyo SpOG (K), dalam acara peluncuran yang dilaksanakan di Pendopo Kabupaten Nganjuk, Rabu (19/1).
Dengan mengonsumsi Pil KB bagi ibu menyusui tersebut, air susu ibu (ASI) tetap lancar mengalir sehingga mencegah bayi kekurangan gizi. Dengan begitu Pil KB ini mendukung pelaksanaan ASI Eksklusif guna menghindarkan terjadinya stunting.
“ASI ibu akan mempunyai kualitas baik dan banyak keluar kalau sering disedot sama bayinya. Dokter menyarankan menyusui 3 jam sekali. Karena setiap 3 jam perut bayi kosong. Jadi Ngek Jel, bayi nangis langsung kasih ASI,” ujar mantan Bupati Kulon Progo ini.
Terkait Pil KB yang baru saja diluncurkan, Hasto menerangkan, pil hanya mengandung progesteron, sehingga tidak menghambat keluarnya ASI. “Selesai nifas bisa konsumsi pil ini, Insya Allah air susunya lebih baik,” tandasnya.
Hasto menyebutkan, dalam upaya penurunan stunting diperlukan pula peran dari remaja. “Remaja jangan hamil tidak dikehendaki. Angka kehamilan di Jawa Timur sudah bagus, tinggal kualitasnya diperbaiki,” katanya.
Stunting, lanjutnya, bisa dicegah dengan menyusui eksklusif selama 6 bulan dan ditambahi makanan sesuai saran dokter. Umur bayi 2 tahun ASI distop. “Perkembangan otak anak hanya sampai 1.000 hari, jadi di masa 1.000 hari harus benar-benar dijaga,” tegasnya.
Ditambahkan, stunting bukan keturunan genetik, stunting adalah anak terlantar akibat tidak diurus. “Stunting itu kondisi tidak tercapainya potensional dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan. Yang menyebabkan stunting itu, pertama sering sakit karena ASI tidak cukup dan kedua akibat makanan tidak cukup. Stunting pasti pendek, tapi yang pendek belum tentu stunting,” terangnya.
Ada beberapa kerugian karena stunting. Yang pertama tidak bisa tinggi, kedua kurang cerdas, dan ketiga di masa tua sering sakit. “Orang stunting itu kasihan. Dan mencegah stunting itu penting,” kata Hasto yang dalam peluncuran tersebut Hasto didampingi beberapa Deputi BKKBN serta Kepala Perwakilan BKKBN Jatim, Maria Ernawati.
Pada kesempatan itu, Plt Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi, mengatakan, di wilayahnya terdapat 180 ribu pasangan usia subur. Mereka potensi ber-KB ataupun punya anak banyak. “Di akhir tahun 2021, ibu hamil kurang lebih 6 ribu dan mereka itu objek sasaran penanganan penggunaan Pil KB. Minum Pil KB pasca melahirkan, ASI lancar, bayi sehat,” terangnya.
Dari 180 ribu pasangan, lanjutnya, yang ikut KB 120 ribu pasangan. “Ini artinya yang ikut KB baru 71%,” tandasnya.
Marhaen menyebut stunting adalah permasalahan wong cilik. Ini harus menjadi prioritas.
Angka stunting di Nganjuk pada 2018 sebesar 16,1%, tahun 2019 turun menjadi 11,48%. Pada 2020 turun lagi menjadi 11,01%, tahun 2021 turun jadi 9,63%. “Ini prestasi para kader, bukan prestasi kabupaten,” kata dia.
Marhaen menerangkan, keberhasilan penurunan stunting hingga 1 digit adalah hasil peran serta semua Forkompimda Nganjuk. “Intinya adalah gotong royong, kompak, dan di Nganjuk semua kompak. Nganjuk Guyup Rukun SAE Jaya Abadi. Dan Alhamdulilah Nganjuk mendapat 8 penghargaan terkait KB,” ujar Marhaen.
Selain gotong royong dalam menyukseskan program KB, khususnya penurunan stunting, Pemkab Nganjuk mempunyai komitmen membuat kebijakan terkait KB khususnya stunting dan mempunyai sebanyak 2500 kader KB.
Untuk mendukung penurunan stunting, Pemkab Nganjuk memberikan edukasi melalui sekolah, memberikan penyadaran ASI Ekslusif mengurai risiko stunting. “Target stunting di Nganjuk sebesar 5% dari jumlah penduduk,” ujarnya.
Ketua DPRD Jatim, Kusnadi, dalam kesempatan itu mengapresiasi Pemkab Nganjuk yang bisa menurunkan angka stunting di 9%. “Di bawah kepemimpinan bapak Bupati, stunting bisa teratasi di angka 1 digit. Melampaui target Pak Presiden yang 14%,” ujarnya.
Stunting di Indonesia masih menunjukkan angka yang tinggi. Diharapkan pada 2024 bisa memenuhi standar WHO, mencapai 14% dari jumlah penduduk Indonesia. “Dengan pencapaian melebihi target Presiden, Kabupaten Nganjuk bisa jadi percontohan di wilayah Jawa Timur,” kata Kusnadi. (ret)