Mahasiswa Tuban Tuding Kebijakan Pemerintah Tidak Pro Rakyat

GN/CHUSNUL HUDA  Sejumlah mahasiswa yangtergabung dalam LMND Tuban menggelar unjuk rasa menentang kebijakan pemerintah, Kamis (12/1/2017)

GN/CHUSNUL HUDA
Sejumlah mahasiswa yangtergabung dalam LMND Tuban menggelar unjuk rasa menentang kebijakan pemerintah, Kamis (12/1/2017)

TUBAN (global-news.co.id) – Di awal tahun 2017, naiknya harga BBM, tarif dasar listrik, dan biaya pengurusan BPKB, STNK, dan TNKB baru, memicu sejumlah komponen mahasiswa di sejumlah daerah menggelar aksi unjuk rasa. Seperti yang dilakukan Liga Mahasiswa Nasional Demokratik (LMND) Tuban, Jawa Timur melakukan aksi unjuk rasa, Kamis (12/1/2017) di Bundaran Patung Letda Sucipto dan Gedung DPRD Tuban.

Para mahasiswa tersebut menagih janji realisasi Nawacita dan Trisakti dari pemerintah. Koordinator aksi Ahmad Winarto dalam orasinya mengatakan, kebijakan menaikkan harga bukan wujud dari Nawacita yang selama ini digembar-gemborkan pemerintah, ia menuding pemerintah membuat kebijakan tidak pro rakyat.

“Situasi ini menggambarkan bahwa negara sedang mengalami krisis. Untuk menutupi defisit APBN dari beban utang luar negeri yang kian membengkak. Tercatat utang luar negeri  pada akhir triwulan III / 2016 sebesar USD 325,3 miliar atau Rp 4.261 triliun,” tuding Winarto.

Hal yang disayangkan selama ini pemerintah selalu mengharapkan pemasukan negara dari sektor pajak. Hal ini jelas membuktikan bahwa pergerakan ekonomi rill tidak maksimal dijalankan oleh negara. Kondisi ini semakin menguatkan bukti, bahwa peran swastalah yang lebih menguasai sektor ekonomi rill di Indonesia. Mulai dari perdagangan, investasi, industri, dan lain-lain.

Ketua LMND Tuban, Mahfud Hariadi, menambahkan, kebijakan tersebut tentu tidak bisa memenuhi kebutuhan anggaran nasional dengan beban pembayaran utang yang terus membengkak. Hasilnya rakyat yang menjadi korban, dan sudah terjadi di era presiden sebelumnya.

“Rakyatlah yang menjadi korban karena hampir semua rakyat menggunakan kendaraan,” tegasnya.
Waktu itu, untuk mendapatkan dana segar pemerintah menggunakan jalur liberalisasi sektor kesehatan melalui iuran BPJS, maupun menaikan bea cukai. Skema ini menurutnya juga ikut dipraktikkan pemerintah sekarang dengan sektor yang lain, yaitu pajak kendaraan.

Ditambahkan pula, kenaikan tarif tersebut tidak diikuti dengan adanya reformasi dari sisi pelayanannya. Sampai saat ini peningkatan pelayanan proses pengesahan dan penerbitan SIM, STNK dan BPKB menjadi keluhan bagi publik yang terkesan lamban dan ribet.

Sementara itu, Ketua DPRD Tuban HM. Miyadi, mengapresiasi aksi unjuk rasa. “Semua aspirasi akan disampaikan ke pemerintah melalui mekanisme yang berlaku,” janjinya.(hud)