JAKARTA (global-news.co.id)- Pengangkatan purnawirawan militer sebagai Menteri Agama (Menag) bukanlah hal baru. Karena itu, tak sepatutnya ada pihak yang merasa kecewa dengan keputusan Presiden Jokowi.
“Pengangkatan tentara sebagai Menteri Agama bukan hal yang baru. Sama seperti pengangkatan Menteri Agama berlatar belakang ormas Muhammadiyah maupun NU atau bahkan partai politik. Karena itu, tak sepatutnya ada pihak-pihak yang merasa kecewa, apalagi mengklaim dirinya paling berjasa,” kata Sekretaris Lembaga Dakwah Khusus PP Muhammadiyah Faozan Amar, Jumat (25/10/2019).
Faozan mencontohkan ada dua tokoh militer yang pernah menjabat Menag pada era Orde Baru, antara lain Alamsyah Ratu Prawinegara dan Tarmizi Taher. Sementara, Fachrul Razi adalah Menag dari kalangan militer pertama setelah reformasi.
“Kita semua paham bahwa pengangkatan menteri adalah hak prerogatif presiden. Karena itu, tugas kita adalah menerima sepenuhnya menteri yang telah diangkat presiden dan bersama-sama mengawalnya serta mengingatkan jika ada hal yang keliru,” terangnya.
Presiden Jokowi, kata Faozan, menugaskan secara khusus agar Menag fokus kepada masalah penanganan radikalisme dan ekstremisme. Kasus tersebut telah menjadi ancaman negara yang berlandaskan Pancasila. “Untuk bisa menangkalnya, tentu diperlukan seorang menteri yang memiliki latar belakang ahli strategi dan clean,” tuturnya.
Dijelaskannya selama tiga periode Menteri Agama nyaris mencetak hattrick menjadi terpidana korupsi. Mulai dari Said Aqil Al Munawar, Surya Dharma Ali dan Menag sesudahnya telah menjadi saksi korupsi di KPK. Hal itu tentu akan menyulitkan tugas-tugas pemberantasan radikalisme, ekstrimisme dan korupsi. Bagaimana mungkin lantai akan bersih kalau kain pelnya kotor,” sambung dia. bjo, ins