MADRID (global-news.co.id)- Hakim Spanyol mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap pemimpin Catalunya yang telah dipecat, Carles Puigdemont, beserta empat mantan penasihatnya yang saat ini berada di Belgia
Pengadilan Tinggi Spanyol mengeluarkansurat perintah penahanan terhadap Carles Puigdemont yang sudah meninggalkan Catalunya menuju Belgia setelah pemerintah wilayah itu dibubarkan oleh Perdana Menteri Mariano Rajoy, beberapa jam setelah parlemen Catalunya menyatakan kemerdekaan secara sepihak pada Jumat.
Puigdemont dan rekan-rekannya menghadapi tuduhan pemberontakan, penghasutan, penyelewengan dana masyarakat serta pelanggaran kepercayaan. Hakim menolak permintaan mantan pemimpin Catalunya untuk bersaksi melalui telekonferensi dengan menggunakan video dari Belgia.
Pemerintah Spanyol, akhir pekan lalu, secara resmi mengambil alih kendali pemerintahan daerah Catalunya, yang disebut dengan Generalitat. Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy memegang kekuasaan atas fungsi-fungsi presiden Generalitat.
Rajoy telah mendelegasikan tugas-tugas tersebut kepada Wakil Perdana Menteri soraya Saenz de Santamaria, yang juga ditugaskan menjadi wakil presiden Catalunya.
Sementara itu, menteri-menteri Spanyol mengambil alih berbagai departemen di bawah Generalitat.
Pemerintah Spanyol juga telah memecat Kepala Mossos d’Esquadra (Kepolisian Catalunya), Josep Lluis Trapero, yang menerima keputusan tersebut. Posisi Trapero sebagai Kepala Kepolisian Catalunya digantikan oleh Ferran Lopez.
Carles Puigdemont, mantan presiden Generalitat, meminta warga Catalunya untuk bersabar, menghindari kekerasan serta menjalankan upaya “membangun negara yang bebas”.
Carles Puigdemont menyerukan “oposisi demokratis” atas aksi pengambilalihan Madrid pada wilayah tersebut menyusul deklarasi kemerdekaannya. “Sangat jelas bahwa bentuk terbaik untuk mempertahankan keberhasilan yang dicapai sampai sekarang adalah oposisi demokratis terhadap pasal 155,” kata Puigdemont, dalam pernyataan singkat.
Spanyol jatuh ke dalam kemelut pada 1 Oktober ketika Catalonia, wilayah otonom bagian di wilayah timur laut, yang menyumbangkan sekitar 20 persen dari produk domestik bruto Spanyol, mengadakan referendum kemerdekaan, meskipun pengadilan telah menyatakan bahwa penyelenggaraan tersebut melanggar hukum. Catalonia menyatakan kemenangan meski tingkat partisipasinya hanya 43 persen.
Gejolak politik di Spanyol meningkat pada Jumat (27/10) setelah pemerintah Madrid menolak presiden dan parlemen Catalonia beberapa jam setelah wilayah tersebut mengumumkan kemerdekaan.(faz)