Global-News.co.id
Indeks Metro Raya Utama

Dispendukcapil Surabaya Diminta Perketat Aturan Urbanisasi

petugas Satpol PP Surabaya saat melakukan operasi yustisi di tempat kos yang dihuni warga pendatang.

SURABAYA-Kota Surabaya telah dikenal sebagai daerah yang memiliki sejumlah program unggulan untuk masyarakat. Salah satunya adalah program kesejateraan rakyat (Kesra). Berstatus sebagai warga Kota Surabaya, maka secara otomatis warganya bisa menikmati sejumlah program kesra dengan layanan tak berbayar alias gratis, termasuk soal pendidikan dan pelayanan kesehatan. Karena pembayarannya telah ditanggung APBD.

Namun pelayanan public yang seharusnya oleh warga asli Surabaya bakal berkurang, seiring penghapusan Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) atau Kartu Identitas Penduduk Musiman (Kipem). Sehingga penambahan jumlah penduduk tak bisa dikendalikan. Karena untuk menjadi warga Kota Surabaya sangat mudah.

“Kalau Kipem sudah dihapus, maka jadi sangat longgar, kita bisa bayangkan, berapa jumlah penambahan penduduk di Kota Surabaya lima tahun ke depan, karena banyak warga luar daerah yang tertarik menjadi warga Kota Surabaya lantaran program-programnya yang serba gratis itu,” kata H Junaedi wakil ketua Komisi D DPRD yang membidangi Kesra, Kamis (28/9/2019).

Oleh karenanya, politisi Partai Demokrat ini meminta kepada Pemkot Surabaya, agar Dispendukcapil mengambil langkah antisipasi terjadinya penambahan penduduk, karena akan memunculkan persoalan sosial baru. “Ini harus ada langkah antisipasinya, jangan sampai bertindak setelah terjadi, karena tetap tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi kalau sejak awal sudah diperketat aturannya, maka untuk menjadi warga Kota Surabaya tidak mudah,” tandasnya.

Sekretaris DPC Partai Demokrat Surabaya periode lalu ini, memberikan contoh beberapa aturan yang bisa diterapkan untuk antisipasi penambahan jumlah penduduk. Seperti telah bertempat tinggal tetap minimal selama 3 tahun, punya pekerjaan tetap dan ada keluarga di Surabaya sebagai penjamin.

“Kalau aturan itu bisa di undagkan dan diterapkan, kami yakin bisa menurunkan angka penambahan jumlah penduduk di Kota Surabaya yang semakin padat ini,” pungkasnya. * pur

baca juga :

21 Juni: Positif COVID-19 di Indonesia 45.891 Orang dan 2.465 Meninggal

Redaksi Global News

Raperda Perlindungan Jamu Tradisional Diharapkan Mampu Melindungi Produsen dan Konsumen

Redaksi Global News

Hari Ini, Presiden Jokowi Buka Puncak HPN 2017

Redaksi Global News