SURABAYA (global-news.co.id) – Sebanyak 21 kiai Nahdlatul Ulama (NU) yang mewakili para kiai NU se-Jawa Timur meminta agar DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jatim, melibatkan para kiai untuk membahas Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim tahun 2018 mendatang. Dalam hasil musyawarah para kiai NU tersebut, pembahasan Pilgub tersebut dilakukan sebelum memutuskan nama calon gubernur (Cagub) Jatim.
Permintaan para kiai yang disampaikan dalam surat berisi hasil musyawarah ini sempat beredar ke publik, Minggu (21/5/2017). Surat tersebut ditujukan kepada Ketua DPW PKB Jatim H Abdul Halim Iskandar yang ditandatangani 21 kiai, dan tertanggal 19 Mei 2017 lalu, dengan pimpinan musyawarah KH Anwar Iskandar yang juga pimpinan Pondok Pesantren Al Amien, Kediri.
Beredarnya surat tersebut dibenarkan mantan Rais Syuriah PWNU Jatim, KH Miftachul Akhyar. Menurut pengasuh Pondok Pesantren Miftahussunnah Surabaya ini, dalam musyawarah tersebut para kiai berkeinginan agar warga NU bersatu dan kompak untuk menghadapi Pilkada Jatim 2018 mendatang.
“Para kiai di Jatim ingin NU bersatu dalam Pilkada mendatang. Tapi lebih lanjutnya nanti ya,” ujar Kiai Miftah, saat dikonfirmasi, Senin (22/5/2017).
Apa di dalam musyawarah tersebut membahas calon gubernur mendatang? Kiai Miftah menegaskan, dalam pembahasan tersebut belum menyentuh siapa kandidat cagub Jatim mendatang. “Tidak membahas itu (Cagub). Tapi lebih membahas untuk kemaslahatan ummat,” tuturnya sembari menegaskan musyawarah ini tidak ada hubungannya dengan institusi NU.
Ia menegaskan, bahwa keputusan tersebut murni keinginan dari para kiai-kiai NU di Jatim. Pasalnya, lanjut Kiai Miftah, berdasarkan pengalaman dan pelajaran dalam pelaksanaan Pilkada serentak dalam beberapa tahun terakhir ini, memang diperlukan kekompakan
. Dengan harapan agar warga nahdliyin tidak terpecah-pecah.
“Para pendiri NU bisa begitu kuat dalam menghadapi cobaan dan tantangan di masa lalu karena kekompakan dan kebersamaan itu. Selain karena ikhtiar, ilmu, dan doa sebagai senjata utama,” tulis isi surat hasil musyawarah dalam poin pertama.
Pada poin berikutnya, berisi tentang tradisi para pendiri NU, kiai dan pengasuh pondok pesantren yang selalu menjadi rujukan utama pada proses pengambilan keputusan organisasi maupun politik.
Ketiga tentang keterlibatan para kiai yang disebutnya sangat penting untuk menjaga keutuhan NU, khususnya terkait dengan Pilkada Jatim mendatang. Keempat terkait Jatim sebagai tempat kelahiran NU dan basis utama ‘Nahdliyin’ sehingga harus memberikan contoh kepada daerah lain tentang kebersamaan, kekompakan, dan keutuhan dalam setiap perjuangan.
Poin terakhir yakni sebagai partai yang didirikan para kiai dan NU, diharapkan PKB bersedia menjelaskan rencana pencalonan Gubernur Jatim pada Pilkada 2018.
Sementara sejumlah kiai yang ikut menandatangani surat tersebut, yakni KH Anwar Iskandar, KH Miftachul Akhyar, KH Zainuddin Jazuli (PP Al Falah Ploso Mojo Kediri), KH Anwar Mashur (PP Lirboyo Kediri), KH Nurul Huda Jazuli (PP Ploso Mojo Kediri), KH Nawawi Abdul Djalil (PP Sidogiri Pasuruan), KH Agus Ali Masyhuri (PP Bumi Sholawat Lebo Sidoarjo).
Kemudian ada juga nama, KH Mutawakkil Alallah (PP Zainul Hasan Genggong Probolinggo), KH Fuad Nur Hasan (PP Sidogiri Pasuruan), KH Fuad Jazuli (PP Ploso Mojo Kediri), KH Kholil As’ad Syamsul Arifin (PP Walisongo Situbondo), KH Idris Hamid (PP Salafiyah Syafiiyah Pasuruan), KH Abdullah Kafabihi Makhrus (PP Lirboyo Kediri).
Selanjutnya, KH Ubaidillah Faqih (PP Langitan Lamongan), KH Syafiudin Wahid (PP Darul Ulum Garsempal Sampang), KH Ja’far Yusuf (PP Darul Ulum Garsempal Sampang), KH Makhrus (PP Al Ihsan Jrengoan Sampang), KH Nuruddin Abdurrahman (PP Al Hikam Bangkalan), KH Muddasir Badruddin (Pamekasan), KH Mujib Imron (PP Al Yasini Areng-areng Pasuruan), serta KH Fakhri Aschal (PP Saychona Cholil Bangkalan). * (rpl/nas)