SURABAYA (global-news.co.id) – Dinas Kesehatan Jawa Timur memastikan 12 rumah sakit yang kontrak kerjanya dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berakhir 31 Desember 2018, tetap bisa melayani pasien BPJS. “Kami sudah mengontak Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes. Beliau (Bambang Wibowo, red) sudah menyanggupi dalam dua hari ini akan dikeluarkan rekomnya,” kata Kepala Dinas Kesehatan Jatim, dr Kohar Hari Santoso SpAn, di kantornya, Jumat (4/1).
Secara keseluruhan di Jatim terdapat 315 rumah sakit pemerintah dan swasta yang bekerjasa sama dengan BPJS. “Kami sudah memajukan semuanya ke Kemenkes untuk direkomendasi. Rupanya yang 12 ini tidak katut. Rupanya ini terkait dengan administrasi, ada yang masa akreditasinya habis pada 31 Desember dan belum mengajukan lagi,” katanya.
Syarat rekomendasi Kemenkes itu di antaranya adanya sertifikat akreditasi. Dari 12 rumah sakit tersebut harus dilihat apakah sudah terakreditasi atau belum. “Kalau belum, pihak rumah sakit harus memberikan pernyataan sanggup diakreditasi pada tahun ini. Kalau rumah sakit oke, rekomendasi akan diberikan,” urai Kohar.
Di Jatim sendiri terdapat 380 unit rumah sakit, 74 di antaranya adalah RSUD. Akreditasi menjadi persyaratan karena ini menjadi bagian untuk menjaga kualitas layanan. Dengan adanya akreditasi, berarti pelayanannya sudah terstandarisasi.
Kohar memastikan rumah sakit yang telah bekerjasama dengan BPJS tetap memberikan pelayanan kepada pasien BPJS. Terkait ini, lanjutnya, Dirjen juga berpesan agar pelayanan jangan berhenti supaya akses masyarakat terhadap kesehatan tetap terjaga.
Ke-12 rumah sakit tersebut, RS Umar Mas’ud (Bawean), RS Husada Utama (Surabaya), RS Petrokimia Gresik, RS Siloam (Jember), RS Bhakti Persada (Magetan), RS Ana Medika (Bangkalan), RSUD Lawang, RSIA Puri Malang, RSUD Kanjuruhan Malang, RSJ Lawang, RSUD Grati Pasuruan, RS Citra Medika Sidoarjo.
Kohar mencontohkan RS Umar Mas’ud yang merupakan satu-satunya rumah sakit di Pulau Bawean. “Kalau tidak memberikan pelayanan, penduduk pulau tersebut mau berobat ke mana,” katanya.
Terpisah, Kepala Humas BPJS Kesehatan, M. Iqbal Anas Ma’ruf, mengatakan, fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan di tahun 2019 harus sudah memiliki sertifikat akreditasi. Sertifikat ini menjadi persyaratan wajib yang harus dipenuhi oleh setiap rumah sakit yang melayani Program JKN-KIS. “Akreditasi sesuai regulasi adalah syarat wajib. Diharapkan rumah sakit dapat memenuhi syarat tersebut. Sesuai dengan Perpres 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan di pasal 67 untuk fasilitas kesehatan swasta yang memenuhi persyaratan dapat menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan, dan ketentuan persyaratan diatur dalam Peraturan Menteri,” jelas Iqbal.
Kohar menambahkan, pihaknya terus mendorong semua rumah sakit untuk melakukan akreditasi. “Minggu depan kami akan mengundang direktur 33 rumah sakit yang akreditasinya akan habis pada periode Januari-Juni tahun ini. Supaya mereka segera menindak lanjuti. Tugas kami melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pada fasilitas pelayanan kesehatan supaya masyarakat dapat pelayanan terbaik,” pungkasnya.ret