Ketua DPRD Jatim Akhirnya Sahkan RAPBD 2020 Meski Banyak Catatan Fraksi

SURABAYA (global-news.co.id) – Setelah melalui serangkaian pembahasan yang cukup panjang di Badan Anggaran dan komisi-komisi, sebanyak sembilan fraksi di DPRD Jatim akhirnya bisa menerima dan menyetujui R-APBD Jatim tahun anggaran 2020 disahkan menjadi Perda APBD Jatim tahun anggaran 2020.

Persetujuan fraksi-fraksi di DPRD Jatim itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Jatim tentang laporan pendapat akhir fraksi terhadap Raperda APBD Jatim tahun anggaran 2020, Jumat (22/11/2019).

Setelah seluruh fraksi setuju, pimpinan rapat paripurna DPRD Jatim Kusnadi pun menawarkan kepada anggota apakah bisa disetujui atau tidak, sontak seluruh anggota DPRD Jatim yang hadir menyatakkan setuju.

Sebanyak sembilan fraksi di DPRD Jatim akhirnya bisa menerima dan menyetujui R-APBD Jatim tahun anggaran 2020 disahkan menjadi Perda APBD Jatim tahun anggaran 2020.

Struktur perangkaan APBD Jatim Tahun Anggaran 2020 meliputi, pendapatan daerah sebesar Rp 33.028.697.094.110,00. Belanja daerah sebesar Rp 35.196.609.483.734,00 sehingga terdapat defisit sebesar Rp 2.167.912.389.624,00.

Sedangkan pembiayaan daerah terdiri dari :

Penerimaan pembiayaan sebesar Rp 2.203.865.389.624,00 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 35.953.000.000,00.     Sementara pembiayaan netto sebesar Rp 2.167.912.389.624,00.

“Pembiayaan netto sebesar Rp 2.167.912.389.624,00 merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan akan digunakan untuk menutupi defisit anggaran di atas,” ujar juru bicara Fraksi PPP DPRD Jatim H Rofik SH, MH.

Fraksi PPP, kata Rofik juga mengapresiasi atas peningkatan PAD pada R-APBD Jatim 2020 sebesar Rp70.476 miliar lebih, dari yang semula hanya Rp 32,264 triliun menjadi Rp 33,028 triliun. “Penambahan PAD tersebut berasal dari Bapenda Jatim melaui sektor BBNKB sebesar Rp 55 miliar, dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang berasal dari kontribusi BUMD atau penyertaan modal sebesar Rp 13,759 miliar dan dari retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 1,717 miliar,” ungkap politisi asal Lumajang.

Di sisi lain, F-PPP DPRD Jatim juga memberikan catatan terkait rencana awal penggunaan anggaran atas perkiraan Silpa tahun anggaran 2019 sebesaar Rp 1.519.407.398.500,00 Namun setelah pembahasan berubah menjadi Rp 2.167.912.389.624.

“Ini sangatlah fantastis dan ini adalah pendapatan semu bukan berarti tahun  2020 ada peningkatan pendapatan daerah, karena anggaran ini akan dianggarkan kembali dan digunakan menutup defisit anggarann atas belanja daerah tahun 2020,” ungkap anggota Komisi B DPRD Jatim ini.

“Kami menduga, penyerapan dan realisasi program/kegiatan anggara tahun 2019 belum maksimal. Karena itu kami mendesak agar sisa waktu 1,5 bulan ini jajaran OPD melakukan penyerapan dan realisasi program/kegiatan yang prioritas khususnya yang berasal dari aspirasi masyarakat,” tambah jubir F-PPP DPRD Jatim.

Senada, jubir Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim Pranaya Yudha Mahardika SP MIB mengatakan bahwa dalam penetapan Perda APBD Jatim TA 2020, pihaknya memberikan sejumlah catatan. Di antaranya, kinerja investasi ada semester I 2010 turun hingga kisaran 60% dibanding tahun 2018 (y-o-y). “Karenanya diprediksi akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi daerah TA 2020. Sehingga diperlukan antisipasi dalam hal penanaman modal dan pengembangan UMKM untuk menguatkan daya beli masyarakat,” kata Pranaya Yudha.

Alokasi pendanaan untuk sebagian besar urusan pemerintahan pada APBD 2020, lanjut Yudha juga mengalami penurunan dibanding tahun lalu dalam rangka mendukung kebijakan prioritas sesuai tema RKPD.

“Fraksi Partai Golkar sependapat dengan Komisi B DPRD Jatim, hendaknya sektor perekonomian mendapat perhatian lebih serius guna mendukung pertumbuhan dan menahan inflasi,” ujar anggota komisi bidang perekonomian DPRD Jatim ini.

Dukungan anggaran untuk Dishub dan Dinas PU Binamarga berkurang, namun diingatkan perlunya perhatian dukungan untuk kepentingan tertentu, yakni lanjutan pembangunan dan renovasi terminal tipe B di 5 daerah, serta penguatan sejumlah pelabuhan laut untuk kelancaran angkutan antar pulau.

“Program hibah jalan daerah (PHJD) dari pusat memerlukan dana talangan (pre-financing) dari APBD Provinsi, kiranya belum jelas konsepsi Pemprov Jatim mendukung program tersebut. Dan bantuan untuk mudik gratis setiap lebaran/tahun baru yang sangat dibutuhkan masyarakat perlu dilestarikan,” harap Pranaya Yudha.

Masih di tempat yang sama, jubir Fraksi Keadilan Bintang Nurani (FKBN) DPRD Jatim Dwi Hari Cahyono S.Hut mengatakan pihaknya dapat menyetujui penetapan APBD Jatim TA 2020, namun tetap memberikan catatan demi perbaikan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Jatim secara keseluruhan.

Di antara catatan yang diberikan FKBN adalah proporsi belanja modal sebesar 9,91% masih jauh di bawah amanat Permendagri tentang pedoman penusunan APBD setiap tahunnya, minimal belanja modal proporsinya 29-30% dari total belanja daerah.

“FKBN berpendapat postur belanja seperti ini kurang sehat dan berpotensi kurang produktif. Mestinya belanja modal yang sejatinya untuk kepentingan publik perlu diperbesar sehingga dapat memiliki ruang fiskal yang cukup luas untuk program-program riill masyarakat,” tegas Dwi Hari Cahyono.

Sementara itu Jubir Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim Drs Agus Dono Wibowanto MHum mengatakan ada beberapa hal yang menarik dari struktur R-APBD Jatim 2020 untuk menjadi perhatian Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

Di antaranya, terdapat pengurangan alokasi anggaran di OPD bidang perekonomian sekitar 40%. Di samping itu penyerapan anggaran sampai triwulan III 2019 juga masih rendah. Bahkan anggaran belanja langsung dalam R-APBD 2020 mengalami penurunan hingga 50% dibanding tahun anggaran tahun sebelumnya.  ani