JAKARTA (global-news.co.id) – Dalam laporan Majalah Tempo Edisi 21-27 Desember 2020 yang berjudul ‘Korupsi Bansos Kubu Banteng’ membuat Kepala Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief ikut bereaksi.
Pertanyaan Andi Arief mengerucut pada sosok yang oleh artikel itu disebut sebagai “Anak Pak Lurah”. “Benarkah Gibran ‘Anak Pak Lurah’?” ujarnya bertanya-tanya di akun Twitter pribadi, Minggu (20/12/2020).
Andi arief mengurai bahwa laporan Majalah Tempo tidak hanya mengulas fee Rp 10 ribu yang dikutip Juliari Batubara dari bantuan sosial (bansos) Covid-19 saat menjadi Menteri Sosial.
Juliari, sambung Andi Arief, juga disebut meminta kutipan sebesar 10 hingga 20 persen dari nilai pengadaan paket bansos. Alasannya, paket-paket itu ada pemiliknya, yakni politikus dan pejabat pemerintah.
“Untuk pengadaan goodie bag diserahkan ke Sritex atas rekomendasi dari Gibran. ‘Itu jatah anak Pak Lurah,’ kata sumber Tempo di Kemensos,” jelas Andi Arief.
Di dalam akun Twitter-nya, Andi Arief menjelaskan bahwa selain “Anak Pak Lurah” minta jatah pengadaan goodie bag, Juliari Batubara juga disebut menyewa jet pribadi menyambangi kantong-kantong PDIP.
“Termasuk bertemu dengan staf Puan Maharani menyerahkan tas berisi miliaran. Upeti bansos untuk Tim Banteng,” sambungnya.
Menurutnya, jika benar Gibran Rakabuming Raka berada dalam skema bancakan pengadaan bansos tersebut, maka Presiden Joko Widodo bergerak. “Walikota Goodie Bag. Pak Jokowi semestinya tahu apa yang sekarang harus dia lakukan,” tekannya.
Dalam artikel ini, sumber yang dihubungi Majalah Tempo menyebut bahwa masuknya nama Sritex merupakan rekomendasi putera Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. Hanya saja penyebutan untuk Gibran disamarkan oleh sumber itu dengan kode “Anak Pak Lurah”. Oleh Tempo, kode “Pak Lurah” disebut mengacu ke Jokowi.
Kementerian Sosial memesan tas bantuan sosial kepada PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex sebanyak 10 juta kantong. Padahal, semula, pengadaan tas itu akan diprioritaskan kepada usaha kecil-menengah. Dirut Sritex dan Gibran tidak merespon saat dimintai konfirmasi.
Atas laporan ini, tanda pagar #TangkapAnakPakLurah saat ini menjadi trending topic di jagad Twitter Indonesia, Minggu (20/12/2020) petang. Tagar tersebut juga trending seiring dengan topik ‘Gibran’ dan ‘Juliari Batubara’ sejak Minggu sore.
Dalam laporannya, Majalah Tempo menyebut Tim khusus Menteri Sosial Juliari Batubara diduga menampung fee dari perusahaan yang ditunjuk untuk mengadakan bantuan sosial bahan kebutuhan pokok. Mereka menunjuk perusahaan yang belum lama berdiri sebagai pemenang.
Paket bantuan itu disebut-sebut dikuasai sejumlah politikus dan pejabat negara. Duit suap disinyalir mengalir kepada calon kepala daerah dari PDIP. Seperti diketahui KPK menyita duit Rp 14,5 miliar dalam OTT pejabat Kemensos, Sabtu 5 Desember 2020.
Pemberian fulus itu diduga bertujuan agar Juliari dan anak buahnya memilih perusahaan Ardian dan Harry Juliari menyerahkan diri kepada komisi anti korupsi. Ardian dan Harry menjadi tersangka pemberi suap, sedangkan Juliari dan dua anak buahnya, Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono, menjadi tersangka penerima suap.
Dari pengusaha ini, Juliari diduga telah menerima suap senilai Rp 17 miliar. Duit ini dipungut dari pemotongan dana bantuan sosial sebesar Rp 10 ribu dari paket bahan pokok seharga Rp 300 ribu.
Selama delapan bulan ini, sudah 23,708 juta paket atau total senilai Rp 6,464 triliun yang disalurkan. “Diduga disepakati adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kementerian Sosial melalui Matheus Joko,” ujar Ketua KPK Firli seperti dikutip, Minggu (20/12/2020).
Pada Minggu 6 Desember lalu, setelah anak buahnya ditangkap KPK, Juliari menyerahkan diri kepada komisi anti korupsi. dja, tmp, ins