PAMEKASAN (global-news.co.id)-Pamekasan termasuk daerah yang mendapat penilai plus dalam bidang komitmen revitalisasi bidang Keluarga Berencana (KB). Karena itu daerah yang berjuluk Kabupaten Gerbang Salam ini berhasil mendapat Penghargaan Cipta Award dari Yayasan Cara Cipta Padu, sebuah yayasan yang bergerak di bidang program Family Planning di Jakarta.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB (DPPPA-KB) Pamekasan Drs HM Musafak MSi mengatakan penghargaan itu diraih pada akhir tahun 2017 lalu, setelah sebelumnya melalui berbagai tahapan dan proses penilaian yang melelahkan.
Di Jawa Timur hanya ada tiga kabupaten yang meraih penghargaan ini yakni Trenggalek, Madiun dan Pamekasan.
“Penghargaan itu kami peroleh tidak ujug ujug (tiba-tiba –red.), namun melalui proses yang cukup melelahkan juga. Kami dinilai secara nasional sejauh mana komitmen kami dalam upaya meningkatkan pencapaian program lembaga yang telah kami lakukan, dan alhamdulillah kami dinilai layak untuk dapat penghargaan nasional itu,” katanya.
Piagam Cipta Award yang diperoleh Kabupaten Pamekasan
Sebagian bentuk komitmen yang telah dilakukan, kata Musaffak, di Pamekasan telah dibentuk melalui SK Bupati upaya advokasi program Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga (KKBPK) dan Kesehatan yang di dalamnya melibatkan organisasi pemerintah lainnya baik yang ada di lingkungan Pemkab Pamekasan maupun di luar pemkab misalnya dari kemenag dan lain sebaginya.
Sebagai tindak lanjut atas penghargaan yang diterima itu, lanjut Musaffak, Pemkab Pamekasan mengeluarkan SK bupati tentang terbentuknya Pokja Program KKBPK dan kesehatan. SK itu dibuat untuk pokja tingkat kabupaten hingga tingkat kecamatan dan tingkat desa atau kelurahan. Ini dilakukan agar upaya untuk pencapaian program revitalisasi KB itu berhasil bagus.
“Sudah ada edaran dari bupati agar di tingkat kecamatan dan tingkat desa dan kelurahan juga dibentuk pokja program ini. Tentunya tujuannya adalah maksimalitas atau percepatan pencapaian Total Fertility Rate (TFR). Dan untuk memperkuat efektifitas dari SK bupati itu, maka juga diturunkan regulasi yang berupa Perpub,” jelasnya.
Dibentuknya Perbup yang mengatur tentang regulasi pelaksanaan SK bupati tentang pokja itu, kata Musaffak, agar nanti bisa dijadikan pedoman misalnya untuk teknik penganggaran kegiatannya. Kegiatan untuk pokja ini sesuai dengan ketentuan juga bisa dianggarkan dari Anggaran Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD).
“Yayasan Cara Cipta Padu membangun kemitraan dengan DPPPA-KB agar diketahui TFR seberapa banyak angka kelahiran yang terjadi. Jadi keberhasilan BPPPA-KB itu tertumpu pada TFR. Upaya kami seluruh gerakan yang bermuara tercapainya peningkatan program peningkatan peran serta masyarakat, misalnya melalui pendesaan usia perkawinan, atur angka kelahiran dan peningkatan kesehatan dan ketahanan keluarga,” pungkas Musaffak. (mas/*)