JAKARTA(global-news.co.id)- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan akan mengevaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna berfokus pada kesejahteraan masyarakat sebagaimana 5 visi presiden.
“Penting saat ini untuk melakukan evaluasi APBD dalam mengoptimalkan alokasi APBD bagi kesejahteraan masyarakat,” kata Tito dalam keterangan tertulisnya, Jumat (25/10/2019).
Menurut Tito, pemerintah pusat telah mengalokasikan banyak dana ke daerah untuk meningkatkan kesejahteraan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi kemiskinan di daerah.
Ia mengatakan, saat ini banyak alokasi dari APBD yang lebih diprioritaskan untuk belanja pegawai, yang harusnya lebih memprioritaskan pada belanja modal. Selain itu, ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer daerah masih tinggi. “Namun, pada satu sisi kinerja antardaerah masih belum merata,” ucapnya.
Permasalahan lainnya, lanjut Tito, adalah terkait kapasitas anggaran, governance, akuntabilitas, serta integritas. Tito meminta kepada pemerintah daerah untuk fokus pada belanja yang produktif seperti belanja infrastruktur dan bentuk-bentuk pelayanan yang lebih menyentuh pada kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, dukungan bagi UMKM dan program-program pengentasan kemiskinan lainnya.
Ia mencontohkan seperti alokasi APBD yang langsung bersentuhan dengan kesejahteraan masyarakat. Nantinya Pemda diminta ikut serta mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan menanggulangi defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. “Sebagaimana sesuai ketentuan yang diatur dalam UU Kesehatan, pada dasarnya Pemda wajib mengalokasikan minimal 10 persen dari belanja APBD-nya untuk anggaran kesehatan,” katanya. jef, ins