SURABAYA (global-news.co.id)-Turunnya petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan peraturan organisasi Partai Demokrat terkait Pilkada serentak 2020 pada 15 Januari lalu disikapi Partai Demokrat Jatim. DPD Partai Demokrat Jatim mengumpulkan 19 DPC Kabupaten/Kota di Jatim yang akan menggelar Pilkada serentak 2020 di kantor DPD Partai Demokrat Jatim, Senin (20/1/2020).
“Alhamdulillah meskipun agak sedikit mundur keluarnya juklak, namun menurut saya ini tidak terlambat karena untuk pendaftaran pasangan calon KDH (Kepala Daerah) di KPU baru dibuka pada 18 sampai 20 Juni, itu masih cukup lama,” ujar Plt Ketua DPD Partai Demokrat Jatim Renville Antonio usai rapat koordinasi di Kantor DPD PD Jatim Jalan Kertajaya Surabaya.
Menurut Renville, ada beberapa hal pokok yang harus segera dilakukan oleh 19 DPC Partai Demokrat terkait persiapan pelaksaan Pilkada serentak 2020 di Jatim. “Pertama, segera membentuk Tim Penjaringan karena Tim Penjaringan itu sentral dan mesin utama dalam Pilkada,” jelas mantan anggota DPRD Jatim ini.
Tim Penjaringan yang terbentuk memiliki tugas pokok dan fungsi mulai membuka pendaftaran atau mungkin dengan mekanisme lain proses penyaringan. Kemudian melakukan seleksi administratif, seleksi kompetensi dan tentu semuanya didasari dengan asas keterbukaan, independen dan akuntabel.
Kedua, lanjut Renville Partai Demokrat sebelum memberikan rekomendasi Pilkada tetap akan berpegangan pada hasil survei. Artinya, hasil penjaringan dan survei DPC nantinya akan dibawa ke DPD untuk dipaparkan dan dibahas bersama DPD.
“Jadi Tim Penjaringan bersama DPC lah yang harus bisa meyakinkan dalam paparannya kepada kami, bagaimana pasangan calon itu memiliki strategi pemenangan pilkada dan bagaimana poin-poin kerjasama koalisi partai serta bagaimana manfaat untuk masyarakat ke depan maupun untuk Partai Demokrat,” ungkap Renville.
Setelah proses tersebut dilakukan, kata Renville baru DPD Partai Demokrat Jatim akan mengajukan surat rekomendasi kepada DPP. “Ada dua model rekomendasi yang akan dikeluarkan DPP yakni berupa surat tugas dan surat rekomendasi pasangan calon,” bebernya.
Surat tugas hanya akan diberikan kepada kader partai yang mencalonkan untuk diberikan keleluasaan jauh-jauh hari dalam mencari pasangan calon dan mencari koalisi parpol.
“Model ini bukan otomatis dia akan mendapatkan rekomendasi DPP. Kalau kader yang mendapat surat tugas itu tidak menjalankan sesuai dengan petunjuk penugasan maka rekomendasi partai bisa turun tidak kepada beliau,” dalih Renville.
Sedangkan untuk surat rekomendasi, tambah Renville nantinya berbentuk surat keputusan dan isinya sudah pasangan calon. “Jadi nanti sudah ada nama calon kepala daerah dan nama calon wakil kepala daerahnya,” imbuhnya.
Ia mengakui di sejumlah daerah, seperti di Sumenep, Lamongan, Tuban, Pacitan dan Situbondo ada inisiatif dari kader internal yang ingin maju sendiri. Sehingga mereka berpotensi akan mendapatkan surat tugas dari DPP Partai Demokrat untuk membuktikan keseriusannya sebelum mendapatkan rekomendasi.
Khusus Kota Surabaya, Renville mengaku hampir semua parpol pasti akan berhati-hati karena Surabaya merupakan barometer Jatim, sehingga rekomendasi yang akan diberikan partai pastilah sudah diperhitungkan dengan matang.
“Kalau di Partai Demokrat SK rekomendasi pasti pasangan atau dua nama dan persyaratan partai koalisi juga sudah tuntas. Paling lambat April itu DPD sudah mengirimkan semua dan menjelaskan kepada DPP sehingga Mei DPP akan menurunkan rekomendasi,” pungkas Renville Antonio. ani