Wacana Pemindahan Ibukota, ITS Usulkan Konsep Marina dan Berbasis Iptek

HAJIAN ITS: Rektor ITS Prof Joni Hermana bersama Prof Johan Silas saat menyampaikan hasil kajian ITS tentang wacana pemindahan ibukota Indonesia.Wacana pemindahan ibukota Indonesia dari Jakarta ke kota lain, menjadi kajian khusus para akademisi Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya. Dalam kajian tersebut, rektor bersama para pakar ITS menyampaikan alasan kelayakan pemindahan ibukota, serta kriteria ibukota yang sesuai untuk Indonesia di masa depan.

Rektor ITS, Prof Ir Joni Hermana MScEs PhD didampingi Prof Ir Johan Silas dalam Press Conference di kampus ITS, Kamis (17/8/2018) kemarin, menyampaikan ada berbagai alasan yang menyebabkan Jakarta sudah tidak layak menjadi ibukota Negara Indonesia. Dari segi penunjukan kota Jakarta sebagai ibukota di masa awal kemerdekaan, tidak melihat kondisi keamanan Jakarta sebagai ibukota negara.

Alasan selanjutnya, pembangunan kota Jakarta bersifat konurbasi. ”Artinya, terjadi kecenderungan kota yang menyebabkan daerah sekitar bergantung ke Jakarta dan tereksploitasi,” jelasnya.

Kemudian dalam perspektif negara kepulauan, lanjut Joni, ketimpangan pembangunan sangatlah terlihat. Tercatat 81 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Indonesia tahun 2015 dikuasai oleh Pulau Jawa dan Sumatera.

Pembangunan di wilayah Indonesia bagian barat tersebut mengarah pada pembangunan berbasis ke daerah, bukan maritim. “Padahal pemerintah Indonesia sekarang ingin mengembangkan pembangunan ekonomi berdasarkan kemaritiman sebagai sokogurunya,” ulas guru besar Teknik Lingkungan.

Sementara itu, Prof Ir Johan Silas, pakar arsitektur ITS, salah satu anggota tim kajian yang sudah cukup senior menjelaskan, hasil kajian ITS adalah merumuskan tiga karakter ibukota baru Indonesia di masa depan. Karakter pertama, ibukota baru Indonesia adalah kota marina. Yakni kota yang mencerminkan karakter yang kuat akan ciri negara kepulauan (archipelago capital city) atau negara maritim.

Karakteristik berikutnya, kota tersebut mampu mengakomodasi kegiatan inti dan menyebarkan kegiatan pendukungnya mengikuti potensi masing-masing daerah. “Kemudian koneksi antara kota inti dan pendukung akan efisien dan efektif jika dilakukan dengan pemanfaatan berbasis iptek,” sambung Prof Johan.

Untuk menjawab hal tersebut, ITS mengusulkan kriteria pemilihan ibukota Indonesia baru yang juga mencirikan Indonesia sebagai ibukota marina. Pertama, lokasi ibukota mencirikan Archipelago Capital City yang memanfaatkan potensi marina, bukan pedalaman.

Kemudian untuk mengatasi ketimpangan Indonesia bagian barat dengan bagian timur, lokasi ibukota harus berada relatif di wilayah tengah Indonesia. “Kajian yang dilakukan tim Geofisika ITS, titik tengah Indonesia berada di antara Kaltim dan Sulteng,” papar Joni lagi.

Hal ini sekaligus menunjukkan tidak sepakatnya hasil kajian akademis ITS terhadap rencana pemerintah yang ingin memindahkan ibukota ke Palangkaraya, Kalteng.

Adapun kriteria lain pemilihan ibukota baru yang diusulkan ITS di antaranya adalah mempertimbangkan jalur fiber optic backbond nasional, pembatasan variansi kegiatan di dalam ibukota baru, serta mengubah ‘muka’ Indonesia dari Jawa based menjadi negara kepulauan. * faz